![DEMO PERTAMINA. Ribuan pekerja Pertamina berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/7). Mereka meminta Menteri BUMN Rini Soemarno mundur dari jabatannya. ISSAK RAMADHAN-JAWA POS DEMO PERTAMINA. Ribuan pekerja Pertamina berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/7). Mereka meminta Menteri BUMN Rini Soemarno mundur dari jabatannya. ISSAK RAMADHAN-JAWA POS](https://equator.co.id/wp-content/uploads/2018/07/DEMO-PERTAMINA_ISSAK-RAMADHANJAWA-POSCOM_Jawa-Pos.jpg)
eQuator.co.id – Jakarta-RK. Rencana PT Pertamina melepas aset dipastikan tersendat. Itu setelah ribuan pekerja di bawah label Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak aksi korporasi tersebut. Penolakan itu disuarakan dengan menggelar unjuk rasa di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (20/7).
Aksi simpatik itu juga menolak akuisisi Pertamina Gas (Pertagas) oleh Perusahaan Gas Negara (PGAS). Demo bertitel Bela Pertamina ini direspons Menteri BUMN, Rini M. Soemarno.
Rini meminta pekerja tidak resah atas rencana aksi korporasi Pertamina. Pasalnya, BUMN itu harus sehat hingga 100 tahun mendatang.
Rini meminta para pekerja untuk membaca secara seksama surat Kementerian BUMN. Kata Rini, apapun tindakan manajemen PT Pertamina harus dilakukan secara transparan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
”Sebagai pemegang saham, tidak mungkin saya menjerumuskan Pertamina,” tegas Rini di hadapan para pendemo, di Jakarta, Jumat (20/7).
Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyebut, rencana pelepasan aset itu merupakan bagian rencana bisnis Pertamina untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnis ke depan. Dan telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD/ART) perusahaan. Berdasar AD/ART, untuk melakukan pelepasan aset perlu dilakukan kajian secara komprehensif dan diputuskan melalui RUPS.
Menyinggung soal surat usulan Pertamina kepada pemerintah masih berupa izin prinsip. Yaitu perizinan kepada pemegang saham untuk melakukan kajian atas rencana-rencana aksi korporasi strategis Pertamina.
”Jadi, proses itu masih sangat panjang,” imbuhnya.
Kalau dilakukan, harus mendapat persetujuan pemegang saham yaitu pemerintah. Pelepasan aset sebagai upaya penyehatan portofolio investasi, untuk menghindari risiko Pertamina pada satu aset tertentu.
”Seperti pepatah don’t put your eggs in one basket. Jadi, meminimalkan risiko berdasar kajian bisnis dan legal yang telah dilakukan dengan cermat,” kata Adiatma.
Langkah itu, menurut dia, bisa memberi peluang Pertamina untuk mengundang strategic partner dengan keunggulan teknologi dan bisnis bidang energi. Pertamina akan tetap mempertahankan kendali dalam bisnis tersebut.
”Dan, penilaian aset akan dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan negara,” jelasnya.
Menurutnya, dengan menggandeng mitra bisnis tepat, akan mendapat nilai tambah (value added). Baik dari segi teknologi, perluasan pasar, dan networking bisnis. Nah, dengan mempertahankan kendali bisnis, tindakan tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dalam bisnis korporasi. (INDOPOS/JPG)