eQuator – Sukadana-RK. Jelang pelaksanaan Sail Selat Karimata 2016, ternyata hingga kini belum terbit Keputusan Presiden (Keppres) terkait Sail Selat Karimata yang direncanakan dipusatkan di Sukadana. Belum adanya Keppres tersebut dibenarkan oleh Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid.
“Kami akan bersurat ke Kemenko Maritim sebagai leading sektor pelaksanaan sail ini,” ucap H. Hildi Hamid di ruang rapat Kantor Bupati Kayong Utara, Rabu (13/1) lalu.
Dalam surat yang akan dikirim tersebut, Hildi Hamid menyampaikan beberapa poin yang akan disampaikan. Diantaranya terkait kepastian logo, waktu dan beberapa hal lainnya.
Hal tersebut dirasa penting disampaikan sebagai salah satu bentuk percepatan keluarnya Keppres. Karena Sail Karimata dan Sail-sail sebelumnya sumber pendanaannya tidak masuk dalam APBN murni, melainkan melalui Keppres sebagai payung hukum.
Hildi menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, saat ini draf Keppres sudah berada di Sekretaris Kabinet. Selain itu, adanya peralihan kewenangan pengelolaan pelaksanaan Sail yang sebelumnya dikelola Kementerian Daerah Tertinggal beralih ke Kemenko Maritim. Hal tersebut menjadi salah satu yang membuat keterlambatan lahirnya Keppres. (lud)
