eQuator.co.id – Pontianak-RK. Setakat ini persoalan kelangkaan tabung gas elpiji 3 Kg alias tabung gas melon yang melanda sejumlah kabupaten/kota di seantero Provinsi Kalbar belum ada solusi konkret.
Padahal sejauh ini banyak pihak yang mendesak Pertamina supaya segera mengambil tindakan konkret terkait persoalan kelangkaan tabung gas melon di lapangan. Bahkan hingga detik ini antrean panjang warga untuk mendapatkan tabung gas melon kerap mewarnai SPBU, pangkalan maupun agen serta warung-warung yang menjual tabung gas elpiji subsidi pemerintah tersebut.
“Pasti kalau langka, pasti ada permainan. Perlu ketegasan aparat terkait baik itu Pertamina, Kepolisian, Pol PP dan lain-lainnya,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalbar, Ir Ikhwani A Rahim, Rabu (12/12).
Dalam kesempatan itu, wakil rakyat asal Dapil Kota Pontianak ini menegaskan, sebenarnya persoalan ini tidak semestinya terjadi. Pasalnya, persoalan pasokan untuk menyikapi kelangkaan tabung gas melon tentu saja sudah diproyeksikan. Namun lain halnya jika terjadi permainan di lapangan, sehingga terjadilah kelangkaan tersebut.
“Harus tegas. Jangan panas-panas tahi ayam. Jangan begitu sudah ada persoalan baru mau bertindak,” selorohnya.
Apabila dilakukan pemantauan secara berkala di lapangan, legislator PAN ini percaya bahwa niscaya tidak bakal muncul gejolak. Terlebih lagi kalau pengawasannya benar-benar dilakukan, sehingga tidak ada celah pelaku untuk berbuat kecurangan dan lain sejenisnya.
“Harus dipantau terus menerus. Kemudian, kalau ada pelanggaran jangan hanya teguran, beri efek jera,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sekalipun Pertamina berdalih kelangkaan ini tidak ada pengurangan dari perusahaan berpelat merah tersebut, namun setidaknya ada penjelasan yang wajib disampaikan pada khalayak. Tujuannya agar masyarakat tahu kendala yang dihadapi perusahaan tersebut.
“Masyarakat harus tahu apa sebabnya langka. Apalagi sekarang era transparansi. Jadi mereka tidak bingung. Kalau kelangkaan dan harganya naik, masyarakat harus tahu apa penyebabnya,” ulasnya.
Sementara itu, disinggung soal rencana pemerintah yang hendak mengurangi pasokan elpiji bersubsidi dengan berbagai alasan, mantan aktivis mahasiswa ini menegaskan bahwa langkah itu bukanlah solusi bagi masyarakat.
“Secara kasat mata, itu tidak masuk akal untuk dihapuskan. Ini untuk masyarakat tidak mampu kenapa harus dihapuskan. Pasti akan menjadi masalah,” cetusnya.
“Lain halnya jika masyarakat taraf hidupnya di atas rata-rata atau menengah ke atas. Kecuali masyarakat kita semuanya sudah sejahtera, baru boleh dicabut subsidi itu,” timpalnya.
Sedangkan mengenai tindakan di lapangan, Ikhwani mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang telah sigap melakukan sejumlah langkah. Seperti inspeksi mendadak (Sidak) di berbagai lokasi, sehingga diharapkan pemerintah daerah lainnya turut bisa mengambil tindakan serupa.
“Sudah beberapa kali Pemkot melakukan sidak terhadap pengusaha termasuk rumah makan,” ungkapnya.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
