eQuator.co.id – Jakarta-RK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan kritikan terhadap kegiatan pemilihan rektor (pilrek). Kritikan itu disampaikan wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif usai rapat koordinasi dengan Menristekdikti Muhammad Nasir di Jakarta kemarin. Laode menyampaikan pilrek tidak perlu pakai uang.
Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu menjelaskan penggunaan uang di dalam pilrek, diantaranya untuk jual-beli suara. “Aneh sekali yang mau jadi rektor,” katanya. Sebab manuver-manuver dalam pilrek sudah menyerupai manuver pemilihan kepala daerah.
Laode mengatakan dosen-dosen yang bersaing dalam pilrek, tidak menggunakan cara selayaknya partai politik. Sebaliknya dia lebih sepakat jika pilrek itu menjadi ajang persaingan ide, gagasan, visi-misi membesarkan serta memajukan kampus. Menurutnya kandidat dalam pilrek adalah dosen-dosen yang pintar.
Dia lantas menyampaikan pertemuannya dengan Menristekdikti Muhammad Nasir dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi atau suap dalam agenda pilrek. Saat ini sedang dilakukan kajian ulang terhadap regulasi pilrek. Targetnya akhir tahun ini sudah keluar regulasi pilrek yang baru.
Laode mengakui ada laporan yang ke KPK masuk terkait agenda pilrek di kampus negeri. Namun dia tidak bersedia membeber karena masih dalam proses pendalaman. Jika nanti ditemukan unsur pidana, dia menegaskan penanganannya tidak perlu koordinasi dengan Kemenristekdikti.
Dia juga menyampaikan himbauan lain kepada yang terlibat dalam agenda pilrek. Himbauan itu adalah, supaya tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku dekat dengan menteri. Pihak-pihak yang mengakui bisa mempengaruhi suara menteri dan sebagainya.
Menrisktekdikti Muhammad Nasir menyambut baik pertemuan bersama KPK itu. Di dalam pertemuan ini, Kemenristekdikti juga mengundang pimpinan Komisi Arapatur Sipil Negar (KASN) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
“Kedepan akan saya keluarkan regulasi baru terkait tata cara pilrek. Supaya tidak ada dusta di antara kita,’’ katanya.
Mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menuturkan belum ada gambaran terkait mekanisme pilrek yang baru nanti. Sebab tim review masih akan bekerja. ’’Saya inginnya selesai dalam dua pekan,’’ jelasnya.
Pada kesempatan itu Nasir juga mengkonfirmasi kabar pemberhentian staf khususnya. Namun Nasir tidak menyebutkan nama staf khususnya itu. Kuat dugaan staf khusus yang dicopot itu adalah Lukmanul Khakim. Dia adalah staf khusus yang membidangi urusan media. ’’Begitu ada laporan masuk, saya putuskan keluar saja. Sudah lama,’’ jelas Nasir. Terus terang Nasir ingin kementeriannya bersih.
Komisioner ORI Laode Ida menuturkan upaya Kemenristekdikti untuk menata tata cara pilrek sudah baik. Dia mengatakan ORI saat ini menerima dua pengaduan masalah pilrek di kampus negeri. Yakni dari Universitas Manado dan Universitas Haluoleo. (Jawa Pos/JPG)
