eQuator.co.id – Rakyat Kalbar. Pernahkah kita menyebarkan foto seorang anak yang dikabarkan dari Irak, Suriah atau Myanmar? Atau foto setumpuk jasad manusia yang dikabarkan merupakan aksi pembantaian di suatu daerah?
Terlepas kebenaran dari kejadian tragis tersebut. Sudah banyak sekali sebuah gambar atau berita ternyata tidak berkesesuaian dengan kenyataan sebenarnya. Misalnya, gambar tumpukan jenazah korban suatu bencana alam yang kemudian ditambahkan sedikit bumbu informasi yang provokatif. Biasanya tentang sentimen kelompok dan politik idientitas.
Dr. Pamela Rutledge, director of the Media Psychology Research Centre sebagaimana dilansir dari the Washington Post mengungkapkan bahwa penyebaran hoax semacam ini menjadi suatu wabah yang sulit dibendung di dunia daring. Di media sosial, orang merasa punya beban untuk berbagi penderitaan dan merasa lebih baik dengan itu. Menyebarkan kabar tragedi, meski belum terkomfirmasi kebenarannya terasa lebih baik daripada hanya diam saja.
Kekayaan informasi di dunia daring melahirkan sebuah kecenderungan baru. Orang menjadi malas untuk memverifikasi dan mencari kebenaran. Anak muda dinilai sebagai kelompok yang paling rentan menyebarkan hoax. Mereka dianggap punya kecenderungan prilaku scrool-share tanpa membaca dengan serius. Terlebih jika ditambahi bumbu komentar, lapisan kebenaran menjadi semakin kabur.
Untuk pembuat berita hoax sendiri memiliki beberapa motif. Memperjuangkan ideologi adalah salah satunya. Seseorang menjadi agen propaganda untuk sebuah ideologi yang ia yakini. Karenanya, perkara kebenaran menjadi tidak begitu penting lagi. Asalkan tujuan menyampaikan propaganda dilaksanakan dengan baik.
Namun toh, motif finansial ditenggarai bisa jadi salah satu alasannya pula. Dengan sebuah berita yang bombastis, meski sumir kebenarannya, sebuah sumber bisa mendapat klik hingga jutaan. Bahkan tidak jarang sebuah berita bohong sengaja dibuat sekedar sebagai klikbait atau untuk meningkatkan trafik. Dan jumlah klik serta tingginya trafik tersebut bisa dikonfersi dengan jumlah rupiah yang tidak sedikit.
Abdul Hamdi Mustafa misalnya. Dengan tim yang terdiri dari lima orang, ia mampu menghasilkan penghasilkan yang tergolong lumayan. “Dalam sebulan kita bisa mendapat rata-rata Rp. 25 juta sampai Rp. 30 juta,” ujarnya.
Hamdi mendirikan sebuah portal berita yang ditenggarai kerap menyebar berita yang diragukan kebenarannya. Sebagian besar pemasukan tersebut berasal dari Google Adsense akibat tingginya trafik webnya.
Meski menolak disebut menyebarkan hoax, Hamdi mengakui bahwa ia sengaja membuat berita yang bombastis, provokatif dan tendensius. Karena menurutnya, berita seperti itulah yang sering dibaca orang.
“Kami beritanya copypaste dari media besar, tapi bikin judul yang lebih mudah dipahami, lebih gamblang. Kita jarang memelintir berita, nggak pernah, tapi ambigu,” ungkapnya.
Hamdi menolak jika motif ekonomi dianggap sebagai tujuan utamanya. Ia menganggap yang dilakukannya sebagai bentuk perlawanan dan kritik terhadap pemerintah. “Saya melihat konspirasi politik saat itu (saat memulai portal berita) tinggi, banyak buzzer pro pemerintah yang memborbardir pihak-pihak lawan mereka,” kata Hamdi. Ia menilai yang dilakukannya sebagai penyeimbang informasi bagi masyarakat.
Maraknya berita hoax dan media yang tidak kredibel jelas mengundang keprihatinan. Nezar Patria, anggota Dewan Pers Indonesia menjelaskan bahwa proses verifikasi adalah hal utama yang membedakan jurnalisme yang profesional dan propaganda. Menurut Nezar, jurnalisme mengutamakan akurasi yang tujuan melaporkan fakta sebenar-benarnya.
“Sementara dalam propaganda, kebenaran fakta bukanlah hal pokok, dan tujuannya bukan menyampaikan informasi apa adanya seperti jurnalisme,” katanya.
Karenanya, ia meminta para jurnalis dan penulis di media jurnalistik harus mampu membersihkan media dari fitnah dan hoax. Bukannya malah mengkembang biakkan kabar hoax dengan memberitakan sesuatu tanpa verifikasi.
Reporter: Iman Santosa
Editor: Kiram Akbar
