Gubernur Tidak Ingin Jajarannya Kena OTT

Senam Sehat dan Fun Bike HUT Pemprov Kalbar

FUN BIKE. Sutarmidji melepas peserta fun bike di halaman Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Minggu (27/1). Bangun Subekti-RK

eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Memperingati HUT ke 62, Pemerintah Provinsi Kalbar mengadakan senam sehat bersama dan fun bike. Berbagai hadiah menarik dan bazar murah telah disiapkan untuk masyarakat Kalbar.

Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan tampak hadir bersama ribuan masyarakat di halaman Stadion Sultan Syarif Abdurahman, Pontianak, Minggu (27/1). Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh orang nomor 1 dan 2 di Kalbar beserta istri. Tak hanya itu saja, kemeriahan HUT Pemprov Kalbar itu juga di isi dengan Deklarasi Millenial Road Safety Festival yang diinisiasi Polri melalui Polda Kalbar.

Sutarmidji mengatakan, Pemprov akan melakukan percepatan pelayanan publik di Kalbar. Tak hanya itu, transparansi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah juga sangat penting. Untuk itu, dirinya berpesan kepada seluruh jajarannya bekerja dengan baik dan benar. Ia tidak ingin ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalbar terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). “Laksanakan kegiatan pembangunan di Kalbar secara transparan,” pesannya.

Ditegaskan pria yang karib disapa Midji ini, kalau masih mau korupsi, jangan jadi pejabat negara. Kalau masih ada korupsi, tinggal menjadi tanggung jawab bersangkutan. Yang jelas dia sudah mengingatkan dan jangan kait-kaitkan dengan dirinya. “Saya tidak pernah mengajak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) apapun untuk lakukan hal-hal seperti itu,” lugasnya.

Midji akan menepati janji-janjinya saat pemilihan kepala daerah dahulu. Salah satunya melakukan percepatan pembangunan daerah pedalaman di Kalbar. Belum lama ini dirinya melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah timur Kalbar untuk melihat infrastruktur di sana, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang.

“Itu masih perlu penanganan cepat. Itu sudah kita tangani,” ucapnya.

Pembangunan akan difokuskan daerah pedalaman dan perbatasan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kualitas sumber daya manusianya (SDM) menjadi lebih baik demi membawa Kalbar semakin maju. Apalagi pemerintah pusat memberikan instruksi langsung untuk beberapa pembangunan di wilayah perbatasan.

“Saya meresmikan Rumah Sakit Pratama Semitau di Kapuas Hulu. Kondisinya cukup bagus. Itu bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan,” terangnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini optimis, dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan infrastruktur Kalbar akan semakin baik. Selain infrastruktur, dirinya akan mengimplementasikan program pendidikan 12 tahun gratis pada ajaran baru 2019. Program ini sudah masuk dalam APBD Kalbar Tahun 2019.

“Pemerintah pusat mengapresiasi kita. Tahun depan, kita pastikan akan lebih banyak lagi wajib belajar 12 tahun gratis,” tuturnya.

Dijelaskan Midji, kebijakan Pemprov ini sudah linier dengan program pemerintah pusat. Yakni fokus peningkatan SDM. “Ini juga bisa dilihat dari dana pendidikan dan kesehatan yang mendominasi dalam APBD Kalbar,” pungkasnya.

Sementara terkait Deklarasi Millenial Road Safety Festival, Midji menyatakan, kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini memakan banyak korban. Salah satunya terjadi saat dirinya dalam perjalanan dinas di Kapuas Hulu dan Sintang. Terdapat dua truk kontainer terbalik di Sekadau. “Kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak mengencangkan kontainer dan juga tikungan jalan yang tajam sehingga kecelakaan terjadi,” tutur.

Menurutnya, kadang masyarakat berpikir bahwa satu kasus kriminal yang menimbulkan korban jiwa sering diekspose begitu besar. Namun saat diberikan data mengenai jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang juga merenggut nyawa manusia, masyarakat terkesan biasa-biasa saja.

“Kita harus tahu bahwa data mengenai korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tahun 2018 mencapai tiga puluh ribu di seluruh Indonesia. Tiga puluh ribu nyawa-nyawa selesai di jalan,” ujar Midji.

Untuk wilayah Kalbar, penegakan aturan lalu lintas akan semakin ketat. Salah satunya adalah memberlakukan tilang elektronik. Di perempatan jalan di kota-kota sudah bisa diaplikasikan. “Bahkan saat masih menjadi Wali Kota, saya sering menegur pengendara jalan yang melewati batas jalan di perempatan traffic light,” ucapnya.

Menurutnya, tilang elektronik harus segera dilakukan. Karena bila tidak ada penindakan tegas, akan banyak terjadi pelanggaran yang berujung pada kecelakaan lalu lintas. Dan di Kota Pontianak, sebenarnya ini bisa dilakukan. Buktinya, di perempatan Jalan Ahmad Yani banyak penertiban, terutama parkir.

“Nantinya, Satlantas, Dinas Perhubungan serta instansi terkait lainnya bisa melakukan sinergi untuk memberikan arahan tertib lalu lintas kepada masyarakat,” jelasnya.

Edukasi tertib lalu lintas akan dilakukan pada tingkat sekolah. Terutama TK hingga sekolah menengah. Hal itu harus dilakukan agar saat generasi muda siap untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), mereka sudah paham bagaimana tertib lalu lintas.

“Itu sangat penting agar nantinya saat mengambil SIM, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam menjaga ketertiban lalu lintas,” tukas Midji.

 

Laporan: Rizka Nanda, Bangun Subekti

Editor: Arman Hairiadi