eQuator.co.id – Sambas-RK. Bupati H. Atbah Romin Suhaili, Lc mengaku kaget, mendengar kabar pemerintah Malaysia membangun 14 villa di wilayah zona bebas di perbatasan Desa Temajok, Sambas.
“Hal ini akan menjadi perhatian khusus. Untuk mengantisipasi dan mencari informasi, saya akan turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” kata Atbah, Rabu (23/11).
Dijelaskan Atbah, wilayah pebatasan merupakan domain pemerintah pusat. Dia berharap presiden dan Jendral TNI sebagai penangungjawab dalam pertahanan negara, terutama di daerah perbatasan, segera menindaklanjuti kejadian ini.
“Sebenarnya wilayah zona bebas tidak diperbolehkan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Hanya diperbolehkan dalam urusan antardua negara yang sifatnya kebersaman,” jelas Atbah seraya berharap, masalah ini cepat disikapi. Jangan sampai berdampak pada hubunggan baik antarkedua negara yang selama ini sudah terjalin.
Demi kedamaian antarnegara, Atbah akan berupaya menjaga hubungan baik antardua negara. Apalagi masyarakat Sambas sangat toleran dan setiap aktivitasnya tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
“Kami ingin agar masalah ini tidak melebar. Kita ingin tetap bertetangga dengan baik,” harapnya.
Sementara Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII Tanjungpura, Kolonel Inf Tri Rana Subekti mengaku masih menginformasikan kepada Kodim/Dandim, terkait kebenaran pembangunan di zona bebas di perbatasan Indonesia-Malaysia.
“Kodam masih memantau dan sudah memerintahkan Kodim atau komandan yang bertugas di wilayah itu untuk mengecek kebenarannya,” kata Kapendam.
Jika itu benar, kata Kapendam, tentu akan dilaporkan ke pemerintah pusat. Masalah ini sudah masuk ranah pemerintahan.
“Di situ (perbatasan) memang kita jaga, agar patok/tapal batas tidak bergeser dan tidak terjadi penyelundupan barang ilegal,” tegas Kolonel Inf Tri Rana Subekti.
Laporan: Sairi, Ambrosius Junius
Editor: Hamka Saptono
