Cornelis: Jangan Ikut Investasi Tak Jelas

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Masuknya investasi bodong dan tak jelas ke Kalbar membuat Gubernur Drs. Cornelis MH mewanti-wanti pemilik uang agar tak gampang tergoda. Pemerintah pun segera membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan melindungi masyarakat dari investasi yang merugikan.

“Sebenarnya, saya sudah juga memberikan pemahaman. Namun setelah diberikan pemahaman, malah ribut investasi bodong di Mempawah. Masih kita dengar masyarakat ribut tertipu investasi,” ungkap Cornelis pada Peresmian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Satgas Waspada investasi, dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, di Istana Rakyat Kalbar, Senin (26/9).

Hadir dalam acara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad, Anggota DPR RI Dapil Kalbar Michael Jeno, sejumlah kepala daerah di Kalbar, pimpinan lembaga keuangan, dan Perbankan, asosiasi bisnis, unsur Forkopimda Kalbar, dan undangan lain. “Bisnis uang ini memang sangat menarik, karena mimpinya orang yang ingin kaya. Kalau di negara maju orang main saham, kita di daerah ingin cepat kaya ikut investasi tak jelas. Tidak tau apa-apa jadinya kena tipu,” ujar Cornelis disambut gelak hadirin yang memenuhi ruangan.

Ia mengungkapkan, bisnis keuangan di negara maju baik Eropa, Amerika, China, Singapura, menggoda ibu-ibu rumah tangga main saham. Turun naik saham pun dia tahu.

“Kita sampai di kampung hanya dibohongi orang doang. Maka, dengan dibentuknya tim ini, sampai keterlibatan Bupati dan Wali Kota juga, agar dijelaskan ke masyarakat. Sehingga investasi masyarakat baik pasar modal maupun korporat atau lain-lain, betul-betul bisa terjamin.” harapnya.

Yang jadi masalah, Gubernur yang ceplas-ceplos ini wanti-wanti mengingatkan jangan ada yang sampai meminjam ke bank atau ke lembaga keuangan lainnya untuk investasi tidak resmi. Jangan hanya mendengar kabar di internet atau dari orang perorang.

“Karena begitu majunya informasi IT yang masuk ke daerah-daerah. Sementara, masyarakat kita masalah keuangan ini belum biasa,” Cornelis mengingatkan.

Ia berpesan, dengan dilantik dan diresmikannya TPAKD Komitmen Bersama Satgas Waspada Investasi, serta peresmian Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, agar mereka mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kalbar. Ia minta tugas ini disampaikan merata sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil sekalipun.

“Sosialisasi yang benar dan tepat sasaran, bukanlah hal yang mustahil menghantarkan masyarakat Kalbar menjadi sejahtera. Asalkan kepastian dalam mengelola uang dapat diketahui, dipahami serta diimplementasikan secara benar,” tutup Gubernur dua periode ini.

SAMPAI KE

PELOSOK

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad menilai sinergi pihaknya dengan Pemerintah Daerah dan Pusat sangat diperlukan. Agar, fungsi pelaku yakni edukasi dan akselerasi akses keuangan UMKM dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Dengan melibatkan Pemda, kita harapkan akselerasi TPAKD ini betul-betul bekerja efektif. Sehingga kita harapkan partisipasi ekonomi masyarakatnya lebih berkembang. Kita juga mendorong Pemda untuk mendekatkan akses keuangan ke masyarakatnya. Karena membuka akses keuangan yang lebih luas dapat mensejahterakan masyarakat,” jelas Muliaman.

Menurutnya, menyibak permasalahan keuangan di Kalbar diperlukan pemantauan segala pihak yang bergelut di jasa keuangan. “Sebenarnya kita di Indonesia sudah ada terbentuk, hanya saja belum maksimal. Makanya kita garisbawahi tentang percepatan Akses Daerah dalam TPAKD ini,” tutur dia dalam sambutannya.

Sesuai mandat Presiden dan Menteri Keuangan, pihaknya diminta untuk membentuk TPAKD se-Indonesia termasuk Kalbar. Peran TPAKD mencakup seluruh keluhan dalam operasional industri keuangan, untuk dipecahkan demi memberikan kemudahan-kemudahan pada masyarakat.

“Kalau selama ini kredit susah, harus dicari penyebabnya apa. Kalau sudah ketemu baru ditangani persoalan itu. Karena bagaimanapun, pendekatan investasi di pasar modal harus disosialisasikan,” cetus Muliaman.

Sosialisasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan, baik itu Perbankan maupun nonbank lainnya, pesat. Jika terwujud, pergerakan ekonomi di Kalbar akan membaik di segala lini.

“Akses keuangan tidak berbeda dengan kesehatan, pendidikan dan lainnya apakan lagi penetrasi keuangan bisa masuk ke seluruh desa,” tuturnya.

Sejauh ini, lanjut dia, pemerintah sudah sangat berperan melakukan percepatan-percepatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Persoalannya, tidak mungkin hal itu dapat berjalan baik jika tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai objeknya.

“Karena tim ini banyak yang terlibat, mungkin bisa memberikan masukan agar peran daerah seperti apa, keroyokan untuk mendiskusikan agar bisa menyelesaikan suatu masalah,” imbuh Muliaman.

Persoalan nyata dirasakan, dicontohkannya, mengenai status tanah. Masih banyak yang belum bersertifikat. Untuk menyelesaikan ini, TPAKD bisa masuk dan mendorong agar tanah tersebut ada pemiliknya yang sah. Sisi ekonomi mengenai nilai dari tanah tersebut penting untuk ditindaklanjuti.

“Ada dan tidaknya sertifikat tanah sangat jauh sekali bedanya. Harganya menjadi tinggi kalau sertifikatnya ada, demikian juga sebaliknya. Inilah yang juga didorong Presiden agar TPAKD bertindak,” terangnya.

Ia juga menjelaskan produk-produk lokal dapat berdaya saing dengan kualitas yang baik dan yang harus menjadi catatan adalah kondisional dengan menyesuaikan daerah masing-masing. “Kalau sosialisasi ini sampai ke pelosok-pelosok desa mengenai perlindungan konsumen dan sebagainya, saya yakin Kalbar akan menjadi terbaik. Dan TPAKD Kalbar akan menjadi percontohan bagi provinsi lain di Indonesia,” papar Muliaman.
Laporan: Isfiansyah dan Gusnadi

Editor: Mohamad iQbaL