eQuator.co.id – PUTUSSIBAU-RK. Untuk mengetahui bagaimana proses budidaya, cara pengelolaan daun Kratom, tim teknis pemerintah pusat berencana melakukan kunjungan ke Kabupaten Kapuas Hulu.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah saat menghadiri pertemuan koordinasi dengan Bupati Kapuas Hulu bersama jajaran Forkopimda di ruang rapat Bupati, Senin (12/8).
“Tidak dipungkiri bahwa sekarang budidaya Kratom memang menjadi alternatif utama bagi masyarakat Kapuas Hulu untuk menambah penghasilan keluarga,” ujar Rajuli.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan pemerintah pusat yang dihadiri Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir dan Ketua dan Anggota DPRD Kapuas Hulu, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut data dari asosiasi Kratom Indonesia, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penghasil Kratom terbesar di Kalbar. Sebab itu, Kapuas Hulu menjadi sorotan pemerintah pusat. “Apalagi terhadap penjualan kratom kita saat ini dijual langsung ke luar negeri. Namun secara regulasi di pemerintah kita tidak ada koneksi dengan negara penerima atau pengimpor Kratom tersebut,” sambung Rajuli.
Rajuli mengatakan, pemerintah memberikan jangka waktu lima tahun, namun untuk proses regulasi dan sebagainya tentu memakan waktu cukup lama. Oleh karenanya perlu pengumpul atau asosiasi, untuk mendata Kratom tersebut. “Pemerintah maunya ada regulasi satu pintu untuk mengawasi peredaran. Namun ini kan butuh proses panjang. Maka kita perlu duduk bersama agar regulasi kita proses dan pembelian juga jalan, artinya masyarakat bisa menjual itu dengan tidak tersendat,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menyampaikan hasil pertemuan di Jakarta. Bahwa, tataniaga Kratom tetap dibawah pengawasan pemerintah. “Kemudian untuk ekspor ke luar itu akan dilakukan satu pintu. Karena ekspor ini urusan antar negara dan berkaitan dengan harga Kratom itu juga,” jelas Nasir.
Lanjut Nasir, pada pertemuan dengan pemerintah pusat itu pihaknya telah menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat Kapuas Hulu terkait masalah Kratom saat ini.
“Kesimpulan kami kemarin, kita sampaikan soal keluhan masyarakat terkait Kratom ini. Kemudian pemerintah pusat menginginkan tatakelola itu diperhatikan, terkait kemasan hingga pengiriman harus sesuai prosedur,” tuturnya. (dRe)
