eQuator.co.id – Sanggau-RK. Emosi Memet, 54 memuncak, begitu tahu istri dan kelurganya diperlakukan buruk oleh petugas salah satu Puskesmas di Kabupaten Sanggau, belum lama ini.
“Istri saya waktu itu sedang mengurusi keluarga hamil dua bulan dan mengalami perdarahan. Saya mendapat telepon, kalau keluarga saya itu butuh penanganan cepat,” kata warga Sosok, Tayan Hulu, Sanggau itu, Selasa (13/9).
Mendapati laporan itu, Memet yang sedang berada di Kota Sanggau, mengecek langsung ke RSUD Sanggau. Dia mencari tahu, apakah ada dokter yang menangani keluarganya itu. “Ternyata waktu saya cek di UGD RSUD, tidak satu pun dokter jaga yang bertugas. Mestinya RSUD wajib ada satu orang minimal dokter jaga. Apalagi di saat hari-hari besar keagamaan seperti perayaan Idul Adha,” tegas Memet.
Setelah tidak mendapati dokter jaga, Memet langsung menelepon istrinya, menjelaskan bahwa di RSUD tidak ada dokter jaga. Maka tidak mungkin dirawat di RSUD.
“Waktu saya telepon istri saya, dia bercerita kalau dia sempat ribut dengan tenaga honor di sana,” ujarnya.
Gara-garanya, lanjut Memet, istrinya meminta Puskesmas membawa keluarganya menjalani perawatan di Kota Pontianak. Mengingat di RSUD Sanggau tidak bisa menangani, karena tidak ada dokter jaga.
“Sopir ambulan Puskesmas minta biaya Rp1 juta untuk ongkos pasien ke Pontianak. Setelah dibayar, malah dilambat-lambatnya lagi. Belum juga segara dibawa, padahal keluarga saya ini butuh penanganan cepat,” bebernya.
Merasa tidak ada tanggapan, istrinya meminta bantuan sopir dari Organisasi Ibadah Kematian di Sosok. Akhirnya keluarganya yang pendarahan itu dibawa ke Kota Pontianak.
“Istri saya meminta uangnya yang Rp1 juta dikembalikan, karena tidak jadi menggunakan ambulan Puskesmas. Mereka sempat ribut, gara-gara persoalan itu, tentu saya makin panas dan rasanya mau marah,” ceritanya dengan nada tinggi.
Ketua Komisi D DPRD Sanggau yang membidangi Kesehatan dan RSUD, Konggo Tjintalong Tjondro mengaku belum mendapati laporan pasien seperti yang disampaikan Memet. Ia menjelaskan, mestinya pelayanan yang diberikan pihak Puskesmas dan RSUD harus 24 jam.
“Ada aturannya itu. Kalau hari besar keagamaan Islam misalnya, yang bertugas jaga tentu dokter yang beragama non muslim. Begitu juga sebaliknya,” tegas Konggo.
Namun begitu, ia meminta wartawan agar mengecek informasi tersebut. “Kalau ternyata benar apa yang dilaporkan pasien itu, berarti ada yang salah dengan Puskesmas dan RSUD Sanggau. Yang namanya pelayanan kesehatan itukan 24 jam,” katanya.
Terkait tarif biaya operasional ambulan, politisi Golkar itu membenarkan, memang ada tarifnya sesuai ketentuan. “Cuma saya lupa berapa besarnya, apakah Rp1 juta atau berapa saya lupa. Yang jelas, soal tarif itu ada acuannya, tidak bisa sembarangan,” jelas Konggo.
Jika memang apa yang dilaporkan pasien itu benar, ia berjanji akan menelusuri informasi tersebut. “Kita telusuri dimana letak kesalahannya,” tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Puskemas belum bisa dikonfirmasi.
Laporan: Kiram Akbar
