eQuator – Sukadana-RK. Pagi ini, Selasa (3/11), Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid akan menjabarkan pengalaman Kabupaten Kayong Utara (KKU) dalam memperkuat pemerintahan desa di daerahnya. Tepatnya pada seminar yang menjadi rangkaikan strategic planning (perencanaan strategis) Lembaga Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri (Gemawan) dihelat di Hotel Orchardz Pontianak, Selasa (3/11) mendatang.
“Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid menjadi narasumber seminar dengan tema, ‘Perubahan dari Desa untuk Kesejahteraan Rakyat; Pengalaman Kayong Utara’. Khususnya percepatan pembangunan desa melalui implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa,” ungkap M Zuni Irawan SE, ketua panitia seminar, Senin (2/11).
Dikatakannya seminar dan diskusi publik sehari dengan tema, “Kalbar Baru; Jalan Perubahan Menuju Keadilan, Kemandirian, dan Kesejahteraan”. Kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Strategic Planning (SP) Gemawan 25 tahun ke depan yang akan dihelat 3-9 November 2015.
“Seminar sehari sebagai pembuka SP Gemawan, selain menghadirkan Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, juga menampilkan akademisi dari Fakultas Ekonomi Fakultas Tanjungpura (Untan) M Ali Nasrun SE MEc, mengangkat tema skenario pembangunan ekonomi regional untuk keadilan dan kemandirian,” kata Zuni.
Kemudian, lanjut dia, menghadirkan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko yang akan membawakan tema “Good Governance sebagai Syarat Perubahan”. Kali terakhir, Direktur Gemawan, Laili Khairnur mengangkat tema “Gerakan Sosial Untuk Kedaulatan Rakyat; Keadilan, Kesejahteraan dan Kemandirian Rakyat”.
“SP Gemawan ini difasilitasi Methodus Kusumahadi, fasilitator nasional yang juga pembina Lembaga Satu Nama Yogyakarta,” tutur Zuni.
Diskusi publik ini akan dimoderatori Hermawansyah dari Board Gemawan. Kemudian dalam SP Gemawan juga menghadirkan Muhammad Isa SPd yang juga dari Board Gemawan.
Khusus diskusi publik, jelas Zuni, pesertanya berasal dari pemerintah kabupaten maupun kota yang ada di Kalbar. Kemudian beberapa pemerintah desa (Pemdes), jaringan non government organization (NGO/organisasi non pemerintah), politisi, akademisi, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat.
“Selanjutnya kelompok warga yang menjadi dampingan Lembaga Gemawan yang tersebar di Kota Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara,” papar Zuni.
Laporan: Kamiriluddin
