Pontianak-RK. Tidak kurang dari 14 orang pejabat struktural Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rabu (24/2) kemarin melakukan studi banding ke Dispenda Kalimantan Barat (Kalbar). Kunjungan mereka ini guna melihat dan mendapatkan informasi terhadap upaya peningkatan PAD, sarana prasarana pendukung maupun berbagai inovasi terobosan yang dilakukan Dispenda Kalbar.
Beberapa pejabat dari Dispenda Jabar menginformasikan, bahwa alasan Kalbar sebagai daerah tujuan studi banding, karena Dispenda Kalbar cukup dikenal baik, dalam upayanya melakukan peningkatan pendapatan. Kendati Kalbar sendiri cukup memiliki hambatan dalam hal jangakauan wajib pajak, dengan wilayahnya cukup luas serta infrastruktur yang masih terbatas.
Kepala Dispenda Kalbar, yang diwakili oleh Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-lain dan Bagi hasil, Irwan mengatakan, terkait keberhasilan masih dapat dikatakan relatif. Walaupun berdasarkan evaluasi dan monitoring memang terjadi peningkatan signifikan. “Meski kita akui kondisi perekonomian sekarang masih berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat,” katanya.
Adapun upaya yang dilakukan Dispenda Kalbar, dalam memaksimalkan pendapatan daerah diantaranya dengan cara mengembangkan program kerjasama bersama berbagai pihak terkait serta pemerintah kabupaten/kota. “Salah satunya terhadap kepemilikan kendaraan alat besar atau berat saat dilakukan intensifikasi dan penyuluhan difasilitasi oleh bupati dengan memanggil pengusaha. Dan gubernur secara tegas mengatakan bagi perusahaan yang tidak membayar pajaknya izin usaha bisa dicabut,” ujarnya.
Sementara program lain yang dikembangkan adalah operasional jemput bola melalui peningkatan penyuluhan, pelayanan dan razia gabungan. Untuk operasional pelayanan, selain tersedia Kantor Samsat di ibukota kabupaten/kota, dibuka juga Samsat Corner seperti di Ahmad Yani Mega Mall serta Gerai Samsat di kecamatan dan lokasi strategis disetiap Kantor Cabang Pembantu Bank Kalbar. “Tidak itu saja masih ada lagi mobil Samsat keliling yang beroperasi di pusat keramaian dan pedesaan,” ucapnya.
Lebih kanjut, sepanjang tahun 2016 ini, pihaknya juga akan terus menggelar razia kendaraan secara gabungan melakukan razia gabungan, termasuk kendaraan luar Kalbar yang beroperasi di Kalbar. Razia gabungan ini melibatkan kepolisian, Jasa Raharja, Polisi Militer, Polisi Pamong Praja dan Dishubkominfo. “Dilaksanakan secara serentak diseluruh Kalbar minimal selama tiga kali dalam seminggu dan dampaknya cukup signifikan bukan saja tingkat kesadaran masyarakat tetapi pendapatan daerah juga meningkat,” tuturnya.
Irwan menjelaskan bahwa razia yang dilakukannya bersifat edukatif dan persuasif. Pengendara diberikan pemahaman dan yang menunggak dianjurkan segera melunasi pada loket yang disediakan ditempat. Dan yang tidak memiliki uang, dapat membuat pernyataan untuk membayar di Kantor Samsat. “Terhadap kendaraan luar Provinsi yang beroperasi di Kalbar dilakukan pemeriksaan masa berlaku untuk segera mutasi dan kembali ke daerah asal. Mereka menggunakan jalan di Kalbar bayar pajak di daerah asal kan ndak benar. Belum lagi dampak dari bahan bakar minyak yang mereka gunakan,” pungkasnya.
Guna mendukung penyerapan pajak, program Bulan Sadar Pajak Desember 2015 mendapat perpanjangan waktu hingga akhir Februari 2016. Gubernur Kalbar, katanya, sangat serius terhadap persoalan ini dengan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan melalui penghapusan denda pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya termasuk mutasi kendaraan luar Provinsi. “Program pengembangan peningkatan pendapatan daerah,terus dilakukan evaluasi dan kajian,Dispenda Kalimantan Barat masih perlu belajar dengan Provinsi lain yang lebih maju,” katanya. (fik)
