eQuator.co.id – Melawi-RK. Untuk menciptakan pemilu yang damai, aman dan lancar pada pelaksanaan Pemilu 2019, Polres Melawi menggelar deklarasi damai, aman dan sejuk di Nanga Pinoh, Rabu (31/10).
Deklarasi damai dihadiri Forkopimda, perwakilan Kejari Sintang, KPU dan Bawaslu Melawi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta para pengurus partai politik di Melawi.
Kegiatan tersebut untuk menyatukan komitmen dan mendukung terselenggaranya pemilu 2019 yang aman, damai serta kondusif di Melawi.
Waka Polres Melawi, Kompol Jajang menuturkan, Polda Kalbar dan Polres seyogyanya sudah siap mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019. Tahapan pemilu sudah digelar dan semua pihak bersama membantu untuk berpolitik santun.
“Sebagai barometer kita kemarin pada saat Pemilu 2018, kita merupakan Provinsi yang tidak aman. Namun, Alhamdulillah kendala yang ada bisa kita selesaikan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, berpolitik santun serta menghindari fitnah maupun isu sara merupakan tugas bersama. Bukan hanya Polri ataupun TNI saja.
“Kemudian juga harus bijaksana dalam menyikapi berita-berita yang ada dan menghindari hoaks dengan melakukan kroscek. Ini semua untuk menghindari perpecahan-perpecahan di dalam pelaksanaan Pemilu 2019,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Melawi, AKP Sofyan berharap mudah-mudahan situasi di Melawi tetap kondusif. Apalagi Polres Melawi sudah menyatakan sanggup untuk melaksanakan Pemilu 2019.
“Kalau Melawi selalu aman dan kondusif tentu akan menjadi lancar. Kita harus tunjukan bahwa Melawi bisa mewujudkan situasi kondusif. Kami juga meminta kalau ada situasi permasalahan yang terjadi, silahkan melaporkan kepada kami,” harapnya.
Sebagai gambaran kekuatan yang dipersiapkan Polres Melawi dalam melakukan pengamanan, Sofyan menjelaskan, pada Pemilu 2019 terdapat sebanyak 700 TPS di 169 desa. Dimana, satu polisi mengamankan 4 TPS.
“BKO Sat Sabara Polda sebanyak 60 orang dan dari Brimob 30 orang. Jadi sangat membutuhkan dukungan dan bantuan bersama dalam mengamankan Pemilu 2019,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Melawi, Johani mengungkapkan, tugas dari Bawaslu adalah melakukan pencegahan, baik dengan sosialisasi produk-produk hukum terkait pemilu. Kemudian di dalam pengawasan pemilu, Bawaslu juga sudah menyiapkan petugas.
“Jadi, mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa, jumlah pengawas kurang lebih 905 orang. Karena TPS-nya 700, maka pengawas TPS kami juga 700 orang. Kemudian yang tadinya tingkat desa itu namanya PPL, namun sudah berubah menjadi PPD yang masing-masing akan mengawasi pengawas PPS. Di masing-masing kecamatan kita memiliki 3 petugas. Sementara yang diawasi untuk caleg saja ada 331 orang dan yang kami awasi 3 unsur. Yakni, penyelenggara, peserta dan masyarakat,” ulasnya.
Bersamaan itu, Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo mengatakan, semua pihak mempunyai peran masing-masing. Seperti peran dari masyarakat menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian pelaksanaan pemilu. Sedangkan pemerintah berperan sangat penting, selain distribusi logistik, pembentukan badan adhock. Begitu juga peran dari partai politik.
“Harapannya bisa menyampaikan visi dan misi untuk kemajuan daerah. Bisa melakukan kampanye dengan mengadu gagasan, ide serta program yang menjadi acuan untuk masyarakat memilih. Serta menghindari isu sara maupun potensi konflik yang akan terjadi,” ulasnya.
Reporter: Dedi Irawan
Redaktur: Andry Soe
