eQuator.co.id – SAMBAS-RK. Bupati Sambas H Atbah Romin Suhaili Lc MH menghadiri Diseminasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bagi bupati/wali kota se-Kalbar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar di Hotel Aston Pontianak, Rabu (24/7).
Diseminasi ini dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama Gubernur Kalbar dan Bupati/Walikota se Kalbar.
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan, penandatanganan kesepakatan itu bagian rangkaian pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah.
“Ini bertujuan meningkatkan wawasan pimpinan daerah terkait perencanaan dan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN,” katanya.
Selain itu, kesepakatan untuk mensinergikan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dengan perpaduan inovasi daerah. Yang bisa dijadikan pendorong terjadinya pertukaran informasi.
“Diseminasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi pimpinanan daerah adalah hal positif, bisa kita manfaatkan sebagai media pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tuturnya.
Diseminasi dengan tema Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Optimalisasi Pengembangan Kompetensi dan Inovasi ini diharapkan lahir inovasi yang mampu menjawab tantangan saat ini.
ASN dikatakan bupati bisa menjadi bagian dari solusi menjawab dinamika perubahan yang cepat.
“Prioritas dari dilakukannya diseminasi penyelenggaraan bagi pimpinan daerah ini adalah bagaimana lahir inovasi- inovasi yang penting untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik saat ini. Dimana tuntutan pelayanan prima, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan saat ini sangat urgen,” katanya.
Beberapa materi yang disampaikan pada kegiatan diseminasi, diantaranya arah dan kebijakan penyusunan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN, Penguatan Reformasi Birokrasi dalam percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan dan Daya Ungkit dan Pengaruh Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan.
“Harapan kita ada peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” pungkasnya. (Sai)
