eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) sudah semakin dekat. Segala persiapan terus dimatangkan, termasuk persiapan personel pengamanan, kelengkapan sarana dan prasarana. Sebanyak 14 ribu personel Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan 16.499 TPS.
Untuk itulah, dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2019, Polda Kalbar bersama Kodam XII Tanjungpura Pontianak menggelar Apel Gelar Pasukan, Jumat (22/3) pagi. Apel gelar pasukan juga berlangsung secara serentak di Indonesia. Di Kalimantan Barat sendiri, kegiatan tersebut dilaksnakan di Jalan Rahadi Osman didepan Taman Alun-Alun Kapuas.
Kegiatan tersebut diikuti ratusan personel Polri dan TNI dari berbagai unit dan kesatuan. Mereka tampak mengenakan pakaian pengamanan lengkap, maupun membawa senjata dan kelengkapan Alustista yang digunakan dalam pengamanan nanti.
Pada apel tersebut, Kepala Kepolisian Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono dan Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi memimpin langsung kegiatan.
Pangdam XII/Tanjungpura dan Kapolda Kalbar didampingi Forkopimda Provinsi Kalbar dalam acara tersebut juga melaksanakan pengecekan kepada personel dan sarana prasana yang akan terlibat dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Kalbar. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan personel maupun materiil yang akan dikerahkan dalam mengamankan Pileg dan Pilpres tahun 2019, khususnya di wilayah Kalimantan Barat agar berjalan lancar dan sukses.
“Sebentar lagi kita akan melangsungkan pesta demokrasi yang tentu sarat dengan dinamikanya. Sehingga diperlukan stabilitas kamtibmas, agar penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 dapat berjalan dengan aman,” kata Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono saat memberikan amanat dalam Apel Gelar Pasukan.
Untuk itulah, kata Didi, peranan Polri, TNI dan seluruh stakeholder terkait sangat besar dalam mengawal dan mengamankan seluruh proses pemilu dari awal hingga akhir.
Kapolda menyatakan, ada beberapa potensi gangguan yang perlu diketahui dan harus dicegah personel keamanan, yaitu berbagai praktik-praktik kecurangan pemilihan yang harus diwaspadai. “Kecurangan tersebut bisa dilakukan siapa saja , bisa saja penyelenggara, peserta pemilih, dan pihak lain yang dapat memicu dengan penolakan dan protes yang berakibat pada gangguan,” katanya.
Untuk itulah, diperlukan pemetaan semua pihak untuk menjaga dan menentukan formula yang tepat dalam rangka menjaga keamanan pemilu.
Dia berpesan, kepada para personel yang bertugas senantiasa menjaga profesionalitas dan netralitas dengan berpegang teguh pada empat pilar komitmen bangsa, yaitu Pancasila, Undang-undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Didi pun memberikan beberapa penekanan sebagai pedoman kepada seluruh jajaran yang bertugas melakukan pengamanan.
Yakni pertama, menyiapkan mental dan fisik dengan dilandasi komitmen moral yang tinggi. Kedua, memetakan kerawanan disetiap tahapan pemilu serta lakukan deteksi dini. Ketiga, tingkatkan hubungan dengan sembilan elemen terkait pemilu. Keempat, peningkatan kewaspadaan segala potensi ancaman yang memanfaatkan momentum pemilu. Kelima, siapkan rencana pengamanan kontidensi serta latihan kepada para personel.
Keenam, lakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat terhadap pelaksana operasi dan kinerja seluruh personel. “Jadi enam itu yang harus ditekankan demi mensukseskan Pemilu 2019 nanti. Kita harap juga melalui apel ini sebagai momentum meningkatkan soliditas, solidaritas, dan sinergitas maupun harmoni bagi TNI dan Polri. Mari kita satukan tekad dan komitmen guna membuktikan bahwa kita siap mengawal dan mengamankan Pileg dan Pilpres 2019 di wilayah Kalbar,” tegasnya.
Usai apel tersebut dilaksanakan, Didi pun menyampaikan keyakinanya bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 akan dapat berjalan aman. “Kami jamin penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kalimantan Barat berjalan aman,” jelasnya.
Melalui apel pengamanan ini, kata Didi, menjadi rujukan, bagi masyarakat untuk aktif memberikan dan menyampaikan pilihannya dalam proses pemilu nanti. Karena kata dia, pihak kepolisian dan TNI telah mempersiapkan tahapan tahapan, langkah-langkah dan pemetaan terkait potensi yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu. “Dalam Pemilu 2019 ini, kita kerahkan 14 ribu personel yang terdiri dari Polri dan TNI, untuk mengamankan 16.499 TPS yang ada,” ungkapnya.
Belum lagi kata dia, bantuan dari anggota lintas masyarakat (Linmas) yang ada di masyarakat, misalnya penyelenggara pemilu, mulai dari PPK, PPS, dan KPPS. Kapolda optimis pemilu akan berlangsung aman dan elegan. Masyarakat tidak perlu takut, ragu-ragu atau malah golput.
Didi menuturkan, Pilkada tahun 2018 lalu menjadi pelajaran, ada enam titik pemilihan di Kalbar yang semuanya dapat berjalan aman, kondusif dan elegan.
Sehingga, pencapaian itu mendapat apresiasi dari empat lembaga nasional kepada Kalbar. Dengan begitu akan menjadi rujukan dan modal untuk 2019, sehingga memastikan penyelenggaraanya harus lebih aman, lancar dan berjalan sesuai dengan keinginan masyatakat.
Didi menegaskan, bahwa personel Polri dan TNI akan bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu nanti. “Pihak kepolisian dan TNI pun sudah memetakan potensi-potensi yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu maupun antisipasinya, sehingga kita berkeyakinan pemilu akan berjalan aman,” tegasnya.
Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi menuturkan, sebanyak 6.033 personel dari Kodam XII/Tanjungpura di-BKO-kan kepada Polda Kalbar dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres 2019.
Dia juga membacakan sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menyampaikan, bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah, karena dilaksanakan secara serentak. “Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya,” katanya.
Pangdam mengatakan, sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. “Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan,” katanya.
Begitu pun, fungsi dan peran TNI-Polri yang berada diluar lingkup penyelenggara pemilu yang juga menentukan suksesnya keberlangsungan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Sebagai prajurit, personel TNI-Polri menyadari bahwa tugas mengamankan Pemilu Serentak 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. “Untuk itu laksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab, karena bagi prajurit bhayangkari negara tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai harganya,” tegasnya.
Usai Gelar Pasukan, kegiatan dilanjutkan dengan Patroli Bersama TNI-Polri dengan route jalan-jalan protokol di Kota Pontianak.
Laporan: Andi Ridwansyah
Editor: Yuni Kurniyanto
