eQuator – Pontianak-RK. DPRD Kalbar menyakini Pemprov siap menhadapi perdagangan bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 ini.
“Saat ini kondisi Kalbar dapat dikatakan siap untuk menghadapi MEA,” kata Krisantus Kurniawan S.IP, MSi, Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Minggu (3/1).
Menurutnya, Komisi I yang membidangi pemerintahan, hubungan luar negeri, pertahanan kemananan, menyangkut Bea Cukai, keimgrasian memastikan semua bidang ini sudah siap dalam perdagangan bebas. Perdagangan bebas atau MEA yang diberlakukan di tahun 2016 ini, masyarakat jangan menganggap semuanya bebas.
“Perdangan bebas dari pengertian MEA, pasti ada yang dikendalikan,” ungkap Krisantus.
Pemerintah Kalbar sebagai bagian pemerintah Indonesia, 100 persen siap menghadapi MEA. Namun tidak boleh dilupa, ada urusan absolut pemerintah pusat. Urusan yang menyangkut politik luar ngeri, pertahanan kemanan, fiskal dan moneter dan masalah agama. “Urusan ini tidak sepenuhnya bebas, harus di bawah kendali pemerintah pusat,” jelas legislator PDIP itu.
Pemerintah provinsi Kalbar bagian dari negara kesatuan RI, harus siap. Karena ini merupakan sistem yang harus bekerja.
“Komisi I yang membidangi hukum peraturan daerah, tentunya menyiapkan regulasi terkait hal tersebut,” ujarnya.
Sarana prasarana, tentunya nanti ada pembagian kewenangan. Mana urusan pusat, provinsi dan kabupaten.
Sementara Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM mengatakan, pemerintah Kalbar sudah jauh hari mempersiapkan diri menghadapi MEA, termasuk dua tahun lalu sudah membicarakannya bersama Bank Indonesia (BI).
Wilayah Kalbar dapat dikatakan siap dari sisi Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki kelebihan. Namun diakuinya dari sisi infrastrusktur, saat ini terus diupayakan pembangunannya.
“Memang dari segi infradtruktur bisa kalah, namun berbagai upaya pembangunan terus dilakukan saat ini,” jelas Christiandy.
Dari sisi regulasi, Pemprov Kalbar tidak terlepas dari pemerintah pusat. “Kalau pusat ada, maka kita jalankan,” katanya.
Christiandy menjelaskan, dari sisi peraturan daerah (Perda) saat ini tidak mempersulit. Sementara mengenai keluar masuk barang di wilayah perbatasan, tentunya pengawasan tetap diperketat, karena bebas bukan berarti segala barang semudahnya masuk. “Kontrol yang tentunya yang harus terus diperkuat,” tegas Christiandy.
Wakil Gubernur memastikan Kalbar siap bersaing dalam perdagangan bebas. Sisi masyarkatnya mesti ditingkatkan, agar mampu bersiang. “SDM harus terampil, cerdas dan kompetitif,” ucapnya.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono
