eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan memaksa pemerintah mengambil langkah strategis. Yakni pemadaman, penindakan hukum, serta pencegahan. Itu dilakukan lantaran titik api maupun sebaran asap kian meluas. Butuh langkah cepat dari semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan karhutla.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Jumat (13/9), mengumpulkan sejumlah pejabat tekait. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati turut hadir.
Wiranto menyampaikan bahwa dari rapat itu diputuskan untuk memperkuat pasukan darat berikut alat pemadamannya. ”Dan akan segera dilaksanakan,” imbuhnya.
Selain itu, dia juga menyebutkan, perlu diusahakan hujan buatan. Sebab, data BMKG menyatakan, kemarau masih berlanjut sampai pertengahan Oktober. Masalahnya, hujan buatan juga tidak bisa dipaksakan.
Mantan panglima ABRI itu menyebut, harus ada awan dengan kandungan air minimal 75 persen. Jika tidak, hujan buatan dengan cara penaburan garam tidak berguna.
”Kami sepakat untuk siapkan satuan tugas namanya PPRC,” terang dia. PPRC yang dimaksud adalah Pasukan Pemadam Reaksi Cepat. Pasukan itu bakal dilengkapi dengan pesawat dan di tempatkan di daerah-daerah kritis.
Pesawat untuk PPRC juga sudah dilengkapi dengan garam untuk memancing hujan buatan. Sehingga mereka bisa lebih cepat bergerak saat mendapatkan data informasi awan dengan kandungan air 75 persen.
”Pesawat naik langsung tabur garam,” kata Wiranto. Dengan begitu, proses memancing hujan buatan tidak perlu menunggu lama. Dia memastikan pesawat untuk PPRC sudah disiapkan oleh panglima TNI.
Selain pesawat, helikopter untuk membantu pemadaman api juga sudah disiapkan. ”Ada 42 helikopter,” imbuhnya.
Helikopter disiapkan untuk daerah terdampak karhutla yang lokasinya jauh dari pemukiman. Lengkap dengan bekal untuk melaksanakan water bombing. Terkait penegakan hukum, dia tegas menyampaikan bahwa proses hukum dilaksanakan tanpa pandang bulu.
“Tidak ada kompromi dengan para pembakar (lahan) itu,” tegas Wiranto.
Lebih lanjut, dia menegaskan kembali perintah presiden untuk mencopot pejabat setingkat Kapolda, Kapolres, Pangdam, Danrem, serta Dandim akan dilakukan apabila mereka tidak bisa menjalankan tugas. ”Pada saat nanti penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini gagal di suatu tempat, maka Kapolda, Pangdam dicopot atau diganti, tetapi gubernur, walikota, bupati tidak bisa, karena bukan kewenangan presiden,” bebernya.
Kemarin, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah memeriksa kesiapan pesawat yang bakal dipakai untuk menanggulangi karhutla di Kalimantan. Peswat yang disiapkan adalah CN 295. Karena dipakai untuk pemadaman api, pesawat itu sudah dilengkapi penambahan konsul.
”Agar pesawat nantinya mampu melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yaitu menurunkan hujan buatan,” ujarnya.
Pesawat C212 Casa juga sudah bertugas di Sumatera. Bahkan akan ditambah lagi untuk pemadaman di sana.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo sempat berkunjung ke Riau tiga hari lalu. Dia melihat daerah yang mengalami karhutla. Saat kunjungannya itu, ternyata ada tambahan titik api. Tak hanya satu dua titik.
”Di Kecamatan Krunutan Kabupaten Palawan terdapat puluhan titik api. Menurut BPBD baru dua hari terakhir,” ucapnya kemarin saat ditemui di Kantor Kemenko PMK.
Di Riau, asap tebal terjadi. Alat pemantau kualitas udara menunjukkan jika udara yang tercemar sudah dalam kondisi berbahaya. Tak hanya di wilayah yang mengalami karhutla saja, namun ke daerah lainnya. Misalnya saja Pekanbaru. Dampaknya, sekolah diliburkan.
”Di Krunutan terdapat lima sumur pengilangan minyak pertamina. Kebakaran sudah mendekati kilang tersebut,” kata Doni.
Untuk menanggulanginya, personil ditambah. BPBD setempat dibantu oleh TNI, Polri, dan Mandala Agni dari Kementerian LHK. Sayangnya hingga kemarin, api belum juga padam. Upaya untuk membuat hujan buatan juga dilakukan. Sayangnya di beberapa wilayah, asap yang terbentuk belum 75 persen. Dampaknya, hujan buatan tidak bisa dilakukan.
Doni mengakui bahwa pemadaman api di lahan gambut adalah yang tersulit. Setidaknya membutuhkan waktu hingga satu minggu agar api mati dan lahan basah. Untuk itu yang terpenting adalah pencegahan. Apalagi disinyalir kebakaran karena disengaja.
”Pengamatan saya, 80 persen bekas kebakaran jadi kebun. Ada HTI (hutan tanaman industri, Red), ada sawit. Mungkin ingin mendapatkan biaya murah dengan membakar,” ucapnya.
BNPB juga tengah berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari opsi tanaman yang bisa hidup di lahan gambut. Salah satu yang menjadi perbincangan adalah kopi jenis liberica.
”Mungkin volume kopi ini diperbanyak. Untuk masyarakat agar ekonomi lebih banyak,” beber Doni.
Sebenarnya peran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat sangat penting dalam pencegahan. Doni mencontohkan salah satu desa di Tebing Tinggi Timur, Riau, yang 2014 mengekspor asap. Kini wilayah itu menanam sagu.
”Sekarang ekspor sagu,” ucapnya.
BMKG meminta kepada masyarakat untuk terus mewaspadai sebaran asap akibat karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan berdasarkan hasil pemantauan citra Satelit Himawari-8 dan analisis Geohotspot BMKG, akumulasi jumlah titik panas di wilayah Sumatera terpantau 1.231 titik. Sedangkan di Kalimantan terpantau 1.865 titik, di Semenanjung Malaysia 412 titik, serta di Serawak- Sabah 216 titik panas.
”Mulai pagi ini (kemarin pagi, Red) terdeteksi asap ke Semenanjung Malaysia,” bebernya. Kondisi ini menurutnya dimungkinkan karena adanya angin yang bertiup dari arah tenggara menuju ke barat laut. (Jawa Pos/JPG)
