Sambas-RK. Pada penghujung masa jabatannya, Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi masih kerja keras. Ia memperjuangkan nasib sejumlah tenaga honorer kesehatan dan pendidikan Sambas, kategori 1 maupun 2, hingga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Sambas itu menemui Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi, Kamis (10/3). “Kedatangan ke Kementerian Pan-RB dalam rangka ekpose 99 kabupaten/kota yang masuk Top 99 pelayanan publik. Pak Menteri mengundang saya langsung berbicara di ruangannya,” ungkap Juliarti kepada Rakyat Kalbar via seluler, Selasa (15/3).
Hasil pembicaraannya dengan Menteri Yuddy memberi harapan baru bagi para tenaga honorer yang tentu berkeinginan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sambas, salah satu kabupaten berbatas langsung dengan Malaysia, diminta mengusulkan nama-nama guru dan petugas kesehatan di perbatasan untuk diangkat jadi ASN.
“Saat ini kita sudah mengintruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, untuk menginventarisir data guru honor. Setibanya di Sambas, secepatnya saya akan mengumpulkan instansi terkait guna mendata guru-guru honor perbatasan untuk segera diusulkan di Kemenpan-RB,” tegasnya.
Menurut dia, Menteri Yuddy mengisyaratkan tenaga honor bisa jadi ASN bagi yang berusia 35 tahun ke bawah. Sedangkan yang 35 tahun ke atas menjadi tenaga kontrak. “Jika seluruh daftar nama tenaga honor, baik kategori 1 ataupun kategori 2 sudah siap, maka akan segera kita usulkan kepada Kementerian PAN-RB menjadi PNS,” terangnya.
Program itu ternyata sudah lama ada. Hanya saja baru kali ini diketahui, sebab terjadi miskomunikasi antara Kementerian PAN-RB dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Bahkan, lanjut Juliarti, Menteri Yuddy menelpon langsung Mendikbud Anies Baswedan di depannya.
“Kepada Menteri PAN-RB, kita minta prioritas khusus. Namun, menteri menegaskan, jika hanya ada guru honor perbatasan usia 35 tahun ke atas, akan diperjuangkan menjadi PNS. Jika masih ada usia 35 tahun ke bawah, maka usia 35 tahun ke atas tetap kontrak,” bebernya.
Prioritas dimaksud, papar dia, untuk guru honorer di wilayah perbatasan tanpa syarat apapun. Walaupun baru satu tahun mengajar, harus tetap diusulkan jadi ASN. “Sebab, Menteri Yuddy sangat memprioritaskan mereka yang mengabdi di wilayah perbatasan bisa menjadi PNS,” tutup Juliarti yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Juni 2016 digantikan Atbah Romin Suhaili hingga 2011 mendatang.
Terpisah, Sekda Sambas Jamiat Akadol melalui Kabag Ortal Dedy Zulkarnain menyatakan hadir di Kementerian PAN-RB bersama Kadis Kesehatan I Ketut Sukarja. Namun, yang masuk ke ruangan menteri hanya Juliarti dan Humas Pemkab Sambas untuk dokumentasi.
“Saat ini kita sedang berkoordinasi bersama instansi terkait mengumpulkan data guru honorer, baik K1 ataupun K2. Sekaligus kita mengusulkan penerimaan PNS Guru Garis Depan (GGD), Bidan PTT, dan Dokter PTT, guna memperkuat pelayanan di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Senada, Kadis Pendidikan Sambas Jusmadi dan Kadis Kesehatan I Ketut Sukarja. Mereka masih mengumpulkan data tenaga honor di instansinya yang bertugas di wilayah perbatasan. “Jika semua sudah terkumpul akan diserahkan ke BKD dan selanjutnya diusulkan Bupati Sambas kepada Menteri PAN-RB,” terang mereka.
Laporan: Muhammad Ridho
Editor: Mohamad iQbaL
