eQuator.co.id – Sanggau-RK. Gubernur Drs. Cornelis, MH mengancam tidak akan menandatangani APBD kabupaten/kota yang terlambat dalam penyusunannya. Maret ini harus sudah selesai.
“Karena pada bulan April nanti kita akan rapat ditingkat provinsi, selanjutnya ditingkat regional Kalimantan. Selesai itu nanti ditingkat nasional. Sementara bulan Juli kita sudah menyusun rencana kerja itu dituangkan di dalam KUA-PPAS,” tegas Cornelis saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan di Gedung Balai Betomu Sanggau, Jumat (24/3).
Gubernur mengaku akan berusaha menghadiri setiap Musrenbang di kabupaten/kota. Alasan kehadirannya, karena ada pesan presiden yang harus disampaikan secara langsung, terutama kepada bupati selaku eksekutif dan legislatif (DPRD). Bahkan bukan hanya pesan presiden yang ingin ia sampaikan, tetapi juga pesan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menyangkut APBD.
“Dimohon dengan hormat, kita menyusun anggaran itu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jangan sampai nanti devisit,” ujar Cornelis.
Demikian juga dengan DPRD, ketika reses di Dapil masing-masing, akan mendapat usulan atau aspirasi masyarakat. Aspirasi itu harus disampaikan kepada bupati. “Mulai sekarang (aspirasi) dikawal, jangan tiba-tiba muncul di tengah jalan. Jika itu terjadi, maka APBD menjadi terlambat, dan apabila terlambat, maka devisit lagi. Saya tidak mau tandatangan dan itu sudah saya lakukan pada tahun 2017 ini. Saya minta disisir lagi, mana yang tidak penting, mana yang kurang, mana yang sangat strategis yang harus dilaksanakan,” pesannya.
Maka dari itu, Gubernur Cornelis menegaskan, akan berusaha datang sendiri disetiap pembahasan Musrenbang. Kecuali ada halangan lain yang tidak bisa dielakkan hingga membuatnya terpaksa membatalkan ikut dalam pembahasan Musrenbang.
“Saya sudah mulai dari Kota Pontianak, Mempawah, Singkawang, Sambas, Sekadau, Landak dan hari ini (kemarin) di Sanggau. Jadi saya usahakan diseluruh kabupaten/kota untuk hadir. Supaya apa? Supaya peristiwa (keterlambatan APBD) yang selalu terjadi berulang-berulang tak lagi terjadi,” ungkapnya.
Apalagi Kabupaten Sanggau berada di posisi strategis. Berhadapan langsung dengan negara tetangga (Malaysia).
Pesan presiden, apabila semua persolan perbatasan clear khususnya di Entikong, maka akan dibuat kawasan ekonomi baru.
“Nah kita, begitu luas wilayah, apa yang bisa kita jual di negara tetangga. Negara tetangga mereka tidak punya sawah, kenapa kita tidak nyiapkan padi, beras yang berkualitas. Nah, ini tantangan kita, bukan kita menjadi pasar mereka, tapi mereka menjadi pasar kita. Kita perlu kerja keras bersama rakyat. Kalau kita saja yang kerja keras, sementara rakyat tidur-tidur, percuma juga,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Sanggau, Poulus Hadi terang-terangan mengeritik penilaian Badan Pusata Statistik (BPS) terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sanggau. Pasalnya banyak pencapaian yang justru tak dipertimbangakan dalam penilaian itu.
“Kesehatan, rumah sakit kita menjadi rujukan beberapa kabupate/kota. Tetapi tidak dianggap bagian penting dari indeks pembangunan manusia yang dinilai. Soal infrastruktur, jalan negara dan jalan nasional, itu bukan tanggungjawab bupati. Baru sekarang jalan nasional kita perbaiki dengan maksimal,” tegas Poulus.
“Ini antara curhat dan menjelaskan. Mohon nanti dari provinsi bisa menanggapi yang disebut indeks pembangunan manusia. Karena data itu dikeluarkan sangat merugikan kabupaten. Perlu saya sampaikan ini, jujur kami meragukan penilaian BPS,” sambungnya.
Poulus mengklaim komponen angka harapan hidup Kabupaten Sanggau sudah lumayan baik, mencapai 70,58 tahun. “Kalau sudah 71 tahun, berarti kita sudah bonus. Dan angka lama sekolah 6,74 tahun. Angka harapan sekolah 10-67 tahun. Perlu kita dorong melalui program dan ciptakan peningkatannya melalui program tepat sasaran dan dukungan pemerintah pusat,” jelasnya.
LKPj Gubernur TA 2016
Wakil Gubernur Drs. Christiandy Sandjaya, SE, MM menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2016 dalam Paripurna DPRD Kalbar, Jumat (24/3).
Berdasarkan catatan Wagub Christiandy, APBD Murni Kalbar direncanakan sebesar Rp4,78 triliun setelah perubahan 2016 menjadi sebesar Rp4,63 triliun.
“Mengalami penurunan sebesar Rp1,45 miliar atau sekitar 3,05 persen. Hal ini merupakan rasionalisasi terhadap realisasi pendapatan pada tahun 2016 berjalan yang terealisasi sebesar Rp4,32 triliun atau 93,2 persen,” kata Christiandy membacakan LKPj Gubernur.
Rincian belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp2,88 triliun, realisasinya sebesar sebesar Rp2,72 triliun atau sebesar 94,66 persen. Sedangkan belanja tidak langsung yang direncanakan sebesar Rp1,75 triliun, realisasinya sebesar Rp1,59 triliun atau sebesar 90,82 persen.
“Ada dua pilhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diantaranya, urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib, sebesar Rp4,27 triliun, belanja tidak langsung sebesar Rp2,74 triliun dan langsung sebesar Rp1,53 triliun,” tambahnya.
Sementara sektor pendapatan penerimaan pembiyaan daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp9,11 miliar. Mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran penerimaan pembiayaan daerah yang dimanfaatkan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp10 miliar.
“Capaian kinerja urusan wajib dan pilihan LKPj Gubernur tahun anggaran 2016 mengacu pada Keputusan DPRD Nomor 6 tahun 2016 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Kalbar terhadap LKPJ Gubernur Akhir Tahunan 2015,” jelas Christiandy.
Dia mengharapkan, semua pihak terutama legislatif bisa bersama-sama mendukung apa yang telah direcanakan Pemprov Kalbar. Termasuk berbagai program pembangunan. “Sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat Kalbar,” ujar Christiandy.
Laporan: Kiram Akbar, Deska Irnansyafara
Editor: Hamka Saptono
