Intervensi Gubernur Tak Lebih Lima Persen

Pelantikan 190 Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Kalbar

BERITA ACARA. Sutarmidji menandatangani berita acara pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (8/2). Humas Pemprov for RK

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Perombakan besar-besaran pejabat terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Terdiri dari pejabat eselon III dan IV sebanyak 190 orang. 77 eselon III sebagai pejabat administrator dan 113 eselon IV pejabat pengawas.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengharapkan, seluruh pejabat eselon II dan IV dapat menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan. Jangan terlalu banyak berpikir mengapa ditempatkan di instansi ini dan itu.

“Saya berharap bapak dan ibu pejabat yang baru dapat menjalankan amanah sesuai dengan tupoksi serta tidak banyak berpikir mengapa ditempatkan di sini dan di situ,” katanya saat memimpin pelantikan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (8/2).

Midji juga mempersilahkan bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar bagi yang merasa keberatan dengan jabatan barunya. Karena dirinya mengaku belum begitu banyak mengenal pejabat yang baru dilantik kemarin. “Intervensi saya pun tidak banyak. Hanya memberi arahan saja,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini berharap tidak ada lagi cerita di belakang yang mengatakan pejabat eselon II menjadi jatah Gubernur. Kemudian eselon III jatah Wakil Gubernur dan eselon IV jatah Sekda. “Otoritas ada pada kepala daerah. Ada pertimbangan khusus dalam melantik pejabat eselon,” tukasnya.

Dijelaskan Midji, di lingkungan Pemprov Kalbar ada 1.400 jabatan. 300 jabatan di antaranya masih kosong. Kemudian akan ada open bidding sekitar tujuh hingga sembilan jabatan setara eselon II. Semua berhak untuk mengikuti lelang jabatan tersebut. “Silahkan bagi yang merasa mampu untuk ikut. Saya akan mengambil yang memiliki nilai tertinggi,” katanya.

Namun ditegaskan dia, jangan sampai ada yang menyerahkan curriculum vitae (CV) kepada seseorang untuk disampaikan kepada dirinya. Karena ia akan minta kepada panitia agar tidak meluluskan yang bersangkutan. Midji khawatir saat yang bersangkutan lulus, akan ada pembicaraan bahwa karena jasa orang lain. “Tak ada cerita seperti itu. Lulus seleksi harus benar-benar dari prestasi,” tegasnya.

Bila peserta open bidding merasa lulus tes, namun nilainya rendah bisa konfirmasi kepada panitia. “Minta saja. Bilang, nilai saya mana?,” sarannya. Karena Midji mengaku bisa menerima seseorang untuk bekerja asal sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Bahkan ada yang ia uji langsung. “Bila dia lulus, maka kariernya akan cemerlang,” timpal Midji.

Dia juga mengingatkan untuk tidak pilih-pilih jabatan. Sebab, masyarakat Kalbar menuntut kinerja. “Jangan pilih-pilih jabatan. Kalau sampai begitu, saudara tidak akan pernah mendapat jabatan apa pun,” pungkasnya.

Dirinya juga berjanji akan transparan dalam masalah anggaran. Untuk itu, dia juga mengingatkan, jangan main-main dengan anggaran. Kemudian keuangan daerah perlu diberitahukan kepada masyarakat. Apa saja yang telah dilakukan dan akan dikerjakan. “Uang jangan hanya dipendam di kas daerah. Harus beredar di masyarakat. Kalau tidak, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat,” lugasnya.

Midji juga menyinggung mengenai penyusunan rencana kerja. Dikatakan dia, rencana kerja harus realistis. Pada triwulan pertama, tender yang ada mungkin belum bisa dirampungkan. Namun sudah harus segera dimulai. “Tak ada lagi cerita ini punya si ini, itu punya si itu. Bisa pusing dinas dibuatnya,” ucapnya.

Ke depan kata dia, hanya satu pintu. Yaitu melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang). Silahkan bahas apa pun di Musrenbang. “Jangan sampai saat Musrenbang ada masuk usul lain yang belum dibahas. Bisa kacau nanti,” imbuhnya.

Midji tidak ingin uang kas daerah dibelanjakan untuk hal-hal yang tak bermanfaat. Karena menurutnya, selama ini sering uang daerah dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat kepada rakyat.

“Uang sering dihabiskan untuk hal-hal yang tak perlu. Yang penting habis saja. Ini akan menjadi pertimbangan ke depannya,” ungkapnya.

Gubernur berpesan kepada para pejabat eselon agar tidak mau dijadikan tumbal. Apabila ada berita yang mengatakan perlu mengumpulkan sekian untuk diberikan kepada Gubernur, dia menegaskan laporkan pada dirinya.

“Saya tidak akan pernah membebani kepentingan saya kepada saudara sekalian. Percaya omongan saya. Kalau ada satu yang salah dari ucapan saya, bilang saja saya bohong. Laporkan saja,” tuturnya.

Dirinya melakukan demikian karena ingin seluruh pejabat eselon bisa bekerja dengan nyaman. Apalagi saat ini Pemprov Kalbar sedang berpacu untuk mengejar ketertinggalannya.“Kita sedang berpacu dalam percepatan pembangunan,” tukasnya.

Begitu pula ketika ada yang merasa cocok dan mampu menjadi Sekda, silahkan ikut open bidding. Dirinya sudah minta kepada Plt Sekda Kalbar untuk mengajukan seleksi Sekda definitif. “Kalau KASN lambat, kita susul saja,” serunya.

Ditemui awak media usai pelantikan, Midji mengatakan, dihitung ada sekitar 300 atau 400 jabatan di lingkungan Pemprov yang masih kosong. Tapi beberapa di antaranya sudah diisi. Pelantikan kemarin memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pejabat bersangkutan.

Midji mencontohkan bagian penelitian dan pengembangan (Litbang). Menurutnya, bagian tersebut harus diisi orang-orang yang mampu. “Bagian Litbang harus diisi oleh orang yang mampu,” tuturnya.

Ia juga menyinggung mengenai percepatan pembangunan. Selama ini, ia memandang masih lambatnya percepatan pembangunan dalam berbagai bidang. Anggaran Rp17 miliar, tapi Oktober lalu belum ada tender. Giliran dibatalkan, nanti jadi masalah. “Harus segera dilakukan percepatan,” sebutnya.

Ditegaskannya lagi, ia dan Wagub Kalbar tak akan banyak turut campur. Ia telah mempercayakan permasalahan para pejabat di lingkungan Pemprov kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). “Saya memberi arahan untuk menunjang percepatan. Kalau pun ada intervensi, tak lebih dari lima persen,” tuntas Midji.

 

Laporan: Bangun Subekti

Editor: Arman Hairiadi