“Makan Uang Negara tapi Mau Menghancurkan Negara”

PNS yang Ingin Ganti Pancasila, Mundur!

13
Bupati menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan PNS di Lingkungan Pemkab Sanggau, Rabu (5/12) di lantai I kantor Bupati Sanggau—Kiram

eQuator.co.id – Sanggau-RK. Sebanyak 209 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sanggau resmi diangkat sumpah/janjinya sebagai abdi negara, Rabu (5/12) siang. Bupati Sanggau, Paolus Hadi yang mengambil sumpah/janji tersebut, mewanti-wanti para PNS. Jika ada yang coba-coba masuk dalam kelompok yang inggin mengganti ideologi Pancasila, ia menyilakan untuk mundur.

Ditegaskannya, jika ada PNS yang sudah mulai bertingkah dengan ikut dalam kelompok-kelompok yang ingin merdeka dan merongrong negara ini, lebih baik berhenti.

“Gimana logikanya? Makan uang negara tapi mau menghancur negara. Saya pantau terus perkembangan ini. Ndak tahu Sanggau ada atau tidak. Mudah-mudahan ndak ada,” kata PH, sapaan akrab Paolus Hadi.

Kepada PNS yang baru dilantik diminta untuk mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Taati peraturan yang berlaku dan taat pada atasan. Bersyukurlah, berdoalah dan bekerjalah dengan baik,” pesannya.

Ia juga mengingatkan betapa sulitnya menjadi PNS. “Jadi bagi yang sudah berhasil, ntah itu karena tes maupun rejeki dari kebijakan pemerintah untuk bersyukur dan bekerja dengan hati. Seperti yang kita ketahui baru-baru ini ada tes penerimaan CPNS yang mana sudah diikuti sebanyak 3.486 peserta untuk Kabupaten Sanggau dan yang lulus hanya 57 orang saja. Oleh karena itu, bekerjalah dengan baik, ikuti aturan yang ada,” pungkasnya.

Terpisah, Pelaksana tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sanggau, Herkulanus HP ditemui wartawan usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 209 PNS di lingkungan Pemkab Sanggau menegaskan bahwa sesuai sumpah/janji yang diucapkan, PNS harus taat dan patuh kepada Undang-undang.

“Memang apa yang disampaikan pak Bupati tadi itu benar. Jangan ada PNS yang aneh-aneh ikut ormas atau kelompok-kelompok yang menyimpang, sebab kita sudah terikat sumpah. Semua warga tidak hanya PNS harus patuh terhadap Undang-undang,” tegas Herkulanus.

Artinya, ada pelanggaran tentu ada sanksi. “Cuma selama ini kita belum menerima adanya laporan tertulis, kalau ada tetap kami proses,” tegasnya.

Agar tidak ada PNS yang memiliki ideologi menyimpang, Herkulanus berharap pimpinan OPD masing-masing memanfaatkan apel pagi dan sore. “Ya kita manfaatkan itu untuk kembali mengingatkan jati diri kita sebagai PNS. Kita abdi negara dan abdi masyarakat yang harus taat dan patuh kepada aturan negara,” jelasnya.

 

Laporan: Kiram Akbar