Tak Sesuai Arahan Mendagri, RKPD Bisa Dibatalkan

Juga Dikhawatirkan Tidak Sejalan dengan Visi Misi Gubernur-Wagub Terpilih

50
Sutarmidji (Kang Enchus for Equator)

eQuator.co.idPONTIANAK-RK. Gubernur Kalbar terpilih, Sutarmidji, tidak akan menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019. Jika RKPD tersebut tidak sejalan dengan visi misinya bersama Wakil Gubernur terpilih, Ria Norsan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pria yang karib disapa Midji ini, RKPD akan mulai dibahas 1 – 10 September di Mahkota Hotel. “RKPD harus sesuai dengan visi misi kami serta diselaraskan dengan Musrenbang, apabila tidak maka saya akan batalkan, karena tidak sesuai dengan SE (surat edaran) Mendagri,” tegas Midji, Kamis (30/8).

Jika itu terjadi, dia juga menganggap seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut lantaran Wali Kota Pontianak ini merasa tidak pernah dilibatkan dalam membahas RKPD 2019. Termasuk pembahasan KUA-PPAS.

“Tapi demi kepentingan dan memenuhi harapan masyarakat, saya akan ambil langkah-langkah yang saya pastikan itu sesuai aturan,” lugasnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri kepada Penjabat Gubernur Kalbar, dalam penyusunan KUA-PPAS agar berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. “Saya minta itu dihormati,” pintanya.

Walau di dalam Surat Edaran Mendagri itu Pj Gubernur diperintah berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Midji sebenarnya berinisiatif untuk minta waktu ketemu dengan Dodi Riyadmadji. Ketika sudah siap meluncur ke kantor Gubernur, Midji memerintahkan ajudannya untuk bertanya kepada ajudan Pj Gubernur perihal jam pertemuan.

“Lalu jawaban ajudan Pj begini, bapak suruh tanya keperluannya apa? Lalu saya suruh tanya, itu inisiatif siapa, tanya gitu? apakah ajudan atau Pj?” terangnya.

“Terus ajudannya bilang Pj. Lalu saya suruh ajudan saya bilang. Kalau begitu tak usahlah. Kan saya sebelumnya sudah langsung ngomong ke Pj untuk minta waktu,” timpal Midji.

Parahnya lagi, setelah kejadian itu, ada surat dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar. Isinya meminta audiensi sebelum tanggal 24 Juli 2018. Tetapi surat itu tak bertanggal dan bernomor. Sehingga ia tak menggubris surat itu.

Midji mengaku beberapa anggota dewan sempat bertanya ke dirinya kenapa tak mau ketemu tim anggaran dan Pj Gubernur. “Jadi kalau dari saya tidak masalah, any time aja, tapi sesuai aturan. Bagaimana OPD  bisa susun RKA  sesuai uraian visi misi kalau mereka tak tahu bentuk program yang saya bersama pak Norsan inginkan?” terangnya.

Dia mengaku menyampaikan apa adanya. Itu sekaligus menepis tudingan jika ia dan Ria Norsan sulit diajak koordinasi.

Beberapa waktu lalu, Anggota DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, telah menyatakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kalbar 2019 dibahas melalui paripurna. Dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meski begitu, legislator Partai Golkar ini mengakui bahwa sempat terjadi perdebatan panjang pihak badan musyawarah (Banmus) DPRD Kalbar. Yang mempertanyakan mengapa tiba-tiba Pj. Gubernur Dodi Riyadmadji berbicara mengenai KUA PPAS APBD Kalbar 2019.

“Tidak bicara mengenai (APBD,red) perubahan 2018 termasuk defisit APBD 2018,” tutur Prabasa.

Menurutnya, terdapat perubahan karena partai politik pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih berpendapat bahwa APBD Perubahan dapat dilakukan. Mengingat penyampaian visi dan misi Gubernur terpilih harus dimasukkan.

“Kami selaku partai yang mengusung Gubernur dan Wagub terpilih berpendapat, minimal harus masuk kebijakan sinkronisasi visi misi secara tegas dalam kebijakan umum ini,” ulasnya. Imbuh dia, “Tentu dengan harapan ada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih yang akan dilantik nanti pada APBD”.

Tak hanya itu, mantan Wakil Bupati Sambas ini menuturkan, program yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar terpilih telah melewati banyak diskusi. Termasuk masalah defisit APBD 2018.

Dan visi misi gubernur mengenai pendidikan, kesehatan seperti kebijakan soal RSUD dr. Soedarso, harus masuk dalam APBD perubahan. “Intinya harus masuk dulu, ibaratnya alangkah baiknya Sekda sekarang bisa bersama-sama membangun Kalbar yang baru, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh pihak eksekutif,” tandas Prabasa.

 

Laporan: Rizka Nanda

Editor: Arman Hairiadi