eQuator.co.id – Pontianak-RK. Gubernur Sutarmidji mengaku sudah terbiasa blak-blakan. Menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan melalui akun media sosial miliknya. Khususnya yang berkaitan dengan transparansi penggunaan anggaran.
“Sudah saya lakukan sejak menjadi Wali Kota Pontianak, kita selalu mempublikasikan APBD Kota dan peruntukannya setiap tahun melalui media massa,” jelasnya, Sabtu (24/11).
Kendati begitu, diakui Midji, karib dia disapa, kerap dirinya dihujani komplain. Karena terlalu terbuka.
“Saya kadang dikritik karena setiap kali kebijakan saya selalu sampaikan ke publik,” bebernya.
Salah satu contoh, ia mengungkapkan, ada anggota Dewan yang pernah mengkritiknya. Sang Dewan menyampaikan tidak semua hal harus disampaikan lewat Twitter atau Facebook.
“Tapi saya sudah terbiasa sejak menjadi wakil wali kota, menyampaikan hal-hal yang harus diketahui masyarakat,” tukas Midji.
Ia mengimbuh, “Bagi saya itu hal yang biasa, tidak ada yang perlu disembunyikan, bahkan kota Pontianak itu satu-satunya kota yang APBD-nya dibedah setiap tahun, hanya kota Pontianak seluruh Indonesia”.
Karena itu, ketika menjabat Gubernur Kalbar pun, terbuka kepada publik terus ia biasakan. Ditegaskannya, mulai tahun anggaran 2020, APBD Provinsi juga akan ia bedah. Sehingga publik tahu duit Negara tersebut dibelanjakan untuk apa saja.
“Jadi apa yang kita buat dan apa yang dibelanjakan, untuk apa uang itu, dan sebagainya masyarakat harus tahu,” tukas Midji.
Ia menilai, dengan terbuka kepada publik, seorang kepala daerah bisa merasa tanpa beban. Begitupun dengan kepala dinas/OPD. Jika tidak ada hal yang disembunyikan atau informasi yang disembunyikan tentu akan mengabdi ke Negara dengan perasaan plong atau lega.
“Informasi yang disembunyikan biasanya ada masalah, sehingga disembunyikan. Dan itu tidak perlu apalagi oleh pemerintah daerah atau penyelenggara negara,” ucapnya.
Nah, karena Pemprov Kalbar mendapatkan penghargaan sebagai provinsi yang informatif, maka kedepan seluruh kegiatan penyelenggara negara di Kalbar tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Kecuali jika UU yang memerintahkan itu tidak boleh di-publish.
“Tapi kalau untuk tataran pemerintah daerah saya rasa tidak ada,” terangnya.
Sambil lalu, ia menyebut telah menerima banyak laporan dalam hal perizinan. Dimana ada yang ngurus izin tambang sampai 8 tahun baru terbit izinnya.
Hal tersebut, ditegaskannya, sangat keterlaluan. Tidak boleh hal itu terjadi di masa pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Ria Norsan.
“Saya masih melihat sekarang, masih ada satu bulan lagi saya mengamati semua, dan setelah tiga bulan (menjabat), insya Allah akan ada kejutan-kejutan dan jangan ada yang kaget,” papar Midji.
Ia memastikan semuanya nanti transparan. Semuanya cepat melayani masyarakat.
“Ketika kita lamban melayani masyarakat maka akan lamban juga daya saing kita,” pungkasnya.
Laporan: Rizka Nanda
Editor: Mohamad iQbaL
