eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Asosiasi-asosiasi profesi harus memberikan masukan dan inovasi kepada pemerintah daerah. Misalnya arsitek-arsitek ketika dikritik Pemda jangan merajuk.
“Begitu saya mengkritik terkait konstruksi dia (arsitek) marah di warung kopi, datang ke saya ayo kita bahas apa yang salah ,” ungkap Gubernur Kalbar Sutarmidji saat mengukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalbar periode 2016-2020 di Hotel Mahkota, Pontianak, Kamis (13/9).
Kepada LPJK Kalbar, Midji minta untuk membina seluruh organisasi atau asosiasi jasa konstruksi yang di bawah naungannya. Kemudian memberikan inovasi kepada pemerintah guna membangun Kalbar lebih baik.
Dia juga berpesan kepada LPJK untuk tidak melanggar segala aturan saat melakukan pembangunan konstruksi di Kalbar serta harus transparan.
“Satu pesan saya jangan ada yang nabrak-nabrak aturan, semua harus ikut aturan yang ada dan semuanya harus transparan dan akuntabel. Mari kita saling memberikan masukan atau saran untuk memperbaikan Kalbar lebih maju,” tegas Midji.
Sementara itu, Ketua LPJK Kalbar Baskoro Efendy mengaku siap membangun koordinasi antara asosiasi jasa konstuksi yang ada di provinsi ini. Bahkan dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada.
“Karena salah satunya itu kita harus mendorong penelitian pengembangan pendidikan latihan, sertifikasi badan usaha, sertikasi tenaga kerja serta mendorong abritase dan mediasi,” katanya.
Ia juga, akan medukung penuh program-program Gubernur kalbar agar mewujudkan inovasi dan transparasi. Agar bisa membangun Kalbar lebih maju dan baik ke depan. “Kami dari LPJK siap dukung program Gubernur Sutarmidji terutama mengontrol pengembangan kontruksi di Kalbar agar lebih maju,” tuturnya.
LPJK memiliki empat unsur. Yaitu asosiasi perusahan konstruksi, asosiasi profesi, unsur pakar perguruan tinggi dan unsur pemerintah. Kempat unsur itu nantinya akan mengerakkan LPJK Kalbar. LPJK merupakan wadah organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi. Dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas. Kemudian tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. “Agar meningkatkan ketertiban dan efektifitas penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi,” pungkasnya.
Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
