Perdana KPK Unjuk Gigi di Kalbar, Bengkayang pun ‘Berduka’

Sekali Tepuk Tujuh Nyawa

DIKBUD DISEGEL. Pintu ruangan Kadis Dikbud Bengkayang yang disegel KPK, Rabu (4/9). Kurnadi-RK

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Kemponan? Agik senang-senangnye mau menyambut Presiden Joko Widodo ke Pontianak, hari ini (5/9), nasib sial menimpa Suryadman Gidot. Bupati Bengkayang itu ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang perdana unjuk gigi di Kalbar.

Selasa (3/9), menjadi hari buruk bagi Gidot yang tak biasanya ikutan langsung ‘membahas’ proyek. Ketika ada pertemuan dengan sejumlah pejabat di Mess Pemda Bengkayang, pagi sekitar pukul 10.00 WIB, saat itulah digerebek aparat antirasuah dengan status operasi tangkap tangan alias OTT. Barang bukti uang kontan pun hanya Rp340 juta saja.

Bak pepatah lama “sekali tepuk tujuh nyawa”, tak pelak Gidot langsung dicokok bersama beberapa pejabat dan pengusaha (lihat grafis). Tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada para pejabat teras Kabupaten Bengkayang itu adalah proyek yang didanai APBD-Perubahan tahun anggaran 2019.

Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Petang Selasa kelabu itu juga, Gidot dan kawan-kawan diterbangkan KPK ke Jakarta. Sumber Rakyat Kalbar menyebut, Gidot sudah siap-siap menyambut Presiden Jokowi dan kabarnya mau mengajukan sejumlah proyek strategis di Bengkayang. Meski tak sekali ini saja bawahannya terindikasi bermasalah.

Contohnya dalam kasus dana Bantuan Khusus (Bansus) Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang yang bernilai miliaran rupiah. Dalam penanganan kasus yang sampai saat ini masih diselidiki Polda Kalbar itu, polisi sudah meminta keterangan dari Gidot.

Bengkayang ‘Berduka’

Dampak OTT terhadap orang nomor satu di pemerintahan Bengkayang pun amat terasa. Sehari setelah peristiwa mengejutkan itu, aktivitas pegawai di Kantor Bupati Satu Atap dan komplek perkantoran di Jalan Guna Baru Trans Rangkang, terlihat sepi. Seakan berduka dengan kasus tiada disangka.

Pantauan Rakyat Kalbar kemarin, situasi lengang menyelimuti beberapa Kantor Pemerintahan di Bengkayang. Kantor Bupati, terutama ruang kerja Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) terlihat mencekam. Lantaran sepi. Pintu masuk ke ruangan mereka disegel oleh KPK.

Begitu juga Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bengkayang. Menurut seorang pegawai Dinas PUPR, sepinya kantor akibat adanya OTT KPK. Seperti diketahui, selain Kadis-nya, salah seorang staf honorer PUPR, Fitri Julihardi, yang warga Singkawang, juga ditangkap KPK.

Tak kurang lengang di Kantor Dinas Pendidikan. Pintu masuk ruang Kepala Dinas disegel. Terlihat segel warna merah bertuliskan dalam pengawasan KPK di setiap kantor tersebut.

Ketika Rakyat Kalbar berkunjung ke rumah Gidot, di Jalan Langgawi, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, sekuriti yang berjaga di pos depan rumah melarang awak media untuk masuk ke dalam. Karena ada perintah dari pemilik rumah.

“Mohon maaf, jika mau ambil dokumen (foto,red) cukup di sini saja,” ucap si sekuriti.

Wakil Bupati (Wabup) Bengkayang, Agustinus Naon, tak menyangka Gidot bersama pejabat Pemkab Bengkayang lainnya diamankan KPK. Dia hanya mengetahui bahwa Gidot ada keperluan sehingga harus berangkat ke Pontianak.

“Saya tidak tahu masalahnya apa. Saya tahunya (OTT, red) siang kemarin. Setelah dapat informasi dari ajudan,” jelas Naon dihubungi dari Pontianak, Rabu (4‎/9).

Lebih lanjut, ia mengatakan, belum mengetahui pasti apa yang membuat Bupati Bengkayang bersama Sekda serta Kadis PUPR Bengkayang diamankan oleh KPK.

Pasca-OTT, rumah pribadi yang dikabarkan milik Gidot di Kota Pontianak pun tampak sepi saat dikunjungi Rabu (4/9) siang.

Tak ada orang yang dapat dikonfirmasi atau dimintai keterangan di sekitar rumah itu. Pintunya pun tertutup rapat. Hanya ada satu sepeda motor warna merah yang terparkir di sampingnya.

Rumah bercat biru di Jalan Kemakmuran, Kecamatan Pontianak Kota itu memang ramai dikabarkan sebagai milik Gidot. Di depannya ada tempelan stiker lambang Partai Demokrat.

Rakyat Kalbar mencoba kembali menelusuri jejak di lokasi OTT. Yakni di Mess Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Jalan Karya Baru II, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Tak ada penyegelan di sana.

Di mess dua lantai ini juga tak ada yang dapat dikonfirmasi terkait OTT yang berlangsung Selasa (3/9) tersebut. Hanya ada dua orang dewasa yang sedang duduk di ruang tengah. Bagian belakang. Sementara, mobil putih terparkir di depannya.

“Kami tidak tahu. Kami baru datang dari Bengkayang. Kami tahu (OTT, red) dari medsos saja,” ujar pria berbaju merah itu. Sementara penjaga mess disebut sedang tak berada di tempat. “Kalau penjaga mess, lagi keluar. Ini kan jam istirahat,” timpal rekannya.

Bekerjalah Sesuai Aturan

OTT mendadak KPK terhadap Bupati Bengkayang plus oknum-oknum pejabat terasnya tentu saja membuat Sutarmidji terperangah. Sebagai gubernur, ia tak tahu soal proyek di kabupaten. Pun mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu lantas memberi isyarat: mengingatkan para kepala daerah lainnya agar bekerja menjalankan tugas sesuai aturan saja.

“Kerja itu kan sudah ada aturannya. Ini kan, yang bahaya itu pengusaha. Sudahlah, (pengusaha) jalan saja sesuai aturan. Jangan lewat sana lewat sini,” ujar Midji, karib dia disapa, Rabu (4/9).

Soal OTT itu, Midji pun menyatakan, tidak pernah mengetahuinya. “Kasusnya saya tak tahu. Kalau OTT-nya saya tahu dari berita (online),” pungkasnya.

Di kalangan mahasiswa, meski kasus OTT yang menyeret Bupati Bengkayang dirasa memalukan Kalbar, bagi ketua Badan Kota (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalbar, Fikri Haqil Nur, kinerja KPK mesti diapresiasi. “Selaku pemuda Kalbar kami mempertegas bahwa korupsi ini harus diberantas sampai tuntas,” katanya.

Ia pun berharap, kedepan KPK tetap menjadi lembaga yang konsisten. Dan tak lengah memberantas kasus-kasus korupsi di daerah-daerah. Meskipun tidak lama lagi di tubuh KPK akan terjadi perubahan struktur kepemimpinan.

“Harapan kami, indikasi-indikasi korupsi di lini-lini pemerintahan di Kalbar bisa terbebas dari korupsi dengan adanya gerakan cepat KPK ini,” ujarnya sambil mengingatkan pula bahwa kasus OTT itu menjadi pelajaran besar bagi kepala daerah lainnya.

“Sebagai pelayan publik, seharusnya pimpinan daerah memegang teguh integritas. Dengan kejadian ini, kami berharap semua pihak membuka mata. Hentikanlah praktik-praktik KKN,” sambungnya.

Korps HMI, lanjut dia, mendukung penuh langkah KPK memberantas korupsi. “Kami minta KPK  gencar menelusuri indikasi indikasi korupsi lainnya di wilayah Kalbar,” pungkas Fikri.

OTT sejumlah pejabat Kabupaten Bengkayang juga menggelitik Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Untan, Panji Kurnia Aji. Apalagi hasil OTT KPK menyangkut kepala daerah.

“Sebagai mahasiswa kami sangat mengapresiasi kinerja KPK di Kalbar. Semoga ini baru awalnya, mudah-mudahan kasus korupsi di Kalbar juga diberantas semua,” katanya.

Panji menganggap OTT merupakan prestasi lembaga KPK dan menjadi poin penting bahwa masih merajalelanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Tidak memberi efek jera bagi para pejabat untuk berbuat korupsi.

“Semoga kasus ini juga menjadi peringatan bagi kepala daerah-daerah lain di Kalbar untuk bisa tetap jujur dan bersih dalam mengemban jabatan,” tuturnya.

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan ini mengatakan, mahasiswa harus tetap ikut mengawasi kasus ini. Selama berlangsungnya proses penegakan hukum.

Terkait penyegelan ruangan para pejabat yang terkena OTT itu, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, mengaku KPK memang telah meminta bantuan pengamanan untuk melakukan penyegelan. “Informasi Kapolres begitu Bang,” ujarnya kepada Rakyat Kalbar, Rabu (4/9) malam.

Selebihnya, kata dia, belum ada petunjuk lain terkait dengan penyegelan ruangan lainnya. “Sementara itu dulu,” singkatnya.

Dikonfirmasi mengenai Risen Sitompul yang diketahui KPK sebagai ajudan Bupati Bengkayang, Donny membenarkan kalau Risen seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Bengkayang. Status Risen sebagai pengamanan melekat untuk pejabat.

“Iya. Statusnya ajudan. bisa saja ikut diamankan. Apakah yang bersangkutan ditangkap juga, saya tidak tau,” tuturnya.

Apakah Polda Kalbar belum mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait itu? Donny menjawab bahwa yang bersangkutan adalah anggota Polres Bengkayang.

“Yang bersangkutan adalah anggota Polres Bengkayang, cukup Polres yang mengetahui,” pungkasnya.

 

 

Laporan: Abdul Halikurrahman, Rizka Nanda, Kurnadi, Andi Ridwansyah. Ocsya Ade CP

Editor: Mohamad iQbaL

 

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!