eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Tahapan Pilpres dan Pileg telah dimulai. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019, KPU Kalbar menggelar Deklarasi Kampanye Damai di depan Taman Alun Kapuas, Minggu (23/9) sekira pukul 07.00 WIB.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, Kapolda Irjen Pol Didi Haryono, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Achmad Supriyadi dan Bawaslu. Tak ketinggalan hadir pula pengurus partai politik peserta Pemilu maupun beberapa calon anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Kalbar, DPRD kabupaten/kota, termasuk tim sukses masing-masing calon Presiden-Wakil Presiden di Kalbar.
Dalam kegiatan dilakukan pembacaan ikrar kampanye damai. Dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar oleh perwakilan Paprol, penyelenggara pemilu dan jajaran Forkompinda.
Usai penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai dilanjutkan dengan Karnaval Jalan Kaki. Rutenya Jalan Rahadi Oesman – Jalan Zainuddin – Jalan Pattimura – Jalan Diponegoro – Jalan Rahadi Oesman.
Ketua KPU Kalbar Ramdhan menuturkan, kegiatan Deklarasi Kampanye Damai ini dilakukan secara serentak se Indonesia. Mengusung tema ‘Indonesia Menolak Hoax, Politisasi SARA dan Politik Uang’.
“Ini serentak dilaksanakan seluruh Indonesia di tingkat provinsi.
Karena hari ini adalah hari pertama dimulainya pelaksana kampanye mulai dari tanggal 23 dan berakhir pada 13 April 2019,” terangnya kepada wartawan.
Kendati sudah masuk dalam waktu kampanye, saat ini para calon hanya diperbolehan berkampanye dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas, media sosial (Medsos) serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye pemilu sesuai peraturan dan perundang-undangan.
Sedangkan kampanye dalam bentuk rapat umum dan kampanye iklan di media massa akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret – 13 April 2019. Untuk kampanye jenis ini semuanya difasilitasi KPU. “Jadi ini merupakan rangkaian khusus untuk pelaksanaan kampanye,” ucapnya.
Sesuai dengan arahan KPU RI kata Ramdhan, kegiatan Deklarasi Kampanye Damai diselingi karnaval dengan mengangkat adat kebudayaan lokal atau kebudayaan nasional.
“Jadi kita berkarnaval sekalian mengenakan diri kepada publik masyarakat dengan mengenakan atau berpakaian adat lokal,yang diikuti peserta Pemilu,” paparnya.
Sejak dimulainya masa kampanye ini, pihaknya telah mengatur zona pemasangan alat peraga kampanye (APK). Hal ini sudah dikordinasi dengan pihak terkait. Pihaknya terus mematangkan segala persiapan sesuai dengan jadwal dan tahapannya.
“Artinya persiapan terus dilakukan. Sekarang ini tahapan kampanye. Dan hari ini adalah hari terakhir para calon peserta Pemilu melaporkan laporan awal dana kampanye sampai pukul 18.00 WIB di kantor KPU,” terangnya.
Apabila sampai waktu yang ditetapkan ada calon yang tidak melaporkan, maka LADK mereka tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilu di wilayah pemilihan. Dirinya berharap di masa kampanye yang akan dilaksanakan beberapa bulan kedepan dapat berjalan tertib.
“Kita berharap kerja sama dari peserta Pemilu untuk selalu membuat laporan kegiatan kampanye ke pihak kepolisian dan di tembuskan ke KPU dan bawaslu,” imbaunya. Selain itu, Ramdan juga mengajak semua masyarakat agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pemilu berlangsung.
Sementara Sutarmijdi menegaskan, selama masa kampanye Pemilu di Kalbar harus berlangsung aman dan damai. Masing-masing calon harus bisa mengendalikan timnya. “Maupun segala komponen rangka pemenangan,” tegasnya.
Dirinya membagikan pengalaman soal kampanye yang pernah dilakukan ketika sebagai calon Gubernur Kalbar lalu. Menurutnya, salah satu kampanye yang paling efektif adalah melalui media sosial (Medsos). Akan tetapi guna menghindari hal-hal negatif, dia tidak mau memiliki banyak akun Medsos.
“Pengalaman saya ketika saya sudah beberapa kali ikut kampanye, yang pertama saya hindari, saya tidak membuka media sosial terlalu banyak,” ujarnya.
Menurutnya, semakin banyak membuka akun Medsos, sebagai peserta Pemilu atau Pilkada, kalau tidak bisa mengendalikan emosi bisa-bisa ikut menyebarkan hoax. Dia pun menyarankan ke peserta Pemilu, apabila nantinya ditemukan berkomentar miring, jangan sampai digubris.
“Nah, makanya saya bilang waktu (Pilgub) itu akun saya, apapun yang dikatakan orang tentang saya, senyumin saja. Jangan dilawan, jangan diladen, jangan dibalas. Nah, akhirnya kampanye itu kegiatan kita selalu berjalan dengan lancar,” ceritanya.
Dia juga meminta kepada seluruh peserta Pemilu tidak berkampanye menjatuhkan para peserta lainnya. Lebih baik mengajak masyarakat berkampanye menggunakan hak pilihnya dengan secara cerdas. Karena masyarakat sekarang menghendaki bagaimana adanya perbaikan-perbaikan dengan kondisi yang ada.
“Nah, cerdaslah kita (peserta pemilu) melihat isu, membaca isu dan menyampaikan isu yang dalam artian untuk perubahan yang lebih positif, kalau itu bisa dilakukan, calon itu bisa terpilih” lugasnya.
Tidak cuma berkomitmen dalam mewujudkan Pemilu damai. Calon juga harus bisa mengajak masyarakat, simpatisan dan pendukungnya menjadi pemilih yang cerdas.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menuturkan, kepolisian akan memantau dan mendeteksi keberadaan para penyebar konten hasutan maupun hoax. Warganet dan seluruh elemen masyarakat Kalbar diharapkan bijak dalam bermedsos maupun berkampanye.
“Tentunya menjadi suatu pengalaman bagi warga kita semua untuk benar-benar hati-hati dalam bermedsos,” ujarnya.
Apalagi yang sifatnya memprovokasi ataupun memfitnah, sama sekali tidak boleh. Jangankan bermedsos, dalam hubungan interaksi sosial sudah ada nilai atau norma agama dan adat yang tidak boleh dilanggar. “Apalagi di medsos ada bukti dan kami ada alat untuk melacaknya,” tegasnya.
Kapolda mengimbau seluruh warganet bijak menggunakan medsos. Menyaring konten sebelum disebarkan. Pihaknya telah menangani sekitar sembilan kasus baik berupa hasutan maupun hoax pada Pilkada Kalbar lalu. Sekarang sedang berproses di peradilan.
“Berdasarkan dari pengalaman juga terkait dengan berita di medsos yang bernuansa hoax, kita di Kalbar punya pengalaman,” lugasnya.
Pihaknya juga telah berpengalaman pada Pilkada 2014 dan 2018. Berkaca Pilkada tersebut, Polda Kalbar telah memetakan dan mendeteksi titik rawan.
“Berkaca pada pengalaman tersebut kita bersama stakeholder dan komponen masyarakat dapat memastikan semua kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga program pembangunan dapat kita kawal,” kata Kapolda.
Polda Kalbar bersama TNI telah menyiapkan sekitar 11 ribu personel. Tersebar di 14 kabupaten/kota se Kalbar. 16 ribu TPS (tempat pemunguta suara) dan sudah dibagi pola pengamanannya. “Meliputi TPS aman, TPS rawan 1, TPS rawan 2 dan TPS rawan tiga atau tempat khusus lainnya,” demikian Kapolda.
Laporan: Andi Ridwansyah, Rizka Nanda, Ambrosius Junius
Editor: Arman Hairiadi
