eQuator.co.id – PUTUSSIBAU-RK. Madu hutan menjadi salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK). Komoditas ini sangat potensial baik pasar lokal, nasional dan luar negeri.
Menurut Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (Tana Bentarum) Kapuas Hulu Arief Mahmud, madu yang berasal dari kawasan hutan konservasi dan hutan-hutan lainnya memiliki ciri khas khusus. Mengandung nutrisi tinggi. Karena sumber-sumber nektar atau sari bunga yang diambil lebah madu hutan dari habitat bebas polusi. Kendati begitu, pengelolaan madu hutan yang telah dipanen juga sangat penting untuk menjadi perhatian. “Karena sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kebersihan madu hutan tersebut,” ujarnya saat kegiatan Bimbingan Teknis dan Launching Program Ekolabel Swadeklarasi Madu Hutan di aula Balai Besar Tana Bentarum Kapuas Hulu, Senin (25/2).
Kegiatan ini digelar lantaran Kabupaten Kapuas Hulu menjadi daerah penghasil madu hutan unggulan di provinsi Kalbar. Digelar
dalam rangka menjamin mutu produk, sumber madu dan kelestarian hutan di Bumi Uncak Kapuas. Bimtek dan Launching Program Ekolabel Swadeklarasi Madu Hutan ini dilaksanakan Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan (Pustanlinghut) bersama Tana Bentarum Kapuas Hulu dan Jaringan Madu Hutan Indonesia.
Menurut Arief, penanganan setelah pemananen madu harus mempertimbangkan aspek kualitas produk. Supaya bersih dan higienis sesuai ketentuan yang ditetapkan. Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI) telah mengembangkan praktek panen dan pasca panen madu hutan secara higienis dan lestari.
Praktik ini dituangkan dalam Pedoman Panen dan Paska Panen Madu Hutan yang ditetapkan bersama JMHI. Pustanlinghut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjemput praktik tersebut dan mengawal dengan instrumen standardisasi. Kemudian menampilkan praktik ini untuk dapat dimanfaatkan mitra terkait.
Kriteria dalam praktek lestari tersebut diperkaya dan diperkuat dengan SNI 8664:2018 Madu. Penerapannya menggunakan Skema Ekolabel Swadeklarasi. Skema ini merupakan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan dalam kegiatan produksi ramah lingkungan melalui penilaian pihak ketiga. Dalam hal ini adalah Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE). “LVE adalah lembaga independen yang telah memenuhi syarat dan telah terdaftar di Kementerian LHK,” katanya.
Dijelaskan Arief, program ini juga dimaksudkan untuk mengangkat produk unggulan lokal. Dengan cara menggalang partisipasi petani madu hutan dan mempromosikan pemanfaatannya secara luas. “Sasarannya meningkatkan kesejahteraan petani madu sekaligus menjaga kelestarian hutan,” pungkasnya.
Sesuai kapasitasnya, stakeholders diminta bahu-membahu mengangkat, mempromosikan dan memasarkan madu hutan organik Kapuas Hulu. Dia juga berharap asosiasi madu yang ada di Kapuas Hulu ke depannya mendapat giliran untuk diverifikasi. Baik asosiasi madu di dalam mau pun luar taman nasional. “Supaya menambah nilai produk,” harapnya. Tentunya asosiasi-asosiasi tersebut harus mempersiapkan diri sejak dini. Seperti kelembagaan, proses panen, pasca panen dan proses mengolah madu.
Kegiatan verifikasi Asosiasi Madu Hutan di APDS ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pada 22-24 Februari 2019, JMHI didampingi Pustanlinghut memverifikasi APDS untuk mendapatkan Ekolabel Swadeklarasi Klaim panen lestari madu hutan dari Kementerian LHK. “Kenapa APDS? Karena dinilai JMHI dan Pustanlinghut, APDS lebih siap dari pada yang lain,” ungkapnya.
Tahun 2007, madu hasil produksi APDS juga telah mendapatkan sertifikasi Biocert, SNI 01-6729-2002 dan mutu produk madu. pemberian sertifikat organik bagi produk madu hutan APDS juga merupakan yang pertama di Indonesia.
Dikesempatan sama, Kepala Pustanlinghut Kementerian LHK, Noer Adi Wardojo menyampaikan, madu hutan Indonesia menjadi produk unggulan yang dinyatakan ramah lingkungan dan lestari dimulai dari Danau Sentarum. “Yang dapat dikenalkan ke semua konsumen yang ada di Indonesia dan juga internasional” ujar Adi.
Laporan: Andreas
Editor: Arman Hairiadi
