eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pemerintah Provinsi Kalbar merayakan hari ulang tahun ke 62 tahun. Puncak perayaan dilaksanakan upacara di halaman kantor Gubernur Kalbar, Senin pagi (28/1).
Tahun ini, Pemprov mengangkat tema ‘Melalui Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Yang Ke 62, Kita Wujudkan Pemerintahan Yang Berkualitas Menuju Kalimantan Barat Sejahtera dan Berdaya Saing’. Gubernur Kalbar Sutarmidji yang memimpin upacara, mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan mengedepankan empat indikator penting. “Yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi sebagai unsur yang utama,” ujar pria yang karib disapa Midji ini dalam sambutannya saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke 62 Pemprov Kalbar.
Dijelaskan dia, transparansi adalah sebuah prinsip pengelolaan pemerintahan yang bersifat terbuka. Informasi dapat diakses pihak luar, masyarakat, pelaku usaha maupun instansi pemerintah lainnya. “Oleh karena itu, saya tekankan kepada seluruh jajaran Pemprov Kalbar agar memberikan akses informasi kepada publik agar seluruh pihak dapat mengetahui aktivitas yang sedang dilaksanakan,” pintanya.
Tahun ini, dia berharap integrasi data sudah dapat dilakukan. Agar data-data yang diperlukan dapat mudah untuk diakses. “Akan kita mulai sesegera mungkin,” lugasnya.
Oleh karenanya, informasi yang beredar harus dilengkapi dengan validasi data. Seperti informasi layanan, prosedur layanan, ketepatan waktu serta target-target yang hendak dicapai. Dengan adanya keterbukaan publik, masyarakat merasakan manfaat serta dapat memberi masukan secara langsung maupun tidak langsung.
“Bahkan dapat pula memberi masukan mengenai kinerja pemerintahan dan pada akhirnya akan mendorong partisipasi dari semua pihak,” tuturnya.
Gubernur juga mengingatkan kembali kepada seluruh perangkat daerah yang masih mendapat rapor merah untuk berpacu memperbaikinya. Sebagaimana disampaikannya pada kesempatan yang lalu. Karena saat ini baru satu mendapat zona hijau dari sepuluh instansi yang dijadikan sampel oleh Ombudsman. Sedangkan lainnya kuning dan merah. “Saya rasa tidak perlu waktu lama untuk memperbaikinya, karena indikatornya sedikit yang perlu diperbaiki,” lugasnya.
Indikator tata kelola yang berkualitas lainnya adalah partisipasi masyarakat. Pemda menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak bisa dilakukan sendiri. Sehingga perlu partisipasi aktif dari berbagai pihak. “Partisipasi dalam berbagai kebijakan, misalnya masukan dari berbagai pihak, menjadi sebuah proses untuk membuat pertimbangan kebijakan dalam berbagai persoalan,” ucap Midji.
Proses partisipasi membuka peluang yang lebih luas dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan masyarakat. Karena hal yang terpenting adalah terintegrasinya harapan publik dalam proses pengambilan keputusan.
“Hal ini sekaligus menjadi tindakan preventif munculnya konflik sosial ketika kebijakan tersebut tidak tersampaikan oleh perangkat daerah terkait,” katanya.
Sedangkan akuntabilitas dimaknai sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas sejatinya juga menguji seberapa kredibelnya kebijakan perangkat pemerintah dan komponennya melaksanakan rencana yang telah disusun. “Baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang,” tukasnya.
Proses akuntabilitas secara terstruktur akan menggambarkan berimbang antara prestasi yang telah dicapai dan celah atau kekurangan dalam menjalankan tugas tersebut. Indikator tata kelola pemerintahan yang berkualitas adalah koordinasi. Artinya dalam melaksanakan program masing-masing instansi harus memastikan kepentingan bersama. “Para pelakunya harus memiliki kesamaan pandangan,” jelasnya.
Kesamaan pandangan tersebut, lanjut dia, dibuktikan dengan berkoordinasi secara tepat. Baik komunikasi intensif mulai dari kepala daerah, perangkat daerah, para pejabat administrator, pengawas dan seluruh staf dalam mencapai kepentingan bersama. Dengan demikian, masalah tata kelola pemerintah yang lebih baik secara berdaya saing pun akan meningkat.
“Hal itu sangat penting, karena dengan daya saing yang positif, maka Kalbar akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik,” katanya.
Midji mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama meningkatkan daya saing sesuai kapasitas masing-masing. Ia juga menegaskan kepada jajaran Pemprov Kalbar bahwa meningkatkan tata kelola adalah bentuk tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada ketentuan yang berlaku. “Namun yang lebih penting adalah akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegasnya.
Dikatakan dia, 40 persen dalam APBD tahun 2019 digelontorkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Karena minimal anggaran pendidikan adalah 20 persen dan kesehatan 10 hingga 12 persen.
“Kita sudah melampaui itu. Selama ini pun jika tidak melampaui itu juga masalah. Karena Mendagri ketika evaluasi akan menyalahkan Pemprov,” tuturnya.
Midji mengatakan 40 persen itu termasuk arahan untuk belanja bidang pendidikan. Dirinya juga akan gencar melakukan pengembangan di bidang pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana di sekolah.
“Karena tidak mungkin ada proses belajar yang baik kalau tidak ada sarana prasarana yang mendukung. Kalau buku bisa akses lewat internet,” tegasnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini mengatakan, Kalbar adalah provinsi yang sangat heterogen. Sehingga ia ingin seluruh pihak terlibat dalam membangun Kalbar. Agar ada percepatan-percepatan pembangunan.
“Kalau ada masalah berkaitan dengan hal-hal yang sensitif kita selesaikan bersama. Bagi saya semuanya harus kita ajak. Kita harus selesaikan masalah yang berat secara bersama untuk anak cucu kita di Kalbar,” pungkas Midji.
Selepas upacara, Midji didapuk menjadi juri kehormatan dalam kegiatan fashion show busana daerah yang diikuti seluruh jajaran Pemprov Kalbar. Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta menampilkan busana daerah dari seluruh wilayah Indonesia. Sesekali Midji melontarkan komentar saat melihat penampilan beberapa peserta. Seperti saat peserta dari Lantamal mendapat giliran tampil dan melantunkan yel-yel.
“Sebentar. Tadi saye dengar yel-yelnya ada nyebut bini delapan. Ape maksudnye tuh?” celoteh Midji yang mendapat tawa dari seluruh hadirin. Yang kemudian maksudnya adalah “hari ini kami tampan”.
Dalam kegiatan itu juga, hadir mantan Gubernur Kalbar Cornelis. Namun saat hendak diwawancara, Cornelis tidak banyak berkomentar. “Tadi ‘kan sudah diomongkan sama Gubernur?” tutur Cornelis, kemudian segera pergi.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan harapannya kepada Pemprov Kalbar dalam peringatan hari ulang tahunnya. Ia berharap Kalbar semakin maju, warga sejahtera, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Infrastruktur yang ada diharapkan semakin baik. Tentunya Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi berharap bisa membantu untuk meningkatkan IPM Kalbar,” ujar Edi.
Di momen upacara HUT Pemprov Kalbar, Midji menyerahkan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se Kalbar. Khusus Kabupaten Landak menerima lima penghargaan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Landak Karolin Margret Natasa.
Tiga merupakan penghargaan warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Yaitu warisan budaya tak benda Nyangahatn, Jonggan dan Tumpang Negeri. Sedangkan dua lainnya penghargaan kategori program kampung iklim utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yaitu Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor dan Dusun Kuningan, Desa Sempatung, Kecamatan Air Besar.
“Kita patut merasa bersyukur atas penghargaan yang diraih Kabupaten Landak di kancah Nasional dan menjadi kado terbaik pada HUT ke 62 Pemprov Kalbar tahun ini,” ucap Karolin.
Tiga sertifikat penghargaan warisan budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Landak dengan masyarakat dalam mendukung pembangunan. Penghargaan ini menjadi contoh untuk kecamatan, desa serta kebudayaan dan adat-istiadat yang ada dapat diakui pemerintah.
“Untuk tiga warisan budaya tak benda ini, kita sebelumnya sudah mempersiapkan dokumentasi dan narasi serta membuktikan secara ilmiah dan historis bahwa ini adalah warisan budaya yang memang asli milik kita,” papar Karolin.
Dia bersyukur bahwa proses itu telah selesai dan menerima pengakuan pemerintah pusat. Untuk penghargaan desa, dia berharap menjadi pemicu dan semangat untuk desa-desa lainnya. “Agar dalam melakukan program desa juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kemandirian energi,” harap mantan anggota DPR RI ini
Berbagai harapan dan doa pun bermunculan di momen HUT Pemprov kemarin. Diantaranya datang dari mahasiswa asal Kalbar yang kuliah di pulau Jawa. Vebri Satriadi, misalnya, berharap Kalbar dapat terus berkembang terutama dalam sisi pendidikan.
“Semestinya di Kalbar ini ada pembuatan dan pengembangan komunitas-komunitas yang memberikan efek positif. Kemudian peningkatan budaya literasi di Kalbar,” ujar Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini kepada Rakyat Kalbar di sebuah warung kopi di Pontianak, Senin (28/1).
Vebri menuturkan, di Yogyakarta banyak komunitas baca. Belum lagi mahasiswa diberi ruang oleh pemerintah untuk mengembangkan komunitas itu. Kemudian banyak acara yang didukung pemerintah sehingga bisa berkembang.
“Ini yang paling beda di Kalbar. Disana dia kumpul tapi ada yang dibahas, diskusi, ngobrol,” tuturnya.
“Kalau di sini kan lebih ke game, main hp, dan nongkrong aja. Maka agak heran, kalau balik ke sini ngumpul di cafe main hp dan main game kalau di sana pergi ke cafe lebih banyak diskusi,” timpalnya.
Redaktur Pelaksana LPM PROFESI FTI UII ini menilai, tak heran Yogyakarta disebut sebagai kota pendidikan. Padahal ia mengatakan kondisi perpustakaan di Yogyakarta itu hampir sama dengan di Kalbar. Hanya saja cara mereka untuk menaikan minat baca yang berbeda. “Jadi kalau ke Malioboro juga pasti ada buka lapak buat perpustakaan jalanan,” katanya.
Belum lagi banyak organisasi dari universitas seperti lembaga pers mahasiswa yang membuat perpustakaan pribadi. Supaya mahasiswa bisa pinjam buku dengan nyaman. “Sebenarnya balik ke kesadaran individu sendiri juga,” ungkap mahasiswa semester VI ini.
Vebri mengatakan, tidak ingin Kalbar harus seperti Yogyakarta. Karena setiap daerah pasti memiliki ciri khas yang berbeda. Namun, beberapa inovasi yang ada di Yogyakarta bisa dijadikan referensi untuk membuat Kalbar mengembangkan wilayahnya sendiri. Tanpa harus menghilangkan kultur dan budaya sendiri.
“Kalbar harus semakin maju dan berkembang. Saya bangga sebagai anak Kalbar,” tukas Vebri.
Sementara Mahasiswa Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) Jakarta Selatan, Fanny Rahmah Fitriani mengatakan, saat ini Kalbar harus lebih tanggap terhadap bencana dengan memanfaatkan teknologi 4.0. Karena dia melihat teknologi tanggap bencana di Kalbar masih kurang. “Misalnya penanganan banjir dan curah hujan yang tinggi di jalanan bahaya dan licin untuk mengurangi kecelakaan,” ungkapnya.
Kemudian bencana kabut asap yang penangananya masih dianggap kurang dari wilayah lain. Dalam segi pendidikan, Fanny menilai kondisi di Kalbar masih jauh berbeda dengan ditempatnya sekarang. Dia mengibaratkan, di pulau Jawa sudah 9 di Kalbar masih 6.
“Yang kulihat juga rata-rata orang yang sudah sarjana atau ahli itu yang dari Kalbar terus kuliah di luar jarang yang balik ke Kalbar lagi. Mungkin itu penyebabnya,” tuturnya.
Selanjutnya, dari sisi pemanfaatan teknologi dirinya juga menilai masih kurang. Karena saat ini di Pulau Jawa rata-rata sudah berbasis online. Namun Kalbar masih manual. Contohnya absensi di sekolah. Dia berharap Kalbar bisa lebih baik. Terus berkembang, dengan memanfaatkan teknologi di pendidikan.
“Memotivasi lagi orang-orang Kalbar yang kuliah di luar untuk kembali ke Kalbar lagi. Mari kita bangun sama-sama Kalbar,” tandas Fanny.
Harapan juga datang dari mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Deni Pratama. Dia mengatakan sistem pendidikan di Kalbar berangsur-angsur membaik. Ia meyakini saat ini pemerintah sedang berbenah. Salah satu contoh nyata menurutnya adalah telah diresmikan gedung perpustakaan Untan yang berbasis teknologi modern. “Selain itu untuk pendidikan saya ingin kedepannya lebih di pantau lagi baik sarana dan perasarananya,” harapnya.
Selanjutnya, mahasiswa Fisip semester 2 ini juga berharap potensi guru harus diseleksi lebih baik. Agar kedepannya dapat menghasilkan siswa maupun mahasiswa yang berdedikasi dan berintelektual baik.
“Selain itu pemprov Kalbar juga harus sering meninjau pendidikan yang ada di desa desa apa kah sudah layak atau belum. Intinya, Kalbar hebat, jaya selalu Kalbar,” kata dia.
Selain di bidang pendidikan, mahasiswa asal Kabupaten Bengkayang ini juga berharap pemerintah bisa lebih mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di sana. Karena menurutnya potensi destinasi wisata di Bumi Sebaloh ini sangat banyak, namun belum sepenuhnya diurus oleh pemerintah.
“Saya ingin destinasi wisata yang ada di Kalbar ini bisa lebih diurus oleh pemerintah. Terutama soal infrastruktur dan sarana prasarananya. Jika pemerintah Kalbar mengelolah tempat wisata kalbar dengan baik akan jadi sumber pendapatan daerah,” tutupnya.
Laporan: Bangun Subekti, Rizka Nanda, Antonius
Editor: Arman Hairiadi
