eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Republik of Konggo dan Republik Demokratik Kongo takjub dengan penanganan lahan gambut di Indonesia. Makanya, kedua negara bertetangga yang juga banyak memiliki lahan gambut itu memilih Indonesia sebagai tempat studi banding.
“Kita memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap pemerintah Indonesia yang telah melakukan persiapan terhadap kunjungan kami, salah satunya di sini (Manggala Agni),” ujar Menteri Pariwisata dan lingkungan Hidup dari Republik of Kongo, Arlette Soundan-Nonau melalui penerjemah saat konferensi pers di Markas Daerah Operasional (Daops) Manggala Agni Pontianak di Desa Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (27/10) siang.
Perempuan ini menganggap Indonesia telah berhasil dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran di lahan gambut. Bahkan ia terkesan melihat ada banyak cara yang dapat dilakukan mengatasi permasalahan tersebut saat diperagakan di hadapan mereka.
Seperti melakukan pemadaman kebakaran di lahan gambut.
“Kemudian hasil alam yang yang dapat dicicipi langsung dari tanah ini. Ini begitu penting bagi kami, ini sangat berkesan bagi kami,” ungkap Arlette yang juga mantan jurnalis ini.
Menurutnya, pertukaran informasi sangat penting. Mengingat Republik of Konggo dan Republik Demokratik Kongo memiliki rawa gambut cukup besar di dunia setelah Amazon. Mereka akan belajar teknik-teknik pengelolaan lahan gambut di Indonesia.
“Pengalaman ini sangat baik dan berharap apa yang kita dapat di sini nantinya bisa diterapkan di negara kami yang memang lahan gambutnya masih alami. Artinya, kami dapat melakukan upaya bagaimana mengatasi persoalan di lahan gambut agar bisa berkelanjutan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pertukaran informasi ini setelah dilakukan penandatanganan Deklarasi Brazzaville pada Maret lalu. Pihaknya telah mempromosikan manajemen yang lebih baik terhadap konservasi lahan gambut tropis terbesar di wilayah Cuvette Centrale di Lembah Kongo. Untuk itu, sebagai upaya agar terus dapat berbagi ilmu pengalaman dan praktiknya, dilakukan kolaborasi yang lebih nyata di seluruh lahan gambut tropis. Indonesia bersama Republik of Konggo, Republik Demokratik Kongo, dan Peru membentuk Pusat Gambut Tropis Internasional (ITPC). Tujuan untuk mengidentifikasi dan berbagi solusi yang efektif, hemat biaya, serta adil dalam pengelolaan gambut berkelanjutan.
Badan Pengembangan Inovasi Penelitian dan Lingkungan hidup (FOERDIA) Kemen LHK RK, UNEP dan Centre for Internasional Forestry Reaserch (CIFOR) melakukan fieldtrip ke Rasau Jaya terkait lahan ganbut. Sosialisasi ini bertemakan ‘Pelaporan pada Platform Baru dalam Konservasi Ekosistem Lahan Gambut Tropis’. Kegiatan ini dalam rangka menyambut peluncuran soft PCPC Indonesia dan Kongo pada 30 Oktober 2018. Beberapa tempat yang dijadikan lokasi studi banding yaitu Bogor dan Kalbar.
“Kegiatan ini merupakan upaya kita bertukar informasi pengetahuan ke delegasi lahan gambut tropis. Di samping itu juga tentang bagaimana Indonesia mengalami kemajuan dalam merestorasi serta melakukan konservasi lahan gambut,” ujar salah seorang perwakilan CIFOR, Ari Bima.
Sementara Perwakilan BP2LHK Banjar Baru, Donny Rachmanadi menjelaskan, lahan gambut tropis terdapat dilebih dari 80 negara. Dengan jumlah cukup besar tersebut, sehingga menjadi perhatian global. “Utamanya berkaitan dengan perubahan iklim,” ujarnya.
Lahan gambut memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup dan ekosistem. Lahan gambut sebagai penyerapan karbon, penyimpan air, rumah flora dan fauna, dan fungsi obat-obatan. Akan tetapi, gambut tropis paling sedikit dipahami. Begitu juga dalam monitornya.
“Untuk itu, perlu kerjasama dalam upaya perlindungan terhadap ancaman gambut, salah satunya dari Karhutla. Sebab ini sangat bermanfaat utamanya sebagai karbon organic terrestrial terbesar di dunia,” tutup Ari.
Direktur Pengendalian Karhutla Kemen LHK RI, Rafles B Panjaitan mengatakan, Indonesia dalam waktu tiga tahun terakhir banyak melakukan perubahan, termasuk gambut. Indonesia berhasil menanganio Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.
“Seperti di Sumtera Selatan, kebakarannya sampai 600 ribu hektare. Saat ini kondisinya menurun. Seluruh dunia tahu, bahkan kita sering diundang dalam penanganan kebakaran,” jelasnya.
Dalam hal ini pemerintah melakukan paradigma baru. Membuat aturan baru dalam sistem pengelolaan gambut. Di antaranya, kebijakan Presiden melalui Menteri yang tidak memberikan izin di lahan gambut.
“Lalu di daerah gambut yang sudah terlanjur rusak dibenahi, diperbaiki untuk rencana jangka panjang. Banyak terobosan yang dilakukan pemerintah, sehingga mereka takjub,” demikian Rafles.
Lawan Perubahan Iklim
Dihari yang sama, digelar malam ramah tamah di rumah dinas Gubernur Kalbar. Delegasi Kongo disambut langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan lingkungan Hidup dari Republik Of Kongo, Arlette Soundan-Nonau menegaskan komitmennya melawan perubahan iklim. Mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama.
“Jadi dengan adanya perubahan iklim di tempat kami, dua negara mengumumkan persetujuan kolaborasi lintas batas negara demi melestarikan masa depan gambut alami yang berharga ini dan manfaat ekosistemnya, dengan keterlibatan komunitas dan para pemangku kepentingan setempat,” paparnya melalui penerjemah.
Pihaknya juga berkomitmen mengembangkan dan mempromosikan model penggunaan lahan yang mendukung pengelolaan gambut berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi komunitas lokal di lanskap Lac Télé/Lac Tumba dan berupaya mentransformasikan pertumbuhan ekonominya. Memastikan pengembangan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tujuan menghapuskan kemiskinan yang ekstrem. Kemudian memperbaiki kehidupan populasi lokal dengan memanfaatkan peluang teknologi, teknis, finansial dan manusia. “Juga peluang yang diberikan oleh ekonomi hijau dan ekonomi biru,” ujarnya.
Diakuinya, pertemuan ini sangat penting bagi negara mereka. Sebelumnya, kedua negara Kongo ini melakukan perjanjian tripartit dengan Indonesia. “Untuk penanganan lahan gambut dan resefasinya,” jelas Arlette.
Sedangkan Sutarmidji mengatakan, kunjungan ini bisa bertukar pikiran tentang pemanfatan lahan gambut. Dijelaskannya, Kalbar memiliki lahan gambut sekitar 1,7 juta hektare dengan kedalaman antara 1 sampai 12 meter. “Semoga kita bisa bertukar pikiran tentang pemanfatan lahan gambut,” ucapnya.
Pria yang karib disapa Midji ini sempat bertanya kepada Arlette terkait makanan utama di Kongo. Dijawab sejenis umbi-umbian. Kemudian Midji menjelaskan, di lahan gambut Kalbar sebagian ditanam talas. Umbi-umbian ini bisa ditanam di Kongo.
“Tadi saya sempat bertanya makanan utama di sana (Kongo), beliau katakan sejenis umbi-umbian. Nahm di Pontianak ada talas yang ditanam masyarakat sekitar lahan gambut di kedalaman 6 meter, bisa menghasilkan 20 sampai 25 ton per hektare, berharap tanaman talas bisa ditanam di negara Kongo,” paparnya.
Tak hanya itu saja, Aloevera atau juga tumbuh sangat baik di lahan gambut. Tanaman yang juga disebut lidah buaya ini bisa dimanfaatkan untuk lahan gambut di Kongo.
“Aloevera tumbuh dengan baik terutama dekat dengan garis Khatulistiwa, bisa tumbuh berkisar 2-3 kilogram,” tuturnya. Dia juga menyarankan agar Kongo mencoba budidaya anggrek di lahan gambut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya dengan memanfaatkan ekowisata.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini mengaku sependapat dengan Presiden Jokowi yang mengatakan, penanganan lahan gambut harus dengan sekat kanal. Di Pontianak ada satu kawasan di Kecamatan Pontianak Utara yang banyak sekat kanal. Di kawasan tersebut hampir tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. “Padahal di sana lahan gambutnya mencapai 11-12 meter per kawasan untuk lahan pertanian,” katanya.
Menurut dia, Kongo patut bersyukur karena air bakunya di atas permukaan. Air baku tidak terinklusi dengan gambut, sehingga dapat dikonsumsi. Tidak seperti di Kalbar yang air bakunya di bawah permukaan. “Di Kalbar di bawah permukaan dan terinklusi dengan air gambut, jadi tidak bisa dikonsumsi dan unsur PH sangat tinggi di sini,” demikian Midji.
Laporan: Nova Sari, Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
