Tolak Asumsi Usia Biologis Jadi Parameter Kematangan

Ngobrol bersama Agus Harimurti Yudhoyono (1)

35
GAYA EROPA. INDOPOS bersama AHY di ruang kerjanya yang apik. INDOPOS PHOTO

 

eQuator.co.id-APA KABAR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)? Putra pertama Presiden ke 6 R1, Susilo Bambang Yudhoyono, ini melejit setelah bertarung di Pilgub DKI 2017- berpasangan dengan Sylviana Murni. INDOPOS (Jawa Pos Group) mengunjunginya dan berbincang cukup lama.

DANI TRI WAHYUDI, Jakarta
”Saya berkeliling terus di Indonesia, bertemu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan mengunjungi masyarakat korban-korban bencana alam,” ujar suami dari Annisa Pohan tersebut, menyambut Koran ini di ruang kerjanya, di AHY Command Centre, Jln Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Senin (26/2).

Ketika musim pilkada DKI lalu, kantornya pusat pemenangan. Kini tempat AHY berkantor dengan segala aktivitasnya. Sebagian orang mungkin berfikir karir AHY akan berakhir setelah tak berhasil menduduki kursi DKI 1. Sedangkan kariernya di TNI AD harus dilepas karena memutuskan terjun ke Pilkada.

”Saya ini mencintai TNI dengan sepenuh hati. Tapi memang ada panggilan hati untuk berkarir di wilayah lain (politik),” tuturnya.
Ia yakin, kekalahannya di Pilgub DKI memberi banyak hikmah. Dia menganggapnya sebagai pengalaman dan menjadi titik tolak menyongsong kesuksesan politik di masa depan.

”Justru saya menikmati masa-masa sekarang ini,” papar AHY.
Sejumlah orang boleh menilai sosoknya yang masih muda dianggap tidak laku di dunia politik. Namun dunia kini berubah. Justru sosok muda kini banyak menempati posisi pemimpin dunia.

”Saya menolak asumsi jika usia biologis (muda) dijadikan parameter kematangan. Pemimpin-pemimpin di dunia sekarang ini muda di segala bidang. Presiden di sejumlah negara seperti Prancis, pemilik Google, Facebook, semuanya anak muda,” ucapnya.
Di era digitalisasi, lanskap ekonomi, sosial, dan politik Indonesia turut berubah. Di era inilah, yang muda semakin memegang kendali di berbagai sektor. Bahkan, setidaknya 196 juta atau lebih dari 50 persen calon pemilih pada Pemilu 2019 berasal dari generasi milenial.

”Kita ajak generasi milineal ini agar tidak skeptis dan apatis terhadap proses politik. Menghindari arus politik kotor, hoax, dan fitnah. Mudah-mudahan Indonesia akan nikmati bonus demografi dari para peran positif generasi milinial ini,” papar AHY.
Ia yakin, mereka yang muda akan memberikan suara politiknya kepada sosok yang muda. Para kontestan politik menyadari hal ini. Bahkan yang terbilang politisi bukan muda lagi berusaha berpenampilan muda. Tujuannya untuk mendapat dukungan dan menangkap suara dari generasi milenial.

Nah, AHY sudah memiliki modal untuk itu. Pihaknya kini terus mendorong generasi milenial turut berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Kehadiran media sosial menjadikan semua orang bebas menyampaikan apa saja.
”Tapi sebebas-bebasnya tetap harus dalam koridor yang baik. Kita adalah bangsa yang majemuk, tapi sikapilah perbedaan itu dengan bijak. Janganlah berdebat masalah agama, ras, suku, itu tidak akan ketemu. Maka carilah kesamaannya,” tukasnya.

Begitulah pandangan politik AHY yang dia tuturkan dengan roman muka penuh optimistis. Di Kantor AHY Command Centre itulah, diam-diam AHY terus menusun strategi untuk mempersiapkan dan mengembangkan potensi dirinya untuk sukses di dunia politik. Ketika keluar, dirinya mendekat ke masyarakat melalui berbagai kegiatan positif.

”Kami kampanyekan lingkungan hidup, menggalakkan penghijauan dalam kegiatan go green penanaman pohon, kami juga menanam terumbu karang di Papua Barat. Di bidang kesehatan kita datang memberikan bantuan kepada suku Asmat yang kurang gizi, mengajak mahasiswa donor darah karena kebutuhan darah defisit. Ini merupakan kegiatan Yudhoyono Foundation,” ungkap dia.

AHY menyadari, di dunia politik segala sesuatu bisa terjadi. Sulit untuk memprediksi apa yang bakalan terjadi. Banyak yang tidak masuk akal. Termasuk sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang dinilainya di luar akal sehat dan tidak adil. Partai politik bisa mencalonkan presiden dan wakilnya jika memperoleh 20 persen kursi di DPR berdasarkan hasil pemilihan umum 2014.
”Kenapa berdasarkan perolehan pemilu 2014. Ini tidak masuk akal dan cacat logika,” cetusanya.

Pemberlakuan sistem tersebut membuat parpol manapun, termasuk PDIP, tidak bisa mencalonkan presiden tanpa berkoalisi. Dengan situasi tersebut maka tidak ada jaminan sosok yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi akan tampil menjadi pemenang Pilpres 2019. (bersambung/INDOPOS/JPG)