eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Melemahnya harga komoditi sawit berpengaruh pada menurunnya pendapatan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang bergelut sebagai petani sawit. Untuk mensiasati hal tersebut berbagai upaya dilakukan untuk keberlangsungan hidup.
Deni (27), pria yang berasal dari Dusun Gayung Bersambut, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, kesehariaannya berkecimpung sebagai petani sawit. Kini dia mengalami kesulitan akibat melemahnya harga komoditi ini.
“Harga sawit turun sekarang hanya Rp800 saja. Harga ini belum termasuk ongkos upah penurunan, kemudian biaya angkut, kalau dulu seribu lebih harganya, sehingga penurunan ini sangat terasa dan mau tidak mau keluarga kami harus berupaya mencari pendapatan lain, seperti halnya bertani karet atau menjadi ojek sawit,” ungkapnya, kemarin.
Sehingga dengan begitu, kata Deni, pendapatan bersih yang dihasilkan hanya 50 persen dari harga jual. Hal ini juga diperparah dengan turunnya harga karet. Namun lanjut dia, mau tidak mau upaya tersebut terus dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
“Harga sawit turun, karet juga sama turun, jadi kita coba ngojek sawit milik warga. Ini maksudnya kita mengangkut sawit masukkan dalam keranjang menggunakan motor membawa ke pengepul, sebab kalau pakai mobil tidak bisa, jalan rusak dan kecil, harus pakai motor, untuk biaya angkutnya Rp200-250 per kilo, tergantung jauh dekat jarak pengantaran,” tutur Deni.
Selain Deni, petani sawit lainnya adalah Hadi Yudiarto. Dia mengatakan merosotnya harga sawit juga ia rasakan. Meski tak memiliki luas lahan, namun dikatakan Pria 51 tahun ini berdampak pada pendapatan sehari-hari.
“Kalau saya menjual sawit ini dengan pengepul, jadi harga kadang Rp800, biasa Rp800 lebih. Tapi harga ini tidak bersih kita terima, sebab biaya produksi perawatan itu belum termasuk, palingan Rp300,-lebih bersihnya,” katanya.
Hadi berharap harga sawit dapat kembali pulih. Terlebih diakuinya hasil sawit yang ia tanami merupakan sawit kualitas bagus dan besar.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman menilai, harga sejumlah komoditas ekspor andalan Kalimantan Barat seperti kelapa sawit dan karet, akan dipengaruhi dengan kondisi ekonomi global. Menurut dia, rendahnya pertumbuhan ekonomi global yang masih diprediksi terjadi di tahun ini akan mengakibatkan harga kedua komoditas tersebut sulit mengalami kenaikan.
“Pertumbuhan ekonomi global menurut proyeksi IMF, di tahun 2019 hanya sekitar 2,1 persen. Dengan pertumbuhan yang relatif rendah itu, akibatnya adalah, petani-petani kita masih akan menikmati harga komoditas yang relatif rendah, terutama karet dan kelapa sawit yang menjadi andalan Kalimantan Barat,” jelas Eddy.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Mukti Sardjono mengatakan, kinerja ekspor minyak sawit Indonesia tidak tumbuh secara maksimal karena ada beberapa dinamika di pasar global khususnya di negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti India, Uni Eropa, China dan Amerika Serikat.
Di India, Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia khususnya untuk refined products di mana bea masuk refined products dari Indonesia Iebih tinggi daripada Malaysia dengan selisih 9 persen, yang mana tarif bea refined products dari Malaysia adalah 45 persen dari tarif berlaku 54 persen.
“Uni Eropa menggaungkan RED II ILUC dan tuduhan subsidi biodiesel ke Indonesia sedikit banyak juga telah mempengaruhi ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Perang dagang Cina dan Amerika Serikat juga telah mempengaruhi pasar minyak nabati dunia,” ujarnya.
Gapki mencatat, semester pertama 2019 kinerja ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya, biodiesel dan oleochemical) membukukan kenaikan hanya 10 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun.
Menurut dia, kenaikan volume ekspor ini seharusnya masih bisa digenjot Iebih tinggi lagi, akan tetapi karena beberapa hambatan dagang membuat kinerja ekspor tidak maksimal.
Sementara itu, untuk volume ekspor khusus CPO dan turunannya saja (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) semester I 2019 hanya mampu terkerek 7,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2019.
Dia bilang, volume ekspor Indonesia khusus CPO dan turunannya pada semester pertama 2019 mengalami penurunan hampir di semua negara tujuan utama ekspor Indonesia. Kecuali Cina.
LAWAN KAMPANYE HITAM
Sementara itu, upaya mengatrol harga CPO terus dilakukan berbagai pihak. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa produsen barang konsumsi dilarang memberikan label palm oil free atau bebas minyak sawit. Lembaga tersebut akan melakukan pengawasan pada barang yang sudah dijual. Alasannya, pelabelan tersebut merupakan kampanye hitam dan melarang aturan BPOM.
Produksi minyak sawit Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Baik dalam bentuk CPO maupun produk turunannya yang diperuntukkan industri kimia dan industri pangan. Minyak sawit biasa digunakan untuk minyak goreng, margarin, mayones, sabun, sampo, pasta gigi, bahan baku untuk baju, kertas koran, palm oil biodiesel, dan lain-lain.
Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyatakan bahwa BPOM tidak menyetujui pendaftaran produk yang mencantumkan klaim bebas minyak sawit. ”Pelabelan palm oil free ini melanggar peraturan BPOM no 31 tahun 2018 tentang pelabelan,” ujarnya Rabu (21/8) ditemui di kantornya.
Kemarin BPOM menyelenggarakan pertemuan bersama untuk membahas pelabelan palm oil frre. Pertemuan itu dihadiri perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan lintas sektor terkait lainnya.
”Kami membangun kesepakatan dan komitmen untuk dalam upaya perlindungan terhadap daya saing perdagangan kelapa sawit. Khususnya menghentikan penggunaan label Palm Oil Free yang akan menurunkan daya saing industri kelapa sawit Indonesia.” beber Penny.
Penny menyatakan bahwa kedepan pihaknya akan melakukan kampanye besar-besaran. Hal ini sebagai langkah untuk memberikan edukasi kepada produse dan masyarakat. Dia berharap, ada kerjasama dengan Kemenkes atau dinas kesehatan. Sebab dinas kesehatan yang selama ini mengawasi UMKM dan memberikan ijin.
Sejauh ini, BPOM menurut Penny sudah melakukan pengawasan. Terbuktu telah menemukan bahan konsumsi aktif yang menggunakan label bebas minyak sawit. Menurutnya, produk impor yang masuk harus melepas label itu. “Kalau masih ada yang bertuliskan seperti itu pasti produk ilegal,” tuturnya.
Penny menyatakan bahwa maraknya pelabelan bebas minyak sawit ini karena tren saja. ”Padahal belum ada bukti ilmiah soal mengganggu kesehatan,” ucapnya.
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, Derom Bangun, ditemui di tempat yang sama menyatakan, industri kelapa sawit sudah berubah. Perusahaan kepala sawit sudah mengikuti aturan yang ada. Terutama soal penyelamatan ekosistem.
”Kami sudah mengikuti aturan tahun 2011 tentang standar sawit berkelanjutan,” kata Derom.
Dia juga menyatakan bahwa seluruh industri kelapa sawi sudah diawasi pemerintah. Sehingga tidak mungkin ada pembukaan hutan kembali.
Laporan: Nova Sari
Editor: Andriadi Perdana Putra
