eQuator – DPRD Provinsi Kalbar mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar maupun kabupaten/kota supaya dapat lebih memperhatikan tingkat pendidikan dan tingginya angka pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sambas.
Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Sambas, Timotius Ketak menilai, tingkat pengangguran di Kabupaten Sambas saat ini dapat dikatakan tinggi.
Ia menegaskan, kondisi ini diperparah dengan tingkat putus sekolah sehingga menyebabkan tidak adanya keterampilan serta bidang ilmu yang dapat menyerap lapangan pekerjaan di Sambas.
“Perlu diperhatikan tingkat pengangguran di Kabupaten Sambas memprihatinkan, karena banyak masyarakat yang putus sekolah. Tujuannya adalah TKI dan TKW. Pemerintah Kabupaten Sambas harus memperhatikan hal tersebut,” tegas Timotius Ketak di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (18/11).
Legislator Partai Hanura ini membeberkan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Sambas sekitar 35 persen. Artinya pendidikan di Kabupaten Sambas masih berada di bawah IPM dari kabupaten/kota lain di Provinsi Kalbar.
“Tingkat pengangguran dan putus sekolah tinggi, karena tidak ada lapangan pekerjaan. Bahkan banyak yang lari pergi keluar negeri, karena merasa kerja di luar negeri penghasilan lebih besar, tapi tidak mempunyai keahlian dan pendidikan yang memadai,” bebernya.
Menurutnya, banyaknya warga Sambas yang tertarik kerja di luar negeri dikarenakan akses masuk ke Malaysia lebih mudah, karena jalan yang dilewati sangat dekat terutama menuju Malaysia.
Ia menjelaskan, kebanyakan warga Sambas ini menjadi TKI atau TKW secara illegal di Malaysia. Dengan hanya menggunakan pasport kunjungan dan bekerja secara tidak resmi, tak pelak hal tersebut memantik permasalahan serius bagi TKI maupun TKW itu sendiri.
“Gaji tidak dibayar. Ada yang mengalami kekerasan fisik, seksual dan banyak permasalahan lainnya karena masuknya secara ilegal,” jelasnya.
Terkait hal tersebut tentunya diharapkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalbar supaya dapat mengambil langkah konkret terutama dalam mengatasi persoalan pengangguran dan angka putus sekolah yang tinggi di Kabupaten Sambas. (fie)
