eQuator – Mandor-Sanggau-RK. Niat anak-anak Indonesia untuk menuntut ilmu menggapai selembar ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sungguh luar biasa. Contohnya siswa-siswi di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak dan sebagian besar pelajar SMP di Entikong, Kabupaten Sanggau.
Oplet kuning jurusan Pinyuh-Mandor selalu penuh sesak dinaiki pelajar hingga di atas mobil. Bagi mereka, terpenting bisa sampai di sekolah tepat waktu dan tak kemalaman tiba ke pelukan ayah dan bunda masing-masing. Keselamatan pun seolah dinomorduakan.
Di Mandor sendiri tercatat ada empat SLTP, yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mandor di Desa Mandor, SMPN 2 di Sebadu, SMPN 3 di Desa Kayu Tanam, dan SMPN 4 di Desa Kayu Ara. Kurun dua tahun terakhir, siswa-siswi SLTP dilarang mengendarai sepeda motor untuk pergi dan pulang dari sekolah.
Satu di antara orangtua siswa, Rudi, mengaku sulit berkomentar terkait fenomena ini. Di Satu sisi, ia menilai peraturan yang ada sudah benar. Pelajar SLTP rata-rata belum berusia 17 tahun, belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Yang jadi masalah, kata dia, jarak antara rumah dan sekolah di Mandor cukup jauh.
“Jadi, mereka pergi sekolah harus naik oplet,” tuturnya, Sabtu (12/12).
Nah, karena jumlah angkutan umum tersebut juga kurang, maka anak-anak maupun dewasa terpaksa naik sampai kap mobil. “Tapi, kadang mereka tidak memikirkan risikonya jika terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Rudi.
Dikatakan Rudi, sebenarnya sudah sering terjadi kecelakaan, siswa jatuh dari kap mobil. Namun, lagi-lagi, karena kondisi minimnya angkutan ditambah keinginan untuk tetap bersekolah, memaksa para siswa nekat mengambil tempat duduk ‘seadanya’. “Tapi, kalau ada angkutan lain, apalagi ada bus sekolah seperti di tempat lain, mungkin itu sudah membantu anak-anak untuk tidak lagi naik di atas kap mobil,” ungkapnya.
Masyarakat pasti berharap ada bus sekolah ada, supaya anak-anak bisa aman dan nyaman pergi ke sekolah. “Cuma fasilitas itu tidak ada. Seandainya ada, kami sebagai orangtua senang dan selalu berharap,” pungkas Rudi.
Menjawab hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Landak, Aspansius mengaku dalam dilema. “Karena anak-anak kita ini belum bisa mendapat SIM, sedangkan dia pergi atau pulang sekolah menunggu kendaraan oplet atau bis. Sekarang angkutan umum itu sudah berkurang, bisa terlambat datang di sekolah,” tutur dia, di kantornya, Rabu (16/12).
Terkait permintaan orangtua akan hadirnya bis sekolah, Aspansius menyatakan bukan kewenangan pihaknya. “Untuk di Landak, pengadaan bis sekolah itu ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Kadishubkominfo ),” paparnya.
Ia meminta sopir angkutan untuk sadar akan bahaya mengangkut anak di kap mobilnya. “Karena resikonya mereka yang menanggung. Tolong pihak kepolisian bisa menertibkan mobil angkutan, jangan sampai melebihi kapasitasnya,” ujar Aspan.
Kalau memang masyarakat ingin bus sekolah, ia menawarkan solusi, bisa membentuk kelompok koperasi berbadan hukum. “Tapi, kelompok ini harus benar-benar mampu untuk merawat dan mengendalikan operasional bus setelah diberi bantuan itu,” pintanya.
Senada, Kadishubkominfo Landak, Ependi. Menurut dia, pemerintah sudah pernah memberikan bantuan bus sekolah di beberapa kecamatan. Namun, bus itu juga tidak mampu dioperasikan lama sebab biaya operasionalnya cukup tinggi.
“Dengan demikian, bus itu kami tarik kembali. Sekarang ada beberapa bus yang ditarik karena tidak difungsikan,” paparnya.
Dijelaskan Ependi, pemerintah memberikan bantuan bus itu tidak mudah. Harus melalui koperasi masyarakat yang berbadan hukum yang mampu mengelolanya.
“Banyak yang mengatakan alasannya, biaya operasional tinggi sedangkan pendapatan rendah, jadi tidak mampu mencukupi operasional sehari-harinya. Belum lagi gaji sopir dan perawatan mobil itu,” tutup dia.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sanggau, Willibrodus Welly mengakui masih banyaknya siswa yang duduk di kap oplet ketika pergi ke sekolah.
“Ya itu berbahaya sekali. Makanya kita mau gurunya mengingatkan anak-anak kita yang demikian. Dan juga kita perlu kerjasama, bukan hanya tugas dari aparat atau kepala sekolah, orangtuanya juga harus mengawasi,” katanya kepada Rakyat Kalbar, Rabu (16/12).
Tapi satu sisi, hal itu terpaksa dilakukan para siswa lantaran minimnya transportasi khusus pelajar. Sementara mereka harus masuk sekolah tepat waktu dengan jarak sekolah yang cukup jauh.
“Makanya kita kemarin berkoordinasi dengan Kadis perhubungan, kalau memang ada kendaraan khusus untuk anak sekolah, kita arahkan ke daerah sana, daerah Entikong, Balai Karangan, Kembayan itu,” ujarnya.
Kata Welly, Dihubkominfo sudah membuat proposal ke pemerintah pusat untuk pengadaan bus sekolah. Diharapkan 2016 ini bus tersebut sudah tersedia. “Yang diusulkan sih tiga unit. Alasannya karena jarak sekolah yang jauh. Kalau daerah dalam kota ini, berat di ongkos operasionalnya. Jadi kalau ada bus itu, nanti kita serahkan ke kecamatan yang mengelola,” terang mantan Kepala BPM Pemdes Kabupaten Sanggau itu.
Soal sopir oplet yang nekat menempatkan para siswa di atas kap oplet mereka, Welly mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. “Itu kewenangan perhubungan (Dishubkominfo, red) bagaimana membina para sopir-sopir itu,” katanya.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Sanggau, Iptu Dwi Dio berjanji akan menggelar razia terhadap kendaraan guna keselamatan berlalu-lintas. “Kemungkinan kita bekerja sama dengan Dishub. Kita juga akan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, akan menggelar razia-razia di Polsek-Polsek terhadap kendaraan-kendaraan yang laik pakai, termasuk perilaku naik di atas kap oplet itu,” kata pria yang mengaku baru beberapa hari menjabat Kasat Lantas Polres Sanggau itu.
Laporan: Antonius dan Kiram Akbar
Editor: Mohamad iQbaL
