Walikota Sutarmidji Diminta Bijak Selesaikan Kasus RS

eQuator – Veronica (22) korban pelecehan dan pemukulan oknum pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Pontianak terus mendapatkan dukungan moril. Tidak hanya dari organisasi kemanusiaan, bahkan para elite politik turut memberikan dukungan kepada mahasiswi cantik ini.

Kemarin pagi, Ketua Pimpinan Cabang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPC PKPI) Pontianak, Hendry Pangestu Lim membesuk Veronica yang masih terbaring lemah di ruang Jasmine, Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak.

Dalam kesempatan itu, Hendry bertanya kepada keluarga besar Veronica ihwal kelanjutan proses hukum di kepolisian. “Saya dan kawan-kawan akan mengawal kasus ini hingga ke meja hijau,” ucap Hendry ditemani Sekretarisnya, H. Fakhroni, SH, MH dan Bendahara Mardiana.

-ads-

Hendry yang juga menjabat sebagai Ketua Laskar Merah Putih Pontianak ini mendesak, Kepala Polisi Resort Kota Pontianak segera menindaklanjuti kasus yang menimpa mahasiswi S1 manajemen civitas akademika Widya Dharma tersebut.

“Proses hukum harus berjalan terus. Kapolresta tolong diprioritaskan kasus ini supaya cepat diselesaikan. Kalau memang unsur pidananya sudah jelas. Pelaku tolong ditahan dan proses berkasnya supaya cepat dilimpahkan ke kejaksaan,” pinta Hendry.

Ia menambahkan, RS yang notabene pegawai Pemkot Pontianak sebaiknya juga diadili sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian. “Begitu ada keputusan dari pengadilan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak harus cepat mengambil sikap,” lugasnya.

Meskipun Walikota Sutarmidji sebagai kepala daerah belum menyikapi serius masalah ini. Namun Hendry berkeyakinan bahwa orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Kota Pontianak itu bijak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Saya yakin Pak Walikota bisa bersikap adil, karena beliau orang yang bijaksana. Sutarmidji paling tidak suka melihat kekerasan. Apalagi tindakan kekerasan itu dilakukan terhadap kaum perempuan,” sebut Hendry.

“Keluarga besar korban tentu mengharapkan tindakan RS itu diproses juga di kepegawaian. BKD harus bersikap seadil-adilnya. Seluruh masyarakat Kota Pontianak menunggu kebijaksanaan Pak Wali,” timpalnya.

Menurut Hendry, Walikota harus segera menyikapi perbuatan RS. Apabila tidak maka citra Pemerintahan Kota Pontianak akan rusak. Banyak daerah mau menempuh pendidikan di Pontianak, karena kota ini dianggap aman dan kondusif. Mayoritas masyarakatnya sopan dan santun.

“Korban inikan orang Mempawah dan dia punya niat kuliah di Pontianak. Menurut saya, keputusan itu adalah sebuah pilihan. Tapi setelah memilih Kota Pontianak sebagai daerah menempuh pendidikan. Dia malah mengalami kekerasan, celakanya pelaku itu oknum PNS di Pemkot pula,” sesalnya.

Sebagai Ketua PKPI Pontianak, Hendry berjanji akan meminta para anggotanya di DPRD Kota Pontianak untuk mem-follow-up masalah tersebut. “Ini tugas dan fungsi dewan PKPI, terutama di Komisi A. Saya selaku ketua akan mengingatkan dan menginstruksikan supaya dewan kami membantu korban,” terangnya.

Hendry berkeinginan, PKPI menjadi partai yang bisa memberikan rasa adil kepada rakyat. “Kami adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tentunya akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat,” serunya. (dsk)