Perusahaan sawit terus digempur dengan kampanye negatif. Terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan. Di sisi lain, keberadaan perusahaan perkebunan tersebut menjadi sumber pendapatan daerah. Dari sektor pajaknya.
Abdul Halikurrahman, Pontianak
eQuator.co.id – Setiap perusahaan sesuai aturan perundang-undangan, mempunya corporate social responsibility (CSR). Ini merupakan kewajiban perusahaan. Tujuannya untuk membatu pemerintah. Membangun daerah.
Namun, CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalbar belum dirasa efektif. Sebab, masih banyak desa di lingkungan perusahaan, berstatus desa tertinggal.
Kenyataan itu menjadi catatan Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Pria yang karib disapa Midji itu menilai, peran asosiasi sawit di Kalbar sangat lemah.
Fungsinya sebagai mitra pemerintah, mengontrol kewajiban perusahan dalam memaksimalkan CSR untuk mensejahterakan masyarakat nyaris tak berjalan. “Perusahaan tidak mungkin langsung. Maka asosiasiasi harus berbenah. Tanggap dengan kebutuhan masyarakat lewat fungsi CSR,” kata Midji ketika diwawancarai wartawan, usai membuka kegiatan Borneo Palm Oil Stake Holder Forum 2019 yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar, Rabu (20/3) di Hotel Ibis.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu berharap, perusahaan sawit yang ada di Kalbar, kedepan benar-benar komitmen membantu pemerintah daerah.
Membangun desa yang berada di lingkungan perusahaan. Supaya bisa menjadi desa maju. Minimal, membantu membangun infrastruktur jalan lingkungan. “Saya berharap kedepan, benahilah. Tolonglah, desa yang sangat tertinggal, disitu ada perkebunan sawit, ubah menjadi desa maju,” pesanya.
Menurutnya, pemerintah daerah tak menuntut perusahaan memenuhi 50 indikator persyaratan desa maju memalui CSR-nya. Tetapi diharapkan, setidaknya perusahaan bersinergi dengan baik bersama pemerintah desa, kabupaten dan provinsi. Supaya ikut peduli dalam mensejahterakan masyarakat di lingkungannya. “Sekarang asosiasi ingatkan perusahaan. Untuk memaksimalkan CSR. Saya mengajak itu. Supaya peduli. Supaya semua bisa dihadapi dengan baik,” imbuhnya.
Selain itu, Midji memastikan kedepan, bagi hasil pajak ekspor CPO, sebagian akan dibagikan untuk daerah penghasil. Sebab, aturannya memang seperti itu. “Kita akan perjuangkan. Karena, aturan bagi hasil pajak juga bicara tentang daerah penghasil. Saya berharap semuanya bisa,” pungkasnya.
Editor: Yuni Kurniyanto
