eQuator.co.id – Pontianak-RK. DPRD Provinsi Kalbar melaksanakan paripurna tentang penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Terhadap nota penjelasan Gubernur Kalbar tentang Perubahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2018.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani, SH didampingi Hj Suma Jenny Heryanti, SH, MH, Ir H Suriansyah, MMA serta M Kebing L serta dihadiri Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Provinsi Kalbar, Alexander Rombonang, anggota DPRD Provinsi Kalbar serta SKPD dijajaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
Paripurna yang dilaksanakan di Balairung Sari, Gedung Parlemen Kalbar, Senin (13/8) pagi sejatinya dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB. Namun sempat diskor dikarenakan alasan klasik. Yaitu belum memenuhi kuorum. Meski pada akhirnya kuorum dapat terpenuhi dan paripurna dimulai pada pukul 10.40 WIB.
“Jumlah anggota dewan yang hadir secara fisik berjumlah 36 dari 65 orang,” ucap Ermin Elviani.
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Kalbar melalui Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan, Alexander Rombonang memberikan jawaban kepada DPRD Provinsi Kalbar. Terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Gubernur Kalbar tentang Perubahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2018.
Salah satu tanggapan yang dibacakan adalah jawaban atas pemandangan dari Fraksi PDI Perjuangan yang menyarankan agar Pemprov Kalbar dapat membelanjakan anggaran baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan pelayanan publik.
“Tanggapan Fraksi PDI Perjuangan yang relatif terbatas, kami sependapat agar pelaksanaan pada belanja tidak langsung dan langsung serta kegiatan yang lebih strategis dan prioritas,” ujar Alexander Rombonang.
Demikian pula atas tanggapan dari Fraksi Golkar serta beberapa fraksi lainnya, Alexander menambahkan bahwa pihak eksekutif sependapat. Bahwa Perubahan APBD Tahun 2018, Pemprov Kalbar melakukan perubahan selalu mengacu pada prioritas pembangunan daerah RPJMD Provinsi Kalbar 2013-2018.
“Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalbar 2013-2018 inilah perubahan dilakukan, sehingga dalam pengelolaan anggaran, marilah bersama-sama mengawal konsistensi anggaran tersebut,” jelasnya.
Tak hanya itu, Alexander Rombonang mengucapkan terima kasih terkait tanggapan, saran dan kritik serta pertanyaan yang disampaikan legislatif kepada eksekutif. Terutama terhadap pandangan umum 8 fraksi DPRD Provinsi Kalbar.
“Tanggapan, saran dan kritik yang disampaikan 8 fraksi tersebut merupakan sumbangan pikiran dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kalbar. Khususnya proses pelaksanaan program di tahun anggaran 2018,” ujar Alexander Rombonang.
Reporter: Zainudin
Redaktur: Andry Soe
