eQuator.co.id-Pontianak-Rk. Penyebab kelangkaan gas elpiji tabung 3 kilogram yang terjadi belakangan ini di Kota Pontianak seperti misteri tak terpecahkan. Mengingat Satuan Tugas (Satgas) Pangan Satreskrim Polresta Pontianak belum menemukan penyimpangan atau penimbunan.
Pertamina selalu mendistribusikan gas bersubsidi ke agen-agen dan pangkalan dengan baik. Bahkan sejak dua hari terakhir ini, Pertamina bersama sejumlah agen menggelar operasi pasar gas ukuran melon tersebut dibeberapa titik se Kota Pontianak. Melalui operasi pasar tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan kelangkaan gas bersubsidi.
Selasa (18/12) PT Mita Kalbar kembali gelar operasi pasar LPG 3 kg di kantor kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur. Sebanyak 650 tabung yang disediakan ludes sekejap lantaran diserbu warga. Operasi pasar tersebut diawasi ketat Satgas Pangan Satreskrim Polresta Pontianak.
Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Muhammad Husni Ramli mengatakan, pengawasan operasi pasar LPG 3 kg yang dilakukan pihaknya guna memastikan pendistribusian berjalan benar sesuai peruntukannya. “Semenjak terjadi kelangkaan LPG, kami dari Satgas Pangan Satreskrim Polresta langsung melakukan pengawasan di lapangan,” ungkapnya.
Pengawasan yang dilakukan jajarannya terkait kelangkaan LPG 3 kg di Kota Pontianak dalam dua pekan terakhir. “Kita belum menemukan adanya dugaan penimbunanan,” ucapnya.
Begitu pula dengan penyelidikan terhadap informasi di media sosial. Soal adanya akun-akun menjual gas LPG 3 kg secara online dengan harga mahal telah di telusuri. Namun, setelah diselidiki informasi tersebut fiktif.
Husni berharap, masyarakat bisa memberikan informasi kepada Satgas Pangan Satreskrim Polresta Pontianak jika menemukan ada spekulan. Seperti melakukan penimbunan maupun pengoplosan yang membuat gas bersubsidi jadi langka dan mahal.
“Kelangkaan ini terjadi, tidak menutup kemungkinan karena ada oknum yang nakal. Jika ada yang menemukan hal itu, maka segera laporkan ke kita,” pungkas Husni.
Penanggung jawab operasi pasar PT Mita Kalbar Samsul Rizal mengatakan, selama ini jatah LPG 3 kg yang diberikan Pertamina ke agen-agen tak pernah ada pengurangan. “Ke pangkalan juga (tidak ada pengurangan),” ujarnya kepada Rakyat Kalbar.
Samsul pun mengaku bingung kenapa LPG 3 kg jadi langka sejak dua minggu terakhir ini. “Kalau penyebabnya kita tidak tau juga,” katanya.
Khusus PT Mita Kalbar, kuota gas elpiji 3 kg yang diberikan Pertamina dalam sehari mencapai 2800 tabung. “Lima truk,” ujarnya.
Kuota tersebut didistribuskan ke 45 pangkalan yang tersebar di seluruh Kota Pontianak. “Setiap hari pangkalan selalu mendapat suplai,” tutup Samsul.
Menejer Sales Ekskutif Pertamina, Marketing Operation Region VI Kalimantan Cabang Pontianak, Sandi Rahadian belum lama ini mengatakan, kebutuhan gas bersubsidi untuk masyarakat Kalbar per harinya mencapai 115.000 tabung. 3,2 juta tabung rutin didistribusikan ke agen-agen setiap bulannya. Khusus perayaan Natal dan tahun baru, Pertamina menambahkan kuota sebesar 10 persen dalam setiap pendistribusian per harinya. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Ia memastikan pengawasan pendisitribusian gas bersubsidi telah dilakukan. Pengawasan melibatkan instansi pemerintah daerah terkait dan kepolisian.
Unsyiah, ibu rumah tangga warga Kelurahan Tanjung Hilir mengaku sangat senang dengan operasi pasar LPG 3 kg kemarin. Pasalnya, sejak dua pekan wanita 48 tahun itu tak bisa mendapatkan tabung gas bersubsidi tersebut. Bahkan nyaris di semua pasar di wilayah Pontianak Timur ia kelilingi.
“Sampai saye cari-cari ke pasar Seruni pun tak ade. Udah dua minggu ini saye ndak masak di rumah. Jadi terpaksa beli laok jadi. Dan alhamdulilah sekarang ade operasi pasar. Mudah-mudahan, kedepan ndak langka lagi,” harap Unsyiah.
Kelangkaan gas bersubsidi terjadi diduga masih banyak digunakan masyarakat mampu. Padahal gas elpiji 3 kg cuma untuk masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Bila rakyat yang mampu menggunakan hak rakyat susah, itu sudah kelewatan jahatnya. “Karena elpiji bersubsidi itu hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI, Katherine Angela Oendoen saat dihubungi via seluler.
Adapun masyarakat berpenghasilan rendah yang dimaksud Katherine diantaranya pedagang asongan, penjual bakso dan sejenisnya. Bukan restoran atau rumah makan yang notabene berpenghasilan tinggi.
“Bila ada restoran atau rumah makan memakai dan menyimpan atau menyetok elpiji Melon, harus ditindak tegas supaya kapok. Demikian juga dengan penyalur atau agen yang nakal,” tegas Legislator Senayan membidangi energi, riset, teknologi dan lingkungan hidup ini.
Menurutnya, sanksi juga harus diberikan kepada pihak-pihak yang sengaja menjual gas bersubsidi dengan harga yang tidak sesuai ketentuan Pertamina. Jangan hanya Pertamina yang selalu disalahkan. “Karena masalah elpiji bersubsidi ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” lugasnya.
Katherine meminta pihak-pihak terkait menelusuri restoran atau rumah-rumah makan yang memakai elpiji 3 kg. “Jangan hanya peringatan, harus diberi sanksi tegas,” tutupnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman, Zainudin
Editor: Arman Hairiadi
