Senin, Tarif Baru Ojek Online Resmi Berlaku
eQuator.co.id - JAKARTA-RK. Mulai Senin (2/9), para pengguna ojek online (ojol) bakal dikenai tarif baru. Sebab, mulai hari itu tarif yang diatur dalam Keputusan...
Kenaikan Gaji PNS Cair April
eQuator.co.id - Jakarta-RK. Rencana pemerintah menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhirnya mendapat kejelasan. Presiden Joko Widodo mengumumkan, kenaikan upah bagi para abdi negara...
AGP Ikut Aksi Hemat Energi Earth Hour 2019
eQuator.co.id - Jakarta -RK. Artha Graha Peduli (AGP) dan seluruh unit Artha Graha Network (AGN), termasuk di dalamnya PT Cipta Usaha Sejati (CUS) dan...
Regulasi Hambat Pemain Baru Masuk
eQuator.co.id - SURABAYA-JAKARTA-RK. Pasar oligopoli di industri penerbangan di Indonesia, dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mahalnya tiket pesawat.
Industri yang hanya dikuasai oleh...
Teror Bom Rumah Pimpinan KPK
eQuator.co.id - JAKARTA-RK. Rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif yang berada di Jalan Kalibata Selatan, Nomor 42 C, Jakarta Selatan...
Akun Opposite Beber Korupsi Kebijakan
eQuator.co.id - JAKARTA-RK. Akun @Opposite6890 yang menebarkan isu adanya buzzer dari kepolisian masih menyimpan tanda tanya. Pasalnya, Polri yang membantah tuduhan itu hingga saat...
Dampak BPJS ke Inflasi Belum Akan Terasa Tahun Ini
eQuator.co.id - JAKARTA-RK. Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi akan meningkatkan inflasi pada komponen harga barang yang diatur pemerintah (administered prices)...
Tunggu OSO Mundur dari Hanura
eQuator.co.id - JAKARTA-RK. Produksi surat suara pemilu secara resmi dimulai Rabu lalu (16/1). Meski demikian, produksi tidak langsung dilakukan secara masal. Surat suara yang...
BPJS Kesehatan Besar Pasak dari Tiang
eQuator.co.id - JAKARTA-RK. Kondisi keuangan BPJS Kesehatan bisa dibilang besar pasak daripada tiang. Dalam public exposes, Jumat (24/5), Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam...
PNS Korupsi Tak Dipecat, Kepala Daerah Tidak Digaji
eQuator.coid - JAKARTA-RK Pemerintah memperpanjang batas waktu bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Daerah) untuk memecat PNS korupsi di wilayahnya masing-masing hingga 31 Mei 2019....
