eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Kluster tahap pertama, Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama delapan provinsi lainnya dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9). Pascapelantikan, Midji-Norsan akan langsung tancap gas menunaikan janji-janji kampanyenya.
Diantaranya, Midji memastikan akan menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SMA/SMK negeri mulai tahun 2019.
“Kita optimis akan membawa Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakatnya bisa menikmati semuanya,” ujarnya.
Midji akan fokus pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Jika program-programnya ini teralisasi, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar akan terdongkrak naik. “Kalau itu kita lakukan, IPM kita akan terdongkrak naik,” yakinnya.
Midji mengaku bersyukur pelantikan dirinya dipercepat. Lantaran sudah banyak yang harus dia kerjakan.
“Seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), angka kemiskinan yang begitu tinggi, IPM masih diurutan 29,” jelasnya.
Sehingga pihaknya harus mempersiapkan penyusunan APBD 2019. Supaya visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih bisa menjawab masalah yang ada di Kalbar. Di antara program utama lainnya, yaitu pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Sekalipun ada moratorium pemekaran.
Pemekaran penting lantaran wilayah Kalbar sangat luas. Satu setengah kali pulau Jawa.
“Selain pendidikan, IPM dinaikkan. Pemekaran Kapuas Raya juga kita prioritaskan, sekalipun ada moratorium pemekaran. Saya optimis,” ucapnya.
Ditanyakan terkait karhutla di kalbar, Gubernur periode 2013-2023 ini juga mempunyai program. Agar karhutla yang sering terjadi setiap tahun dapat ditekan. Di antaranya menjalankan Instruksi Presiden dengan membangun sekat kanal dan sumur pompa.
“Gambut itu harus diguyur air begitu banyak. Kalau tidak diguyur banyak air, maka ketika terjadi kebakaran asapnya semakin banyak,” sebutnya.
Jika ada sekat kanal, api tidak akan sampai ke dalam. Sebab kedalaman gambut di wilayah Kalbar mencapai 9 meter. Sehingga penanganannya harus betul-betul berkelanjutan. “Jadi, jauh sebelum terjadi karhutla, kita sudah lakukan pencegahan,” pungkasnya.
Kemudian topografi juga harus ada. Sehingga kalau terjadi karhutla, bisa ditentukan titik yang harus diguyur air. Selama ini tidak ada topografi yang berdampak tidak efisiennya penanganan kebakaran.
Dijelaskan Midji, ketika ia menjabat Wali Kota Pontianak, mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwa) terkait karhutla. Jika ada orang atau kelompok dengan sengaja membakar, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama lima tahun. Sedangkan kalau terbakar secara tidak sengaja, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama tiga tahun. Lantaran pemilik lalai dalam menjaga lahannya. “Itu salah satu produk aturan yang saya buat di Kota Pontianak,” jelasnya.
Kemudian dikatakan dia, transparansi anggaran sangat penting. Masyarakat harus tahu anggaran digunakan untuk apa saja. Masyarakat pun bisa ikut mengawasi anggaran tersebut. Sehingga baik itu e-Planning, e-Budgeting dan sebagainya harus digunakan.
Ditegaskannya, jangan ada lagi anggaran yang digunakan tidak terarah. Terlebih cenderung membuat proyek-proyek yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi percepatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya tidak lakukan itu. Dan kalau ada hambatan dalam pembahasan APBD, saya akan minta pendampingan KPK dalam pembahasan APBD itu,” tegas Midji.
Sementara itu, Plh Kepala Biro Humas dan Protokol Kalbar Emi Puterina mengatakan, acara pelantikan kemarin berlangsung lancar dan khidmat.
“Seperti biasa acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden,” ujarnya.
Kemudian prosesi pelantikan pengambilan sumpah jabatan oleh rohaniwan dan dipandu langsung oleh Presiden. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan serta penyematan tanda pangkat dan jabatan. Usai penyematan, Presiden beserta para tamu undangan memberikan selamat kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Yang menarik, kata Emi, saat keluar dari areal pelantikan. Bapak Sutarmidji sudah ditunggu insan pers media nasional untuk diwawancara. “Beliau menjelaskan terkait yang menjadi visi misinya juga,” jelasnya.
Sementara itu, dikutip dari Jawa Pos, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan tidak bisa dilakukan secara serentak. Pasalnya, sebagaimana ketentuan UU Pemda, masa jabatan kepala daerah selama lima tahun bersifat mutlak. “Tidak boleh dikurangi satu hari ataupun ditambah satu hari,” ujarnya.
Adapun kondisinya, ada beberapa daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) gubernurnya belum berakhir. Misalnya Nusa Tenggara Barat (NTB) yang baru habis 17 September 2018 atau Gubernur Jawa Timur yang baru habis awal tahun 2019. Oleh karenanya, Tjahjo memprediksi akan ada pelantikan hingga lima kluster.
Tjahjo menambahkan, usai dilantik, Gubernur harus langsung bekerja. Ada tiga hal yang harus dilakukan sebagai bekal awal. Pertama, melakukan konsolidasi dengan berbagai level pemerintahan untuk memastikan program yang direncanakan bisa terlaksana. Kedua, berkomunikasi dengan Forkompinda yang meliputi DPRD, Kapolda, Pangdam, Kejaksaan, tokoh-tokoh daerah lainnya dalam rangka untuk menjaga stablitas daerah.
“Ketiga, saya mengingatkan pahami area rawan korupsi, khususnya yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, mekanisme jual beli barang dan jasa,” imbuhnya.
Laporan: Rizka Nanda, Jawa Pos/JPG
Editor: Arman Hairiadi
