eQuator.co.id – Jakarta. Bak petir di siang bolong, tiba-tiba saja rumah pribadi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono didatangi sekitar 500 mahasiswa siang kemarin (6/2). Mahasiswa yang mendatangi rumah pemberian negara di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta Selatan itu diantaranya menyerukan penolakan adu domba dan penggunaan isu SARA.
Aksi di rumah ketua umum Partai Demokrat itu dinilai pula sarat kepentingan politik. Partai Demokrat pun mengecam aktor politik di balik aksi dadakan itu. Bahkan, SBY melalui twitter mengungkapkan kekecewaanya. Sedangkan istana membantah telah menggerakan massa.
Septian Prasetyo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang menjadi koordinator aksi tersebut menuturkan sebelum demo itu mereka baru saja mengikuti Jambore dan Silaturahmi Mahasiswa Nasional 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Jambore yang berlangsung sejak Sabtu (4/2) hingga kemarin (6/2) itu diikuti sekitar 3.000 mahasiswa dari hampir semua kampus di Indonesia.
”Kami samakan persepsi terkait situasi nasional terkini saat ini. Kami diskusi selama tiga hari dan salah satunya bermuara ke SBY,” ujar dia saat dihubungi petang kemarin (6/2).
Kenapa SBY? Septian menuturkan bahwa dari hasil diskusi dengan rekan-rekannya, SBY dianggap menjadi salah satu orang yang dianggap memanas-manasi situasi nasional. Termasuk soal pidato SBY pada 2 November 2016 yang lebih dikenal dengan pidato lebaran kuda.
Isi pidato itu antara lain mendorong agar dugaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilanjutkan. Jangan sampai ada tudingan Ahok kebal hukum.
Septian menuturkan pada jambore itu mereka mendapatkan semacam kuliah umum dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang baru saja diberikan grasi oleh Presiden Joko Widodo.
”Pak Antasari cerita kalau dia dipenjara dengan penuh intrik dan kriminalisasi,” kata Septian yang mengaku kuliah di Fakultas Hukum angkatan 2013 itu. Dari informasi yang dia dapatkan, Antasari banyak memenjarkan elit politik pada zaman SBY.
Meskipun begitu, tuntutan resmi yang disampaikan mahasiswa itu memang tidak menyagkut secara langsung nama SBY. Yakni menolak dan lawan isu SARA dan seluruh upaya adu domba rakyat; menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan; tolak dan lawan organisasi radikal yang anti Pancasila; serta usut tuntas semua kasus korupsi tanpa pandang bulu.
Mahasiswa berdemo sekitar pukul 14.30 dan berakhir pada 14.45. Mereka lantas beranjak ke depan gedung DPR untuk membagikan selebaran. ”Kami tidak masuk (gedung DPR, red) hanya di luar saja,” ujar Septian.
Sementara itu, Mufti Arif, mahasiswa Jurusan Ilmu Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang namanya tercantum dalam pemberitahuan aksi demo itu membantah ikut serta. Dia mengungkapkan sebagian mahasiswa menyadari kalau jambore itu sudah ditarik ke kepentingan politik praktis sejak hari kedua atau Minggu (5/2).
”Karena forumnya digiring ke politik, kami tarik barisan. Ada provokasi ke Cikeas,” ujar dia. Cikeas yang dimaksud tentu SBY. Arif mengaku kalau dia sempat mengikuti forum yang dihadiri Antasari Azhar. ”Saya ikut sedikit. Setelah itu pulang,” tambah dia.
Arif menuturkan pada hari kedua itu banyak mahasiswa yang sudah pulang. Termasuk mahasiswa dari Aceh, Sulawesi, Jambi, dan Cirebon. Dia memperirakan yang menarik diri sekitar seribu mahasiswa.
”Awalnya kami tertarik ikut jambore karena isu yang akan diangkat soal bhineka tunggal ika dan memperkuat NKRI. Kami sepakat itu. Tapi isunya dibalik,” tambah dia.
Kabidhumas Mapolda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, ratusan massa telah dibubarkan paksa oleh polisi karena tidak kantongi ijin aksi di dekat rumah SBY itu. Polisi membubarkan sekitar pukul 14.30. Ada sekitar 100 polisi yang membubarkan aksi tersebut. “Ada gabungan dengan Mapolres Jakarta Selatan,” tutur Argo.
Saat pembubaran, Argo menyebutkan massa aksi bersikap kooperatif. Tidak ada perlawanan terhadap petugas. Dia mengatakan, para peserta aksi berasal dari Forum Silaturahim Mahasiswa Indonesia. Total peserta diperkirakan 300 orang. “Mereka itu sebenarnya selesai mengikutu acara jambore di Cibubur, Jakarta Timur,” terang Argo.
Lalu saat disinggung terkait mengapa kepolisian dapat kecolongan, Argo menyebutkan, sebenarnya polisi telah menetapkan kepada peserta aksi bila ingin turun ke jalan diwajibkan urus ijin terlebih dulu. Argo memprediksi para peserta tidak patuh. “Kalau ketahuan, resikonya kami bubarkan,” tegas dia. “Tapi, tiap ada aksi massa, kepolisian selalu pantau. Kemudian kami datangi, tanya ijin aksi mana. Kalau nggak ada, ya dibubarkan,” tambah Argo.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menyatakan, pihaknya menyesalkan aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kediaman Presiden RI yang ke-6 itu. Jika mereka ingin melakukan protes, aksi bisa dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat. “Kami terbuka pada dialog dan mengakui unjuk rasa damai adalah hak konstitusional kita semua,” terang dia.
Dia juga mempertanyakan aparat yang terlambat datang dan gagal melakukan langkah preventif. Mengingat, tutur dia, informasi demo di depan rumah SBY sudah beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Informasinya, tutur dia, pelaku demo adalah mahasiswa yang melakukan pertemuan di Cibubur. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Antasari Azhar. Keduanya memberikan pengarahan.
Rachland mengecam aktor politik yang menipu dan memanipulasi para mahasiswa demi kepentingan dan tujuan politik jangka pendek. Menurut dia, sebagian besar mahasiswa yang ikut demo tidak mengetahui bahwa rumah yang mereka datangi adalah kediaman SBY.
Ia meminta kepada para mahasiwa untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri dari godaan politik partisan. ”Yang sengaja menyeret mereka ke dalam konflik politik kekuasaan,” tutur dia.
Sedangkan SBY sendiri telah membuat lima twett di akun pribadi miliknya @SBYudhoyono yang berkenaan dengan aksi demo dadakan itu. yakni “Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan “digrudug” ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*”, “Kecuali negara sudah berubah, Undang-Undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya. *SBY*”, “Kemarin yg saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk “Tangkap SBY”. *SBY*”
Ada pula tweet “Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri,dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*”, dan “Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*”.
Sementara itu, menanggapi cuitan SBY, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyatakan tidak ada yang perlu dikawatirkan atas keamanan mantan presiden. Setiap mantan presiden berhak untuk mendapatkan pengamanan. Sampai sekarang, seluruh mantan pesiden tanpa terkecuali mendapat pengamanan dari pemerintah, dalam hal ini paspampres. ’’Saya rasa enggak perlu dipertanyakan ya,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (6/2).
Dia juga membantah adanya sinyalemen bahwa massa yang datang ke rumah SBY diarahkan oleh istana. ’’Enggak ada. Saya juga hadir di acara itu (minggu, 5/2) pagi,’’ lanjutnya. Teten menyatakan diundang untuk berbicara, sehingga akhirnya dia berbicara mewakili pemerintah. Di antaranya, menyampaikan capaian dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Saat tu, lanjut Teten, mahasiswa mempertanyakan banyak hal mengenai capaian dan problem di pemerintahan. Termasuk di dalamnya, mahasiswa mempertanyakan soal keutuhan NKRI. ’’Saya jawab, kita harus menjaga toleransi, karena negara ini dibangun dari masyarakat yang sudah lebih dulu hadir sebelum negara,’’ tuturnya.
Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, dan itu tidak boleh ditiadakan. Bila dpaksa untuk dihilangkan, konsekuensinya adalah konflik horizontal. Dampaknya, Indonesia akan gagal berkembang karena sibuk berkelahi sesama saudara.
Teten mengklaim tidak ada provokasi apapun saat dai bicara dnegan mahasiswa. ’’Itu kan terbuka, mahasiswanya seribu lebih. Siapa berani memprovokasi,’’ tambah pria kelahiran 1963 itu. Apalagi, lokasi pertemuan berada di ruang publik.
Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto tidak banyak berkomentar mengenai cuitan SBY. Menurut dia, cuitan di media sosial merupakan suatu hal yang biasa, termasuk bagi SBY. ’’Sudah bolak-balik mencuit, kan,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin.
Disinggung mengenai aksi massa di depan kediamannya, Wiranto menyarankan SBY untuk melapor ke polisi bila memang merasa tidak nyaman. Kepolisian yang akan emnangani hal tersbeut.
Mengenai pengamanan terhadap SBY sendirei, selaku Presiden ke-6, itu sudah ada prosedur tetap. Hingga saat ini, SBY maupun mantan presiden lain masih mendapatkan pengamanan dari Grup D Paspampres.kadang ada hal-hal situasional yang perlu diatasi, maka akan diatasi. ’’Semua bisa berjalan sesuai dengan relnya. Ada penyimpangan diatasi, ada kelalaian diselesaikan,’’ lanjutnya. (Jawa Pos/JPG)
