Saya memperjuangkan nasib mereka. Minta tambahan dana ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, alhamdulillah dapat dipenuhi
Ir H Zulfadhli MM
Anggota DPR RI
“Selama ini sepengetahuan kami, Zulfadhli sangat memperhatikan dunia pendidikan Kalbar. Buktinya, dia mengusahakan semua pelajar bisa sekolah walau tak punya biaya”
Aswad
Kepala SMA LKIA Pontianak
Bantuan dana pendidikan yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum berjalan maksimal. Sebab, Dinas Pendidikan sebagai penyalur dana menerapkan aturan, penerima bantuan harus memperlihatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
“Itu ketentuan dan syarat selama ini, dan memang sudah menjadi mekanismenya. Aturan itu menjadi ganjalan untuk para orangtua tidak mampu tapi belum memiliki KPS. Nah masalah ini yang saya himpun,” jelas Anggota Komisi X DPR RI, Ir H Zulfadhli MM ketika menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala sekolah, serta siswa/siswi dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Gedung Zamrud Khatulistiwa, Kamis (12/11).
Pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda kerja Zulfadhli di daerah pemilihan (Dapil)-nya. Dalam kesempatan itu, politisi Partai Gokar ini mendengarkan pendapat masyarakat, sekaligus merajut silaturahmi dengan warganya.
Kedatangan Zulfadhli kali ini membahas masalah pendidikan. Wakil Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu berkeinginan, semua putra-putri Kalimantan Barat wajib mengikuti masa belajar selama 12 tahun. “Hari ini saya menyampaikan informasi kepada sekolah-sekolah dan pelajar bahwa siswa/siswi yang orangtuanya tidak mampu akan mendapatkan bantuan dana pendidikan,” ucap Zulfadhli kepada wartawan, usai acara.
Bantuan tersebut, kata Zulfadhli, dialokasikan melalui Program Indonesia Pintar. Nantinya kaum tidak mampu akan mendapatkan dana tunai. Bantuan tersebut bisa diambil sesuai mekanisme dan aturan pemerintah sebagaimana yang ditetapkan Kemendikbud.
Wakil rakyat yang membidangi pendidikan ini berpendapat, program bantuan dari pemerintah memang sudah berjalan. Namun, fakta di lapangan masih terjadi kekurangan. Artinya, masih banyak siswa-siswi yang orangtuanya tidak mampu belum dapat bantuan. “Saya memperjuangkan nasib mereka. Minta tambahan dana ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, alhamdulillah dapat dipenuhi,” seru Zulfadhli. “Bantuan dananya cukup banyak. Hari ini saya sampaikan kepada para kepala sekolah dan siswa/siswi supaya segera mempersiapkan proses pencairannya. Mungkin awal Desember dana itu sudah bisa diambil,” tambah mantan Calon Gubernur Kalbar ini.
Menurut dia, pendataan KPS belum sepenuhnya tuntas, sehingga masih ada orang tua tidak mampu belum memiliki kartu besutan pemerintah itu. Supaya semua orang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan, Zulfadhli kembali mengusulkan program kerja baru. “Orangtua yang tidak memiliki KPS tidak bisa dapat bantuan. Padahal, faktanya mereka memang tidak mampu dan memerlukan bantuan itu. Makanya, saya sebagai wakil rakyat di Komisi Pendidikan membantu orangtua yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan supaya anak-anaknya bisa sekolah,” tutur Zulfadhli. “Bagi siswa/siswi yang orangtuanya mempunyai KPS. Otomatis akan diusulkan oleh sekolah ke Dinas Pendidikan, supaya bisa menerima dana bantuan,” lugasnya.
Pada tahun 2015 ini, ada 25 ribu siswa/siswi se-Kalbar yang mendapatkan bantuan. Mulai dari pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). “Untuk pelajar SMA/SMK akan menerima Rp 1 juta per tahun. Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 33 miliar untuk siswa/siswi SMA/SMK se-Kalbar. Dana itu belum termasuk pelajar SD dan SMP,” jelas Zulfadhli.
Satu diantara penerima bantuan ialah SMK LKIA Pontianak. Kepala SMA LKIA, Aswad mengatakan, Zulfadhli berusaha supaya siswa/siswi yang tidak memiliki KPS bisa menerima bantuan. “Tadinya siswa-siswi disyaratkan harus memiliki KPS terlebih dahulu baru bisa dapat Kartu Indonesia Pintar. Namun beliau mengusahakan semua pelajar tidak mampu bisa terima bantuan walaupun tidak punya KPS,” terangnya.
Selama ini, kata Aswad, mekanismenya pihak sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan. “Kalau kami pandang pelajar itu layak untuk mendapatkan KIS, maka kita akan mengusulkan ke dinas sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” jelasnya. “Bantuan itu aspirasi langsung dari beliau (Zulfadhli). Karena dia membidangi Komisi X di DPR RI. Kami sangat-sangat bersyukur dan berterimakasih kepada beliau yang sudah mengusahakan untuk peserta didik supaya bisa sekolah walau tidak mampu,” ujarnya.
Aswad berpandangan, Zulfadhli merupakan wakil rakyat yang betul-betul peduli terhadap bangsa dan negara, khususnya Kalbar. “Selama ini sepengetahuan kami, pak Zulfadhli sangat memperhatikan dunia pendidikan Kalbar. Buktinya, dia mengusahakan semua pelajar bisa bersekolah walau tak punya biaya. Beliau juga sangat peduli sama masyarakat yang kurang mampu,” ungkap Aswad. (*)
Narasi dan Foto: Deska Irnansyafara
