eQuator.co.id – Pontianak-RK. Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Kadri mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang rencananya akan membuka seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini.
“Penerimaan CPNS sebagai satu di antara upaya untuk mengisi kebutuhan pegawai di pemerintahan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Legislatif sangat menyambut positif pembukaan keran penerimaan CPNS,” ujar Kadri di Gedung Parlemen Kalbar, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, moratorium rekrutmen CPNS membuat dilema. Lantaran kenyataannya persoalan kekurangan PNS menjadi suatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Apalagi problem itu dinilai tidak hanya terjadi di wilayah Kalbar, melainkan juga di seluruh wilayah Indonesia.
“Seperti di Kalbar tenaga kesehatan dan guru masih defisit. Karena ada yang pensiun, mutasi serta meninggal dunia setiap tahun. Belum lagi ada yang mutasi. Saya harap segera ada kepastian terkait keputusan rekrutmen CPNS. Jika ada surat keputusan sampaikan langsung ke daerah-daerah,” tegasnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, perekrutan CPNS sempat terhenti ketika ada kebijakan moratorium dari Kemenpan RB sejak beberapa tahun terakhir. Tak pelak, kondisi itu dinilai sangat membebani daerah dalam upaya pemenuhan defisit PNS.
“Jadi, rekrutmen itu bergantung dari pemerintah pusat sekarang. Ketika pemerintah membuka maka daerah bisa merekrut. Itu pun sesuai jumlah yang disetujui oleh Kemenpan RB. Jadi, daerah tidak bisa merekrut langsung,” ulasnya. (zai)
