eQuator – Jakarta-RK. Hambatan penyaluran dana desa hingga ke ujung hilir tampaknya masih belum terhapuskan. Hal tersebut terlihat dari kondisi realisasi dana desa anggaran 2015, rupanya belum tuntas sepenuhnya. Hal tersebut diakui para aparat pemerintah desa, merupakan salah satu evaluasi yag perlu diperbaiki.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Ipin Arifin mengatakan, penyaluran 2015 di tingkat desa memang belum tuntas hingga saat ini. Dari informasi yang didapatkan, kebanyakan desa yang belum menerima dana desa tahap ketiga, disebabkan efek domino dari penyaluran dua tahap sebelumnya, juga faktor administrasi yang masih dirasa sulit.
“Sebenarnya, ada juga kabupaten yang sudah menyalurkan dana desa tahap ketiga pada akhir November 2015 lalu. Tapi, banyak juga yang bahkan masih belum menerima dana desa tahap kedua di Desember tahun lalu. Meski sebagian besar sudah terima, tapi masih ada saja desa yang belum selesai untuk urusan dana desa 2015. Semua itu tergantung dengan pemerintah kabupaten,” kata Ipin.
Hal tersebut, lanjut dia, cukup membuat kerepotan pemerintah desa yang terdampak. Selain membuat rumit adminsitrasi yang harus dikerjakan, membuat program kerja 2015 yang disiapkan tumpang tindih dengan program kerja 2016. Padahal, pemerintah desa perlu banyak persiapan untuk membelanjakan dana sekitar Rp700 juta per desa tahun ini.
“Kalau tahun ini sistem penyaluran masih bertahap seperti ini, kami khawatir hal tersebut bisa terulang lagi tahun ini. Hal tersebut juga sudah kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri saat pertemuan di Solo kemarin,” imbuhnya.
Pihak Apdesi sendiri berharap, wacana untuk menghapuskan sistem penyaluran secara tiga tahap bisa direalisasikan. Idealnya, tahap penyaluran dana desa bisa dibagi menjadi dua bagian. Dengan begitu, pemerintah punya waktu setidaknya enam bulan untuk menyelesaikan penyaluran.
“Kami rasa pembagian secara semester adalah opsi paling masuk akal. Kalau disalurkan dalam satu tahap, bisa jadi pembelanjaannya akan susah. Tapi, kalau tahapnya terlalu banyak, jadinya lambat seperti saat ini,” ungkap Ipin.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar menegaskan, 2016 merupakan tahun kerja cepat dengan program-program. Karena itu, dia berharap penyalurannya bisa lancar tak seperti tahun lalu. Dia menyoroti progres penggunaan dana desa di Gorontalo.
“Hingga 8 Januari 2016, dana desa tahap I di Gorontalo sudah diserap di 657 desa, tahap II sebanyak 635 desa, dan tahap III sudah 216 desa. Jumlah ini harus meningkat hingga mencapai 100 persen desa,” tegasnya. (Jawa Pos/JPG)
