eQuator.co.id – Sambas-RK. Penghentian sementara (moratorium) Ujian Nasional (UN) masih menunggu hasil Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet Kerja. Tetapi, suara-suara penolakan dari daerah terus bergulir.
“UN ini masih penting, sebagai bahan evaluasi atau salah satu indikator keberhasilan proses penyerapan keilmuan yang dilaksanakan di sekolah,” kata Supni Alantas, Anggota DPRD Sambas, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (2/12).
Menurut Supni, UN sebenarnya sistem kompetisi antarpelajar dan tenaga pendidik, yang akan melahirkan pelajar dan pendidik berprestasi. “Seandainya UN jadi dimoratorium atau dihilangkan, tentu tidak ada lagi kompetisi. Saya khawatir, semangat dalam proses belajar mengajar akan menurun,” ujarnya.
Sebelum memutuskan untuk moratorium UN, Supni menyarankan agar Pemerintah Pusat (Pempus) memperhatikan aspirasi-aspirasi dari daerah. “Sebaiknya Pempus mengevaluasi dahulu proses UN yang telah dilaksanakan,” katanya.
Apabila memang ada kekurangan dalam pelaksanaan UN itu, tambah dia, bisa menjadi bahan untuk perbaikan untuk menciptakan generasi bangsa yang berprestasi dan berdaya saing.
Namun, kata Supti, kalau memang Pempus tetap memutuskan untuk memoratorium UN, Pemerintah Daerah (Pemda) mau tidak mau harus mengikuti, sepanjang kebijakan tersebut dinilai baik. “Tetapi berikan kesempatan daerah memberikan masukan,” ucapnya.
Supni menjelaskan, tujuan dalam pendidikan bukan hanya untuk menyeragamkan proses mengajar. Namun juga ditetapkan untuk mengembangkan karakter anak bangsa.
“Kalau memang mau diseragamkan, samakan seluruhnya mulai dari fasilitas ataupun sarana yang lain, baik itu sekolah di pelosok maupun di pusat ibukota negara,” tutur Supni.
Politisi Partai Golkar ini tidak mau, moratorium UN hanya disebabkan besarnya alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaannya. Lantaran, untuk memajukan bangsa ini memang memerlukan anggaran yang besar. “Keberlangsungan bangsa dan Negara ini tentu di tangan generasi yang akan datang,” tutup Supni.
Laporan: Sairi
Editor: Mordiadi
