eQuator.co.id – MEMPAWAH-RK. Forum Gerakan Guru Honorer (FGGH) menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Mempawah, Kamis (10/10) di Gedung DPRD Mempawah. Kedatangan puluhan guru honorer itu diterima Wakil Ketua DPRD Sementara, Sayuti, beserta jajaran anggota Dewan.
Koordinator FGGH Kabupaten Mempawah, Hidaya, S.Pd mengungkapkan, tujuan mereka adalah menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan tujuh tuntutan terkait hak-hak para guru honorer.
Tujuh poin tuntutan itu yakni, pengangkatan guru honor menjadi PNS baik yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementrian Agama. Selanjutnya, FGGH mendesak Pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan pengangkatan guru kontrak. Beberapa daerah seperti Kota Singkawang dan lainnya telah menerapkan kebijakan ini. Jika daerah lain bisa, kenapa di Mempawah tidak bisa.
Berikutnya, FGGH menuntut Pemerintah Kabupaten Mempawah memberikan honor sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Mempawah. Sebab, upah yang didapatkan guru honorer saat ini sangat memprihatinkan. Mereka hanya dibayar Rp 300-500 ribu, dengan pencairan yang tidak rutin setiap bulan.
Lainnya, FGGH Kabupaten Mempawah meminta supaya tidak ada kebijakan pengangkatan guru honorer baru sepanjang persoalan guru honorer saat ini belum diselesaikan. Dia pun menyarankan agar pengangkatan melalui jalur P3K harus memprioritaskan guru honorer yang memiliki masa pengabdian lebih lama. Bukannya honorer yang baru 1-2 tahun mengabdi.
Masih dalam audiensi tersebut, Hidaya mengatakan, FGGH juga mengusulkan agar regulasi batas usia penerimaan CPNS khusus guru honorer hendaknya diubah. Dari 35 tahun menjadi 35 tahun keatas. Agar memberikan kesempatan kepada guru honorer untuk bersaing menjadi PNS.
“Karenanya, kami sangat berharap komitmen eksekutif-legislatif dalam memperjuangkan aspirasi guru honorer. Kami minta agar diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) ataupun Perda yang dapat mengakomodir perbaikan kesejahteraan guru honorer,” paparnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Mempawah, Hamzah berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah memiliki langkah konkrit untuk mengakomodir tuntutan dan aspirasi guru honorer tersebut. Sebab, menurut dia, sudah selayaknya guru honorer mendapatkan perbaikan kesejahteraan.
“Kita prihatin dengan kondisi yang dialami kawan-kawan guru honorer. Karena, dari sisi kesejahteraan mereka belum mendapatkan upah yang layak. Gaji mereka tidak sesuai dengan pengabdian dan tanggungjawabnya untuk dunia pendidikan,” pendapat Hamzah.
Karenanya, dia menegaskan, PGRI senantiasa mendorong dan mendukung penuh upaya guru honorer untuk memperjuangkan aspirasinya. Dia pun berharap agar DPRD Kabupaten Mempawah dapat mencarikan solusi yang tepat untuk memberikan anggaran daerah bagi kesejahteraan guru honorer.
“Mudah-mudahan komitmen dari Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dapat ditepati dan direalisasikan di tahun-tahun mendatang. Sebab, kawan-kawan guru honorer sudah beberapa kali melakukan audiensi namun tidak ada tindaklanjutnya dari pemerintah daerah,” katanya.
Di lain pihak, Wakil Ketua DPRD Sementara, Sayuti, ST mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada FGGH yang telah menyampaikan aspirasi tentang nasib guru honorer di Kabupaten Mempawah. Para Wakil Rakyat ini berjanji akan berusaha maksimal mengkomodir tuntutan guru honorer.
“Kami sangat memahami perjuangan dan kerja keras kawan-kawan guru honorer. Maka, kami akan berupaya maksimal agar kesejahteraan guru honorer bisa lebih ditingkatkan. Nanti, kami akan pelajari regulasinya agar bisa dianggarkan melalui APBD,” tukasnya.
Laporan: Alfi Sandi
Editor: Indra Wardhana
