eQuator – Mempawah. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus merevolusi pelayanan publik. Dari lima pesan Presiden RI Joko Widodo, salah satunya percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. Reformasi tersebut harus dilakukan tanpa basa-basi dan kreatif.
“Seluruh insan aparatur negara dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terstruktur,” ucap Bupati Mempawah, H Ria Norsan membacakan sambutan Presiden Joko Widodo pada Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Senin (30/11).
Berbagai upaya perbaikan tersebut, tegas Norsan, harus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, dan perubahan pelayanan publik. “Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang melayani bukan dilayani, serta birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” bebernya.
Kemudian, abdi negara harus membangun mentalitas baru yang positif. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta revolusi mental dijadikan sebagai gerakan bersama seluruh anggota Korpri. Integritas dan jati diri Korpri sebagai abdi negara yang tepercaya harus dikembalikan. Dengan etos kerja, lanjutnya, Korpri harus menjadi abdi masyarakat dan pelayan rakyat yang tangguh. “Dengan gotong royong. kita tegakkan kembali eksistensi Korpri sebagai motor penggerak pembangunan nasional,” ujarnya.
Aparatur, tegas Norsan, harus menyiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Aparatur harus memangkas semua kerumitan birokrasi, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Birokrasi harus adaptif dan inovatif menghadapi tantangan baru. Pelayanan publik harus bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif. “Saya minta mekanisme kerja birokrasi berubah ke arah pemerintahan elektronik (e-government). Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien menggunakan teknologi informasi,” tuturnya.
Ria Norsan meminta anggota Korpri menjaga netralitas dalam pesta demorasi, khususnya pemilihan umum kepala daerah yang akan digelar bulan ini. Dia mengingatkan PNS, menjaga netralitas dan tidak memakai fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. “Anggota Korpri harus fokus pada tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapa pun juga,” tegasnya.
Norsan berharap, semua aparatur birokrasi menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa. Menurutnya, bangsa Indonesia telah memasuki era baru, yakni era persaingan. Menurutnya, fenomena kompetisi yang terjadi saat ini bukan lagi antardaerah, antarkota maupun antarprovinsi, melainkan sudah memasuki persaingan antarnegara. “Kita harus yakin bangsa kita pasti mampu berkompetisi di era kompetisi regional dan global. Saya mengajak terus meningkatkan kinerja, mendorong efisiensi, dan memperkuat sinergi agar pelayanan publik semakin baik, serta daya saing bangsa kita pun semakin tinggi,” pungkasnya. (sky)
