eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Tenggat waktu enam bulan setelah dilantik, pejabat eselon II Pemprov Kalbar harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mempersilakan pejabat mengundurkan diri.
Selasa (25/6), Gubernur melantik delapan kepala dinas baru, hasil open bidding, sekaligus melantik enam pejabat eselon II lain yang dilakukan rolling.
Delapan kepala dinas baru, hasil lelang jabatan yang baru saja dilantik, dintaranya Kepala Dinas Kesehatan, dr Harisson MKes. Sebelumnya, Harisson menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua, Kepala Badan Kepegawaian, kini dijabat oleh Drs Ani Sofian MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemprov Kalbar.
Ketiga, Kepala Badan Perncanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dijabat oleh Ir Yuslinda, MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karja Dinas PU Pemprov Kalbar.
Keempat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dijabat oleh Ir Sukaliman MT. Sebelumnya, Sukaliman merupakan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskuminfo Pemprov Kalbar.
Kelima, Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kini dijabat oleh Ir Muhammad Munsif MM. Munsif sebelumnya merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Pemprov Kalbar.
Keenam, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemprov Kalbar dijabat oleh Drs Hermanus MSI. Pasca menjabat sebagai Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus sebelumnya kembali bertugas di Pengadministrasi Umum dan Pimpinan, Biro Umum, Sekretariat Daerah Pemprov Kalbar.
Ketujuh, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dijabat Golda Marganda Purba SP SH MH. Golda sebelumnya merupakan Kepala Bidang Penegakan Aturan Satpol PP Pemprov Kalbar.
Kedelapan, Kepala Biro Adminsitrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar dijabat Drs Raminuddin MSi. Sebelumnya, Raminudin menjabat sebagai kepala Bagikan Kerjasama dan pengelolaan Perbatasan Biro Pemprov Kalbar.
Kemudian, tujuh pejabat eselon II hasil rotasi-mutasi yang turut dilantik. Pertama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Drs Alexander Rombonang dimutasi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Kalbar.
Kedua, Drs Hj Sri Jumiadatin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, dimutasi menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar.
Ketiga, Drs Ignasius IK SH MSi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar, dimutasi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar.
Keempat, Kepala Pelaksana Badang Penanggulangan Bencana Daerah Provinisi Kalbar, Drs Teleus Titus A Nyarong MSi dimutasi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov Kalbar.
Kelima, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar, Ir Ansfridus Juliardi Andjioe MM dimutasi sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalbar.
Keenam, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalbar, Christianus Lumani SE MSi, dimutasi menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar.
Ketujuh, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, Muhammad Ridwan SH MH dimutasi sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalbar.
Kepada para pejabat-pejabat eselon II yang baru dilantik itu, Sutarmidji meminta bekerja profesional. Kepala Kesbangpol diminta agar betul betul menjalankan tugasnya. Sebab, tahun depan ada tujuh Kabupaten di Kalbar akan menggelar Pilkada Serentak. “Buatlah birokrasi itu betul-betul netral. Bapak (Alex Rombunang) Buat peta kebutuhan karakteristik dari daerah itu, siapa ke depan yang akan ditugaskan sebagai Pj bupati itu,” pintanya.
Ia memastikan, promosi pejabat eselon II melalui proses open biding serta rotasi dan mutasi tujuh pejabat eselon II lainnya, dilakukan murni untuk menjawab kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dinas Kesehatan Kalbar pun menjadi sorotan mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu, agar berpacu melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan. “Kesehatan saya minta, bapak (Harisson) benahi semua. Saya beri waktu enam bulan. Kalau tak bise bapak datang ke saya. Mintak mundur, ya. Pastikan (pembangunan) rumah sakit itu, apapun kendalanya 2020 harus selesai,” tegasnya.
Jangan ada yang memperlambat proses tender pembangunan gedung baru di RSUD Soedarso. Harus tegas. Selain Dinas Kesehatan yang menjadi atensi, Badan Kepegawaian pun juga diminta berbenah. “Saya minta dibenahi betul. Bapak (Kepala BKD baru) harusnya membuat data base seluruh pegawai. Sesuai prestasi dan kinerjanya,”pesanya.
Sebab kedepan, pembayaran gaji dan tunjangan seluruh ASN diberikan berdasarkan kinerja. Dua tahun lagi sistem itu sudah berlaku. “Kita harus siap. Bapak harus siapkan itu. Kalau tidak ada personel, kasi tau,” katanya.
“Peternakan, ini pangan, itu jangan terlalu banyak buat kajian-kajian. Yang penting bagaimana ayam tersedia, sapi tersedia, itu yang harus dipetakan. Jangan banyak amat mengkaji, ngabiskan duit aja. Bappeda harus bisa ngontrol,” timpalnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Kominfo yang baru, juga diminta agar membuat program untuk transparansi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kalbar. “Saya maoknya, 2020 seluruh kegiatan pembangunan kita, semuanya bisa diakses oleh siapapun. Bagaimana setiap orang seluruh Indonesia bisa mengakses berpaa duit kas daerah Provinsi Kalbar. Semua harus transparan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, dr Harison MKes menyatakan siap melaksanakan apa-apa saja yang menjadi atensi Gubernur. “Yang ditekankan oleh pak Gubernur, adalah meningkatkan pelayanan. itu yang harus difokuskan. Supaya masyarakat bisa banyak mendapatkan kemudahan untuk pelayanan kesehatan,” katanya.
Harison mengatakan, fokus awal yang akania lakukan yakni menata kembali aparatur di tingkat bawah. “Fokus awal kita membenahi aparatur di bawah dulu,” pungkasnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Yuni Kurniyanto
