eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Anggota DPRD Kalbar Martinus Sudarno mengancam Fraksi PDIP akan memboikot semua kegiatan kedewanan. Jika Gubernur Kalbar Sutarmidji tidak mengakomodir pokok pikiran (pokir) atau aspirasi anggota dewan.
Terkait acaman tersebut, Sutarmidji pun angkat bicara. Menurut pria yang karib disapa Midji ini, sebelum statement seharusnya Sudarno mempersiapkan data terlebih dahulu. Midji mempertanyakan aspirasi mana yang tidak diakomodir dirinya. Termasuk hibah yang dipersoalkan.
Dijelaskan Midji, apabila syarat tidak lengkap dan berulang, maka hibah akan tetap ditolak. Berdasarkan surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta kepala daerah mesti berhati-hati terkait hibah.
“Kalau memang tidak percaya dengan pokir maupun hibah, setuju tidak kalau pokir-pokir itu saya muat ke koran (publik) semua. Supaya ini jelas, jangan sampai ada dusta di antara kita,” tutur Midji, Kamis (17/1).
Untuk bantuan sosial (bansos) seperti rumah ibadah, Midji minta tanyakan kepada pihak terkait. Dirinya menegaskan tidak ada kepentingan sedikitpun terkait itu. “Nanti juga akan kita umumkan yang dapat siapa-siapa. Semua proposal yang masuk, kita bahas,” jelasnya.
Terkait dengan pertemuan atau audensi yang akan dilakukan dewan, dia mengaku tidak keberatan. Siapapun yang datang, dirinya akan siapkan data. Walaupun ada dua fraksi tidak memberikan pendapat akhir kemarin, bukan berarti dirinya tidak akomodir. Ia meminta untuk diperjelas mana yang tidak diakomodir.
“Yang dia tanya sudah tutup buku itu ya memang. Karena APBD sudah disahkan, sudah dievaluasi, macam mana mau ngubah-ngubah,” tuturnya.
Apabila Mendagri sudah memberikan cegat waktu, maka saat itu juga sudah harus selesai. Midji menegaskan, tidak akan ada lagi perubahan-perubahan. Karena bisa merupakan suatu penyimpangan. “Kita tertibkan anggaran, tapi saya tidak mengurangi hak siapa pun,” lugasnya.
Midji menganggap santai ancaman boikot yang dilontarkan Sudarno. Menurut Midji, hal tersebut merupakan sikap politik seseorang. Kalau bisa kata dia, jika ingin memboikot sekalian perjalan dinas. “Gak ada yang gitu-gitu. Saya mau tanya, dia dengar dari siapa?” ucap Midji.
Wali Kota Pontianak dua periode ini mengatakan, Pilkada sudah selesai. Ayo bersama-sama bangun Kalbar. “Kalau mau bertarung lagi Pilkada kedepan, sekarang waktunya kita sama-sama membangun,” cetusnya.
Midji menilai, mungkin yang bersangkutan kurang mendapatkan informasi. “Silahkan tanya kepada dirinya. Sehingga dia bisa menjelaskan secara detail,” sebutnya.
Ditegaskannya lagi, Midji pastikan aspirasi semua sudah diakomodir. Tak satu rupiah pun tidak dibagi dirinya. “Kalau setuju, kita buka semua, kita sampaikan kepada publik,” serunya.
Dengan dipublikasikan ke media, masyarakat juga mengetahui apa saja aspirasi dewan. Dirinya berkeinginan aspirasi untuk membiayai variabel-variabel desa mandiri. Misalnya buat Posyandu, rumah baca, kantor desa dan sebagainya. “Kita kunci anggaran di dalam lima puluh indikator desa mandiri,” demikian Midji.
Sebelumnya, Sudarno mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Kalbar. Sutarmidji dianggapnya tidak mengakomodir aspirasi anggota Dewan. Padahal secara kelembagaan DPRD mempunyai tiga fungsi. Yaitu hak budgeting, hak legislasi dan hak pengawasan. Melalui fungsi budgeting, Undang-Undang member kewenangan kepada DPRD untuk turut mengajukan anggaran. Dengan cara memberikan pokir dewan.
Dijelaskan Sudarno, tahun 2018, DPRD mengajukan program-program di dalam APBD. Bahkan sudah diakomodir di dalam APBD 2018. Namun ketika Midji dilantik menjadi Gubernur Kalbar, tiba-tiba ada perintah program yang sudah terakomodir itu tidak dilaksanakan. “Secara sepihak dia membatalkan itu,” ucapnya.
Padahal kata dia, pokir itu merupakan keinginan atau kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada dewan melalui reses. Sayangnya, aspirasi tersebut tidak dilaksanakan Gubernur. “Kepala-kepala OPD tidak berani melaksanakan atas perintah Gubernur,” tuturnya.
Sebenarnya kata dia, pihaknya tidak terlalu mempersoalkan tidak bisa dilaksanakan di tahun 2018. Saat pembahasan APBD 2019, pihaknya kembali mengajukan agar pokir tersebut dimasukan. Namun upaya untuk memasukannya tidak tuntas dibahas. Karena APBD 2019 buru-buru disahkan. Padahal banyak hal krusial yang harusnya dituntaskan.
“Oleh karena itu, Fraksi PDIP pada saat pengesahan APBD 2019 kami tidak hadir. Kenapa, karena banyak hal-hal krusial yang belum tuntas antara DPRD bersama dengan Gubernur,” paparnya.
Sudarno mengatakan, pihaknya menuntut hak budgeting supaya dimasukkan kembali di tahun 2019. Karena aspirasi masyarakat sudah nyata-nyata masuk dalam APBD. Jika ini tidak diakomodir Gubernur, ia menilai eksekutif mengkebiri hak legislatif. Tidak ada kewenangan Gubernur memotong hak dewan.
“Kami minta supaya Gubernur lebih akomodatif, sebab namanya Pemda itu adalah Gubernur bersama DPRD. Itulah yang disebut pemerintah daerah,” tuturnya.
Menurut dia, Gubernur tidak bisa mengesahkan APBD sendiri tanpa persetujuan DPRD. Demikian juga sebaliknya. DPRD dan Gubernur adalah mitra sejajar. Kalau Gubernur boleh mengajukan program, begitu pula dengan DPRD. Anggota dewan juga boleh mengajukan programnya berdasarkan usulan masyarakat.
“Kalau saya lihat, pemerintah pak Sutarmidji ini sangat arogan. Dia menganggap hanya dirinya saja benar dan yang lain itu salah,” pungkasnya.
Ia mengungkapkan diantara program yang ia bicarakan adalah bansos untuk rumah ibadah, saran prasarana air bersih, dan sebagainya. “Hampir semua dinas kita ajukan. Bukan hanya dari Fraksi PDIP yang keberatan, dari fraksi lain juga ada,” jelasnya.
Sudarno tetap meminta aspiras yang diajukan dewan dimasukkan dalam APBD 2019. Walau APBD 2019 sudah disahkan, tapi masih ada tahap penyempurnaan. Dia pun menyambut baik saran Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan yang akan memfasilitasi pertemuan antara Fraksi PDIP dan Midji. Namun dia tetap berharap semua anggota dewan diakomodir. Bukan hanya Fraksi PDIP.
Kalau tidak ditindaklanjuti eksekutif, Fraksi PDIP akan mempertimbangkan untuk memboikot semua kegiatan kedewanan yang terkait dengan pemerintahan. Hanya dua yang tidak boikot diboikot pihaknya, yaitu perjalanan dinas dan reses. “Sedangkan rapat lainnya kami akan boikot,” ancamnya.
Dia sangat berharap persoalan ini bisa dibicarakan baik-baik antara eksekutif dan legislatif. Bagaimanapun juga semuanya harus saling bersinergi.
Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
