eQUator – SUKADANA-RK. Geliat pembangunan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Kayong Utara mulai tampak. Ini terjadi lantaran desa dipercaya untuk mengelola dana fisik yang bersumber dari APBD (ADD) dan APBN (Dana Desa), berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.
Salah satunya desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana. Sedikitnya, sekitar 700-san juta dana digelontorkan di desa ini untuk kegiatan fisik. Kendati baru mencairkan dana fisik tahap pertama, namun hasil pekerjaan sudah dapat dilihat. Bahkan, manfaatnya pun sudah mulai dirasakan masyarakat khususnya masyarakat tempatan.
Kepala Desa Simpag Tiga, Rajali mengatakan, sedikitnya ada tiga item pekerjaan yang difokuskan Desa Simpang Tiga pada tahun 2015 ini. Tiga pekerjaan itu, adalah barau timbun pasar ikan Desa Simpang Tiga di Dusun Siduk, rabat beton jalan Parit Gudang, Dusun Semanai dan rabat beton jalan Parit Bugis.
“Dari tiga pekerjaan itu, untuk barau timbun pasar ikan dialokasikan anggaran sekitar 300-san juta yang bersumber dari ADD (APBD). Sedangkan rabat beton jalan lingkungan Parit Gudang dan Parit Bugis bersumber dari dana desa (APBN) yang masing-masing sekitar Rp 200-san juta,” jelasnya.
Pekerjaan fisik di Desa Simpang Tiga, dilanjutkan Rajali, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK sebanyak lima orang yang melibatkan LPM atau perwakilan masyarakat dan perangkat desa. “Jadi untuk pekerjaan fisik, sepenuhnya dikelola oleh TPK,” ujarnya.
Sementara Kepala Dusun Parit Bugis, Sudirman, merasa senang dengan dipercayanya desa untuk mengelola pembangunan di desanya. “Dengan adanya dana desa ini, kita juga bisa memperkerjakan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan,” ucapnya.
Suhardi, anggota TPK Desa Simpang Tiga menambahkan, untuk pekerjaan fisik di masing-masing dusun sepenuhnya melibatkan masyarakat dusun setempat. “Kita sangat senang karena masyarakat setempat begitu antusias mengerjakan pembangunan fisik di lingkungannya. Mereka bekerja sangat berhati-hati agar hasil pekerjaannya maksimal, sebab pembangunan yang mereka kerjakan juga manfaatnya untuk mereka,” kata Suhardi.
Laporan: Kamiriluddin
 dan APBN (Dana Desa), berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.){kind=link}