eQuator – Menerapkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
SAP diberlakukan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejalan dengan pasal 32 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunannya, maka dibentuklah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
Pertama kali melakukan dan menggunakan SAP berbasis Akrual, adalah Pemprov Kalbar dan Pemkab Kubu Raya. Akrual adalah suatu metode akuntansi, di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Saat ini Kubu Raya sudah menggunakan sistem SAP dalam penyusunan dan pelaporan penggunaan anggaran daerah dengan berbasis akrual.
Saat ini akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan sering menjadi problem daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat. Sehingga implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan LKPD dan implikasinya terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kubu Raya adalah kabupaten/kota pertama yang menerapkan SAP berbasis akrual, bersama dengan Pemprov Kalbar. Sekaligus kita akan menjadi kabupaten percontohan nantinya dalam penerapan SAP berbasis akrual di Kalbar.
Wakil Bupati Kubu Raya, Drs Hermanus MSi mengharapkan penerapan SAP berbasis akrual menjadi motivasi meningkatkan transparansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mensukseskan program tersebut, Pemkab Kubu Raya akan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dalam mewujudkan SAP berbasis akrual yang lebih baik di Kubu Raya.
“Sebagai kabupaten pertama dan ditunjuk oleh BPK RI Kalbar, kita akan terus mengevaluasi kinerja dan SDM aparatur kita, agar apa yang diharapkan dalam penerapan SAP berbasis krual ini, baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanan anggaran pemerintah dapat semakin baik,” harap Hermanus.
Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suprapto menyambut baik dan selalu mendukung program-program penerapan sistem akuntansi permerintah yang transparan. Menurutnya, hal tersebut akan memperkecil kemungkinan penyimpangan dan kelalaian dalam pengelolaan anggaran, sekaligus dapat membantu penyerapan anggaran dengan cepat, jika dilaksanakan dengan baik.
Laporan: Syamsul Arifin
Editor: Hamka Saptono
){kind=link}